Rancak Media – , Jakarta – Ketua Umum Persatuan Perusahaan Air Minum Seluruh Indonesia (Perpamsi), Arief Wisnu Cahyono, mengusulkan agar pengelolaan air minum di tanah air secara penuh berada di bawah koordinasi Kementerian Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan. Menurut Arief, kementerian yang dipimpin oleh Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) ini dinilai lebih tepat untuk menaungi sektor krusial ini dibandingkan dengan Kementerian Pekerjaan Umum dan Kementerian Dalam Negeri.
Arief menyoroti fragmentasi pengelolaan air minum di Indonesia saat ini. “Administrasinya masih di bawah Kementerian Dalam Negeri, tetapi secara teknisnya ada di bawah Kementerian Pekerjaan Umum,” ujarnya dalam konferensi pers di Cawang, Jakarta Timur, Senin, 9 Juni 2025. Kondisi ini, menurutnya, menciptakan tantangan dalam efektivitas dan efisiensi pengawasan serta pengembangan sektor vital tersebut.
Perpamsi berharap akan ada satu kementerian tunggal yang dapat berfokus penuh menata ulang sektor air minum, mulai dari aspek kelembagaan hingga regulasinya. Keberadaan satu entitas yang terpusat akan memungkinkan pengawasan yang lebih mendalam dan terarah, yang sangat dibutuhkan oleh perusahaan air minum untuk beroperasi secara optimal dan berkelanjutan.
Usulan ini juga selaras dengan ambisi pemerintah yang menargetkan pencapaian 100 persen akses air minum perpipaan pada tahun 2045. Arief menekankan bahwa target tersebut adalah “waktu yang cukup singkat, dan tentunya memerlukan sinergi kolaborasi dan kepemimpinan nasional yang luar biasa.” Selain itu, Presiden Prabowo Subianto dalam Asta Cita telah mencantumkan target swasembada air pada tahun 2029, dengan peningkatan cakupan layanan air minum perpipaan hingga 40 persen. Saat ini, cakupan layanan air minum perpipaan di Indonesia masih berada di kisaran 20 persen, menunjukkan urgensi penanganan yang lebih terpadu.
Untuk mengakselerasi pencapaian target tersebut dan merespons rendahnya cakupan layanan air minum perpipaan, Perpamsi akan menggelar International Water and Wastewater Expo and Forum (IWWEF) pada 11-13 Juni mendatang di Jakarta International Convention Center. Ajang tahunan ini diharapkan menjadi platform strategis untuk membahas solusi dan inovasi di sektor air.
IWWEF 2025 akan menghadirkan sejumlah tokoh kunci sebagai pembicara utama, termasuk Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan Agus Harimurti Yudhoyono, Menteri Pekerjaan Umum Dody Hanggodo, serta Wakil Menteri Pekerjaan Umum Diana Kusumastuti. Utusan Khusus PBB untuk Isu Air Retno Marsudi dan Gubernur Jakarta Pramono Anung juga dijadwalkan turut hadir untuk memberikan perspektif yang beragam. Pameran ini akan diikuti oleh lebih dari 80 perusahaan dan institusi, baik dari dalam maupun luar negeri. Salah satu momen penting yang dinantikan adalah penandatanganan nota kesepahaman pembiayaan senilai Rp 330,4 miliar antara PT Sarana Multi Infrastruktur dengan Perumda Air Minum Kota Bogor dan Surabaya, menunjukkan komitmen konkret terhadap pengembangan infrastruktur air.
Konferensi IWWEF juga akan diperkaya dengan kehadiran pembicara dari institusi internasional seperti World Bank dan Aguas de Portugal, serta operator layanan air dari berbagai negara ASEAN. Selain diskusi dan pameran, kegiatan pendukung seperti lomba cerdas cermat pelajar dan workshop media sosial akan turut digelar, bertujuan untuk melibatkan generasi muda dalam upaya peningkatan kesadaran akan pentingnya akses air minum bersih dan pengelolaan sumber daya air.
Pilihan Editor: Apa Itu Skema Co-Payment?
Ringkasan
Ketua Umum Persatuan Perusahaan Air Minum Seluruh Indonesia (Perpamsi), Arief Wisnu Cahyono, mengusulkan agar pengelolaan air minum terpusat di bawah koordinasi Kementerian Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan yang dipimpin AHY. Usulan ini bertujuan mengatasi fragmentasi pengelolaan air yang saat ini terbagi antara Kementerian Dalam Negeri dan Kementerian Pekerjaan Umum, demi efektivitas dan efisiensi pengawasan sektor vital tersebut. Konsolidasi diharapkan dapat menata ulang aspek kelembagaan hingga regulasi secara menyeluruh.
Usulan ini sejalan dengan target pemerintah untuk mencapai 100 persen akses air minum perpipaan pada tahun 2045 dan 40 persen pada 2029, dari cakupan saat ini sekitar 20 persen. Untuk mengakselerasi pencapaian target tersebut, Perpamsi akan menggelar International Water and Wastewater Expo and Forum (IWWEF) pada 11-13 Juni di Jakarta. Acara ini akan menjadi platform diskusi solusi, menghadirkan sejumlah menteri dan pakar, serta penandatanganan nota kesepahaman pembiayaan infrastruktur air.
