Presiden Prabowo Subianto menginstruksikan BIN, Kapolri, dan Panglima TNI memperkuat pengawasan dan tindakan terhadap dinamika keamanan nasional yang berpotensi mengganggu stabilitas Indonesia.
Presiden Prabowo Subianto mengumumkan rencana pencabutan tunjangan anggota DPR dan moratorium kunjungan kerja luar negeri, sebagai respons atas aksi protes dan mendukung aspirasi masyarakat.
AN resmi menonaktifkan Eko Patrio dan Uya Kuya dari DPR terhitung mulai 1 September 2025, sebagai langkah menjaga integritas dan disiplin anggota dewan DPR.
Presiden Prabowo mengadakan pertemuan dengan pemimpin parpol di Istana, membahas isu tunjangan DPR dan agenda reformasi sebagai respon atas tuntutan publik.
Menag Nasaruddin, mengimbau demonstrasi damai dan seruan untuk persatuan dari para pemimpin agama dan masyarakat di tengah kejadian rusuh, menegaskan pentingnya kohesivitas sosial.
Wakil Presiden RI ke 10 dan 12, Jusuf Kalla meminta seluruh pihak bisa menahan diri agar keamanan dan ketertiban tetap terkendali. Menurut Jusuf Kalla jika kerusuhan meluas akan berdampak pada ekonomi
Presiden Prabowo mengurungkan rencana kunjungan ke Beijing pada September 2025 untuk fokus pada isu domestik, membatalkan pertemuan dengan Presiden Xi Jinping.
PDIP, Gerindra, dan PKS di DPR sepakat untuk meninjau dan menghentikan tunjangan anggota dewan yang tidak mencerminkan keadilan, sebagai tanggapan atas protes publik yang meningkat.
