Prabowo Kumpulkan Parpol di Istana: Bahas Tunjangan DPR Naik?

Presiden Prabowo Subianto menggelar pertemuan penting dengan para Ketua Partai Politik (Parpol) di Istana Kepresidenan pada Minggu (31/8). Pertemuan strategis ini dihadiri oleh sejumlah tokoh kunci, termasuk Sekretaris Dewan Pembina Partai Gerindra Ahmad Muzani, Ketua Fraksi Partai Demokrat di DPR Edhie Baskoro Yudhoyono (Ibas), serta Ketua Umum Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Muhaimin Iskandar (Cak Imin).

Ahmad Muzani tiba di kompleks Istana sekitar pukul 12.11 WIB. Ia hanya memberikan pernyataan singkat, mengonfirmasi kehadirannya di Istana tanpa merinci agenda atau substansi pertemuan yang berlangsung.

Di sisi lain, Muhaimin Iskandar atau Cak Imin memberikan keterangan lebih lanjut mengenai agenda pertemuan dengan Presiden Prabowo, yang disebutnya juga mencakup rapat kabinet. Cak Imin secara tegas menyoroti urgensi evaluasi tunjangan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) sebagai respons konkret terhadap derasnya aspirasi masyarakat. Baginya, pertemuan ini menjadi momentum krusial bagi seluruh lembaga negara, baik eksekutif maupun legislatif, untuk menjalankan reformasi mendalam.

Ia menekankan, “Semua lembaga, saya kira, baik legislatif maupun eksekutif, harus benar-benar memahami tuntutan aspirasi itu. Aspirasi untuk menunjukkan solidaritas.” Lebih lanjut, Cak Imin menjelaskan bahwa evaluasi ini tidak hanya terbatas pada tunjangan rumah, melainkan juga mencakup berbagai tunjangan lain bagi anggota DPR yang berpotensi menimbulkan kecemburuan sosial di tengah masyarakat. Keterbukaan menjadi kunci, seperti yang diungkapkannya, “Ya, memang hari ini tidak ada yang bisa ditutupi, kan. Semuanya terbuka. Keterbukaan itulah yang harus menjadi bagian dari dialog kita dengan masyarakat.”

Baca juga:

• Kerusuhan Ancam Ekonomi dan Investasi, Pemerintah Diminta Bertindak Cepat
• Antisipasi Demonstrasi, Pemprov Jakarta Imbau Bekerja dari Rumah atau WFH
• NasDem Nonaktifkan Ahmad Sahroni dan Nafa Urbach dari Anggota DPR

Demokrat Dukung Penghapusan Tunjangan DPR

Sementara itu, Edhie Baskoro Yudhoyono (Ibas) yang mewakili Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono (AHY), turut menjelaskan tujuan kehadirannya di Istana. “Ketua Umum AHY sedang dalam perjalanan kembali dari Tiongkok, sehingga saya hadir mewakili Partai Demokrat untuk bertemu dengan Bapak Presiden. Saya belum mengetahui topik spesifiknya,” jelas Ibas.

Menanggapi gelombang aksi demonstrasi dan tuntutan publik terkait tunjangan DPR, Ibas menegaskan bahwa Partai Demokrat berkomitmen untuk melakukan introspeksi dan evaluasi menyeluruh. “Kami juga ingin mengevaluasi tuntutan dari mahasiswa atau publik yang menginginkan tunjangan DPR dihentikan, dibatalkan. Tentu kami setuju dan sepakat bahwa segala sesuatu yang berkaitan dengan keuangan negara harus benar-benar digunakan untuk kepentingan rakyat,” tegasnya.

Ibas menambahkan bahwa keputusan final terkait evaluasi tunjangan DPR ini akan dibahas lebih rinci bersama Sekretariat Jenderal (Kesekjenan) DPR dan badan-badan terkait lainnya. Fraksi Partai Demokrat, lanjutnya, berkomitmen untuk selalu mendengarkan dan mengawal aspirasi masyarakat. Ia menutup pernyataannya dengan menegaskan, “Tidak semua anggota DPR RI berlaku tidak baik di hadapan publik, dan tidak semua anggota DPR RI tidak memberikan bantuan serta mendengar masyarakat di daerah pemilihannya.”