Para pemimpin Thailand dan Kamboja telah mencapai kesepakatan penting untuk menghadiri pembicaraan mediasi guna meredakan konflik perbatasan yang memanas antara kedua negara. Dalam langkah krusial ini, Malaysia akan mengambil peran sebagai penengah utama dalam upaya mencari resolusi damai.
Dialog yang dinanti ini dijadwalkan akan berlangsung pada pukul 15.00 waktu setempat. Pelaksana tugas Perdana Menteri Thailand Phumtham Wechatachai dan Perdana Menteri Kamboja Hun Manet dikonfirmasi akan terlibat dalam pembicaraan langsung, menunjukkan komitmen serius dari kedua belah pihak untuk mencapai solusi.
Menteri Luar Negeri Malaysia Mohamad Hasan, pada Minggu (27/7), menegaskan kepercayaan yang tinggi dari kedua negara terhadap perannya sebagai mediator. Ia dikutip dari Reuters mengatakan, “Mereka sangat percaya pada Malaysia dan meminta saya menjadi mediator.”
Upaya mediasi Malaysia ini menyusul usulan gencatan senjata yang diajukan oleh Perdana Menteri Malaysia Anwar Ibrahim, yang juga menjabat sebagai ketua ASEAN pada tahun 2025. Sebelumnya, pada Sabtu (26/7), Presiden Amerika Serikat Donald Trump juga telah menyatakan bahwa Thailand dan Kamboja telah menunjukkan kesediaan untuk berkolaborasi dalam mencapai gencatan senjata, semakin menguatkan harapan akan resolusi damai.
Ketegangan di perbatasan kedua negara memuncak pekan lalu, dengan Bangkok dan Phnom Penh saling melancarkan tuduhan sebagai pemicu permusuhan. Kementerian Pertahanan Kamboja melaporkan bahwa Thailand telah melepaskan tembakan dan melancarkan serangan darat pada Minggu pagi di beberapa titik strategis di sepanjang perbatasan.
Di sisi lain, militer Thailand juga tidak tinggal diam, menuduh Kamboja telah melakukan penembakan ke sejumlah wilayah, termasuk area yang berdekatan dengan permukiman warga sipil, menambah kompleksitas situasi di lapangan.
Perselisihan mengenai perbatasan darat antara Thailand dan Kamboja sebenarnya telah berlangsung selama beberapa dekade, menjadi akar konflik yang mendalam. Dua titik yang sangat sensitif dan kerap menjadi pemicu utama ketegangan adalah kuil Ta Moan Thom dan Preah Vihear.
Kompleks kuil Preah Vihear sendiri telah menjadi sumber sengketa sejak tahun 1962, ketika Mahkamah Internasional memutuskan untuk menyerahkannya kepada Kamboja. Namun, situasi memburuk secara signifikan pada tahun 2008, setelah Kamboja berupaya mendaftarkan kuil tersebut sebagai Situs Warisan Dunia UNESCO, memicu kembali ketegangan lama antara kedua negara.
Menanggapi konflik yang berlarut-larut, Kamboja pada bulan Juni mengumumkan telah kembali meminta Mahkamah Internasional untuk mengintervensi dan menyelesaikan perselisihan mereka dengan Thailand. Namun, Bangkok secara konsisten menegaskan bahwa mereka tidak pernah mengakui yurisdiksi pengadilan tersebut, dan memilih untuk menyelesaikan masalah melalui pendekatan bilateral, menunjukkan perbedaan fundamental dalam strategi penyelesaian konflik kedua negara.
Ringkasan
Thailand dan Kamboja telah mencapai kesepakatan untuk menghadiri pembicaraan mediasi guna meredakan konflik perbatasan yang memanas, dengan Malaysia berperan sebagai penengah utama. Pelaksana tugas Perdana Menteri Thailand Phumtham Wechatachai dan Perdana Menteri Kamboja Hun Manet akan terlibat langsung dalam dialog tersebut. Mediasi ini didukung oleh kepercayaan tinggi kedua negara terhadap Malaysia dan menyusul usulan gencatan senjata dari Perdana Menteri Malaysia Anwar Ibrahim.
Ketegangan di perbatasan memuncak pekan lalu, dengan kedua negara saling melancarkan tuduhan sebagai pemicu permusuhan dan serangan. Perselisihan ini berakar pada sengketa perbatasan darat yang telah berlangsung puluhan tahun, khususnya terkait kuil Ta Moan Thom dan Preah Vihear. Meskipun Kamboja kembali meminta Mahkamah Internasional untuk intervensi, Thailand secara konsisten menolak yurisdiksi pengadilan tersebut.
