Rancak Media – , Jakarta – Wacana pengiriman jemaah haji dan umrah melalui jalur laut terus bergulir, memicu diskusi hangat di kalangan berbagai pihak. Asosiasi Pemilik Pelayaran Nasional Indonesia (DPP INSA) melihat gagasan ini sebagai peluang ekonomi signifikan bagi sektor maritim, namun juga menyadari besarnya tantangan yang harus diatasi.
Ketua Umum DPP INSA, Carmelita Hartoto, menegaskan kesiapan asosiasi untuk terlibat aktif dalam rencana ini. “Memang benar bahwa wacana ini sedang menjadi bahan pembicaraan. Pemerintah juga sudah membicarakan dengan Saudi Arabia. Ini adalah peluang bisnis, dan kami siap untuk dilibatkan,” ujar Carmelita kepada ANTARA di Jakarta, Sabtu, 12 Juli 2025.
Namun, Carmelita menekankan bahwa realisasi pemberangkatan jemaah haji dan umrah melalui jalur laut menuntut kajian komprehensif. Perjalanan laut yang menempuh sekitar 5.000 nautical mile (NM) dengan kecepatan 15 knot bisa memakan waktu hingga 14 hari sekali jalan, plus waktu serupa untuk perjalanan pulang. Durasi ini menghadirkan tantangan besar, tak hanya dari aspek waktu dan biaya, tapi juga dalam pengelolaan operasional, terutama terkait penanganan jemaah yang sakit atau meninggal dunia selama pelayaran.
Oleh karena itu, mitigasi menyeluruh adalah keharusan, meliputi manajemen logistik yang efisien, penyediaan fasilitas yang memadai, serta perhitungan struktur biaya yang akurat. Selain itu, ketersediaan kapal penumpang yang memenuhi standar menjadi sorotan utama. “Apakah dengan menyewa atau membeli (kapal). Mengingat kita tidak punya kapal penumpang yang ‘ready‘ untuk menjalankan ini,” kata Carmelita, mempertanyakan opsi pengadaan armada.
Meskipun detail rencana pemerintah belum sepenuhnya diketahui, INSA berharap para pelaku usaha pelayaran nasional dapat berpartisipasi dalam setiap kajian dan perencanaan ke depan. “Kita belum tahu apa dan bagaimana rencana pemerintah. Walau sudah mendengar banyak pihak yang memberikan penawaran. Kita mengharapkan para pelaku usaha nasional bisa dilibatkan dalam kajian ini,” tegas Carmelita, menyiratkan pentingnya kolaborasi domestik.
Gagasan ibadah haji melalui jalur laut ini mencuat pasca kunjungan Presiden Prabowo Subianto beserta jajaran ke Arab Saudi pada 2 Juli lalu. Kini, Kementerian Agama (Kemenag) mulai menjajaki komunikasi intensif dengan otoritas Arab Saudi demi mewujudkan rencana tersebut.
Menteri Agama, Nasaruddin Umar, menyoroti potensi keberangkatan haji dan umrah via laut sebagai pilihan yang lebih terjangkau bagi masyarakat, asalkan infrastruktur pendukung seperti pelabuhan dan sarana transportasi laut telah siap. Kendati demikian, Nasaruddin menggarisbawahi bahwa wacana ini masih membutuhkan studi mendalam, terutama dari aspek efisiensi waktu dan biaya yang optimal.
Senada dengan Kemenag, Kementerian Perhubungan (Kemenhub) juga menyatakan bahwa rencana ini memerlukan kajian komprehensif demi menjamin kelancaran dan keamanan operasional. Kepala Biro Komunikasi dan Informasi Publik Kemenhub, Ernita Titis Dewi, menjelaskan bahwa kajian menyeluruh mutlak diperlukan untuk memastikan kesiapan sarana dan prasarana, termasuk kondisi pelabuhan, fasilitas pendukung seperti bea cukai dan imigrasi, serta sistem layanan lainnya yang esensial.
Selain persoalan infrastruktur, Kemenhub turut menyoroti keterbatasan armada kapal yang tersedia. Pertimbangan utama lainnya adalah perbandingan biaya transportasi laut, apakah benar-benar bisa lebih hemat dibandingkan jalur udara. Seluruh aspek ini harus dianalisis secara cermat dan mendalam sebelum keputusan final diambil.
Pilihan Editor: Mengapa Manajemen Layanan Haji Kacau Terus
Ringkasan
Wacana pengiriman jemaah haji dan umrah melalui jalur laut terus bergulir, dilihat sebagai peluang ekonomi signifikan oleh DPP INSA, yang menyatakan kesiapan untuk terlibat. Namun, perjalanan laut yang memakan waktu sekitar 14 hari sekali jalan menimbulkan tantangan besar dalam pengelolaan operasional, terutama terkait penanganan jemaah dan manajemen logistik. Mitigasi menyeluruh sangat diperlukan, termasuk penyediaan fasilitas dan perhitungan struktur biaya yang akurat.
Ketersediaan kapal penumpang yang memenuhi standar menjadi sorotan utama karena Indonesia belum memiliki armada yang siap. Kementerian Agama dan Kementerian Perhubungan menekankan bahwa rencana ini memerlukan kajian komprehensif. Studi mendalam dibutuhkan untuk memastikan kesiapan infrastruktur pelabuhan, fasilitas pendukung, serta perbandingan efisiensi waktu dan biaya transportasi laut dibandingkan jalur udara.
