PPKM Berakhir Pada 2 Agustus 2021. Lantas apakah PPKM kembali diperpanjang atau ganti nama dengan istilah baru? Sebagai info, pemberlakukan PPKM telah diterapkan di beberapa wilayah semenjak tanggal 3 Juli 2021 dan baru berakhir pada 2 Agustus 2021, khususnya di teritori Jawa dan Bali.
Selanjutnya PPKKM diteruskan dengan istilah baru, PPKM Level 4 dan PPKM Level 3. Ini dilaksanakan pemerintahan karena tidak ada pertanda pengurangan kasus positif Covid-19. “Di tanggal 26 Juli 2021 akan dilaksanakan rileksasi dan pembukaan setahap di sejumlah wilayah jika memperlihatkan pembaruan dari semua segi,
khususnya pengurangan kasus dan beberapa indikator sesuai referensi dari World Health Organization (WHO),” kata Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi (Menko Marves) Luhut Binsar Pandjaitan beberapa lalu.
Yang jelas pemerintahan memperjelas, jika PPKM diperpanjang atau mungkin tidak didasari atas keadaan masing-masing wilayah sesudah 2 Agustus 2021.
Tanda yang digunakan yaitu pergerakan penyebaran (kasus verifikasi, pasien dirawat di RS, angka kematian), tanda tanggapan kesehatan (testing-positivity rate, tracing atau kontak langsung pada kasus verifikasi, treatment, dan keberisian tempat tidur rumah sakit),
Selanjutnya paling akhir ialah tanda keadaan sosial-ekonomi di masyarakat. Luhut mengeklaim jika PPKM berpengaruh pada pembatasan kegiatan dan mobilisasi masyarakat, hingga bisa saja usaha memutuskan mata rantai penebaran Covid-19.
Luhut minta, kalaulah terjadi kelonggaran, masyarakat dan semua komponen disuruh untuk selalu waspada. Dengan keinginan, angka kasus Covid-19 makin turun. “Jadi minta kesabaran kita, karena kita berperang pada variasi Delta variasi yang benar-benar benar-benar garang ini,” tutur Luhut.
Pilihan Pemerintahan
Saat itu, Wakil Menteri Keuangan Suahasil Nazara mengungkapkan alasan pemerintahan memutuskan untuk menerapkan PPKM di tengah-tengah Covid-19 dibanding lockdown seperti negara lain.
“Jadi sempat memang ada pembicaraan, tapi esensinya yang terjadi dari ke-2 nya adalah pembatasan kegiatan ekonomi,” ungkapkan Suahasil dalam dialog online di Jakarta.
Menurut Suahasil, argumen khusus implementasi PPKM adalah susunan masyarakat di Indonesia yang paling bermacam, seperti ada barisan masyarakat miskin atau rentan dan kaya, ada juga barisan masyarakat yang ada di perkotaan atau perdesaan, dengan kekuatan ekonomi berbeda.
Dari bidang keuangan di Indonesia juga, lanjut ia, kelihatan dinamika susunan masyarakat Indonesia, yang kelihatan dari jumlahnya tabungan di bawah Rp 1 juta dan di atas Rp 10 juta.
Menurutnya, masyarakat dengan tabungan di bawah Rp 1 juta mulai menarik uangnya untuk keperluan setiap hari di tengah-tengah Covid-19, sedang nilai tabungan di atas Rp 10 juta malah bertambah di tengah-tengah wabah.
“Negara kita bukan negara kecil, ada 270 juta warga dengan 34 provinsi yang karakternya berbeda-beda. Ini yang penting kita lihat, tiap level pemerintah perlu memerhatikan secara baik,” sebut Suahasil.
Kasus Covid-19 di Indonesia
Pemerintahan melalui Satuan Tugas Penanganan Covid-19 memberikan laporan tambahan 30.738 kasus baru Covid-19 pada Minggu (1/8/2021). Karena itu, sampai Minggu ini, jumlah kasus Covid-19 di Tanah Air capai 3.440.396 kasus, terhitung semenjak dipublikasikannya kasus pertama pada 2 Maret 2020.
Disamping itu, berdasar data yang sama, ada tambahan 39.446 pasien pulih, hingga keseluruhan pasien pulih sekarang sejumlah 2.809.538 orang
Selanjutnya, masih ada juga tambahan kasus kematian karena virus itu. Dalam 24 jam terakhir, disampaikan ada tambahan 1.604 kasus kematian, hingga keseluruhan pasien yang meninggal dunia, yaitu 95.723 orang.
Di dalam 24 jam paling akhir, pemerintahan periksa 178.375 spesimen dari 112.661 orang yang diambil sampelnya. Hari ini, terdaftar ada 535.135 kasus aktif Covid-19 di Tanah Air. Kasus Covid-19 sudah menyebar di 510 kabupaten/kota di 34 provinsi.
