Kolaborasi lintas sektor mulai dari relawan, NGO, hingga pemerintah melalui aparat negara menjadi faktor utama yang membuat distribusi logistik dapat menjangkau wilayah paling terpencil.
Prabowo Subianto mengkritik biaya politik tinggi di Indonesia yang berpotensi memicu korupsi, mengusulkan pemilihan kepala daerah langsung untuk efisiensi, dan menekankan perlunya solusi lokal dalam d
Kapuas Hulu masih menghadapi tantangan infrastruktur. Banyak desa di kawasan hutan belum memiliki akses jalan darat yang memadai, sehingga layanan kesehatan, pendidikan, dan pasar tetap sulit dijangka
Komisi IV DPR RI berdiskusi dengan Menteri Kehutanan soal banjir di Sumatra, mencerminkan skandal infrastruktur di Filipina yang memicu mundurnya dua menteri.
CEO Indonesia Ocean Justice Initiative (IOJI) Mas Achmad Santosa, menilai perlu paradigma baru dalam hukum lingkungan di Indonesia yang mengedepankan kepentingan ekologi.
Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Rini Widyantini mengatakan pembekuan 16.000 karyawan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai atau DJBC dapat dilakukan secara aturan.
Timbulan sampah di Indonesia diproyeksikan mencapai 146 ribu ton per hari hingga 2029, sehingga diperlukan langkah konkret untuk memastikan persoalan tersebut dapat diselesaikan tepat waktu.
Greenpeace mengingatkan, bencana Sumatera merupakan peringatan kepada pemerintah untuk sepenuhnya membenahi tata kelola hutan, kebijakan lingkungan, dan iklim.
DEEP menemukan perbedaan narasi antara media mainstream dan medsos tentang pemerintahan Prabowo-Gibran, dengan media menunjukkan sentimen positif sedangkan media sosial penuh kritik pada 2025
