Wacana pembentukan family office, sebuah entitas yang dirancang untuk mengelola aset keluarga superkaya, semakin mengemuka. Inisiatif yang tengah digodok oleh Dewan Ekonomi Nasional (DEN) ini mendapat respons dari Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa. Purbaya menyatakan dukungan penuh terhadap langkah DEN tersebut, namun dengan catatan khusus terkait alokasi anggaran.
Dalam keterangannya di Gedung Direktorat Jenderal Pajak Kementerian Keuangan (Kemenkeu) pada Senin (13/10), Purbaya menegaskan bahwa jika DEN mampu mengembangkan family office secara mandiri, maka hal itu patut untuk diteruskan. “Kalau DEN bisa bangun sendiri, ya bangun saja,” ujar Purbaya. Namun, di balik dukungan tersebut, ia secara lugas menyatakan tidak akan mengalihkan anggaran negara untuk proyek ini.
Prioritas utama Menkeu Purbaya tetap pada pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) secara optimal. Fokusnya adalah memastikan setiap alokasi anggaran tepat sasaran, dieksekusi oleh pelaksana yang kompeten, tepat waktu, serta bebas dari kebocoran. “Saya fokus pada alokasi anggaran yang tepat. Pas pelaksananya, tepat waktu, tepat sasaran, dan tidak ada yang bocor. Itu saja,” tegasnya, menggarisbawahi komitmen Kemenkeu terhadap efisiensi fiskal.
Purbaya juga menjelaskan bahwa Kementerian Keuangan saat ini tidak terlibat dalam proses perumusan konsep family office. Ia pun menolak memberikan pandangannya mengenai urgensi atau kebutuhan Indonesia terhadap entitas tersebut. Alasannya jelas, Purbaya merasa belum memahami secara komprehensif konsep dan implikasi dari keberadaan family office. “Saya tidak terlibat. Kalau mau, saya doakan,” katanya.
INFOGRAFIK: Family Office Pengelola Aset Superkaya Indonesia (Katadata/ Amosella)
Family Office Ditargetkan Beroperasi 2025
Berbeda dengan sikap hati-hati Kemenkeu, Dewan Ekonomi Nasional terus memacu pembahasan mengenai family office. Ketua DEN, Luhut Binsar Pandjaitan, mengungkapkan bahwa diskusi mengenai hal ini terus berjalan intensif dan kini tinggal menunggu keputusan final dari Presiden Prabowo Subianto.
Luhut, saat berbicara di Gedung Bursa Efek Indonesia (BEI), Jakarta, pada Juli (29/7) lalu, menyatakan harapannya agar family office ini dapat mulai beroperasi di tahun ini (2024), meskipun target resminya adalah 2025. Ia menekankan urgensi pembentukan entitas ini agar Indonesia tidak tertinggal dari negara-negara tetangga seperti Malaysia, yang telah lebih dulu memiliki inisiatif serupa. Luhut berpendapat bahwa daya tarik bagi investor, khususnya keluarga superkaya, akan menurun jika Indonesia tidak mampu menawarkan insentif yang kompetitif. Oleh karena itu, menurutnya, negara perlu sigap menyediakan insentif yang memikat untuk menarik investasi signifikan ke dalam negeri.
