Direktur Komersial PT Aneka Tambang Tbk (Antam), Handi Sutanto, mendesak pemerintah untuk secara lebih agresif mempromosikan potensi besar baterai berbasis nikel di Indonesia. Menurutnya, sudah saatnya hilirisasi industri nikel dijadikan salah satu pilar utama prioritas regulasi pemerintah di masa mendatang.
Antam sendiri, kata Handi, sepenuhnya mendukung kebijakan pemerintah terkait larangan ekspor nikel. Namun, dukungan ini harus dibarengi dengan dorongan kuat terhadap implementasi kebijakan hilirisasi nikel di dalam negeri, guna menciptakan nilai tambah yang maksimal.
Inisiatif hilirisasi ini, menurut Handi, memiliki korelasi yang sangat erat dengan proyek-proyek berkelanjutan, terutama dalam produksi baterai untuk kendaraan listrik. Ini adalah arah yang mutlak harus menjadi fokus prioritas regulasi pemerintah ke depan, mengingat potensi dan relevansinya.
“Pada tahun lalu saja,” Handi memaparkan dalam ajang Indonesia International Sustainability Forum 2025 yang berlangsung di Jakarta International Convention Center, Sabtu (11/10), “tercatat 50 ribu unit kendaraan listrik terjual di Indonesia. Ironisnya, kurang dari 5 ribu unit di antaranya yang sudah menggunakan baterai berbasis nikel.” Data ini menyoroti celah pasar yang besar dan kebutuhan mendesak akan intervensi kebijakan.
Rencana Insentif untuk Perusahaan yang Beralih ke Baterai Nikel
Sejalan dengan pandangan tersebut, Wakil Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Kartika Wirjoatmodjo sebelumnya telah mengungkapkan rencana pemerintah untuk mendorong regulasi serupa.
“Secara bertahap, kami akan mendorong regulasi yang mengarahkan pabrikan mobil listrik di Indonesia untuk beralih dari penggunaan baterai berbasis lithium ke baterai berbasis nikel,” ungkap Kartika kepada awak media pada Agustus lalu, menegaskan komitmen pemerintah.
Tak hanya itu, pemerintah juga tengah merancang skema insentif yang menarik bagi perusahaan-perusahaan yang bersedia melakukan transisi ke baterai nikel. Dengan proyeksi kenaikan permintaan baterai kendaraan listrik secara global yang signifikan, peran rantai pasok menjadi sangat vital. Indonesia pun memiliki ambisi besar untuk menjadi salah satu pemain utama dalam ekosistem global ini.
Sebagai langkah konkret, pada tanggal 29 Juni 2025, Presiden Prabowo telah secara resmi meresmikan ekosistem industri baterai kendaraan listrik terintegrasi. Proyek strategis nasional ini merupakan hasil kolaborasi monumental antara PT Aneka Tambang Tbk (Antam), Indonesia Battery Corporation (IBC), Konsorsium CATL, serta Brunp dan Lygend.
Dengan nilai investasi yang fantastis, diperkirakan mencapai US$5,9 miliar atau setara dengan Rp98 triliun (berdasarkan kurs Rp16.610/US$), proyek ini membentang di area seluas 3.023 hektare, menunjukkan skala ambisi dan komitmen Indonesia dalam mengukuhkan posisinya di kancah industri baterai nikel global.
Ringkasan
Direktur Komersial PT Aneka Tambang Tbk (Antam), Handi Sutanto, mendesak pemerintah untuk lebih agresif mempromosikan potensi besar baterai berbasis nikel Indonesia dan menjadikan hilirisasi industri nikel sebagai prioritas regulasi. Antam mendukung kebijakan larangan ekspor nikel, namun harus dibarengi dengan dorongan implementasi hilirisasi di dalam negeri, khususnya untuk produksi baterai kendaraan listrik. Data menunjukkan bahwa dari 50 ribu unit kendaraan listrik yang terjual tahun lalu di Indonesia, kurang dari 5 ribu unit menggunakan baterai berbasis nikel.
Sejalan dengan hal tersebut, pemerintah berencana mendorong regulasi dan skema insentif bagi pabrikan yang beralih dari baterai lithium ke baterai nikel. Indonesia memiliki ambisi besar untuk menjadi pemain utama dalam ekosistem global, seiring proyeksi kenaikan permintaan baterai kendaraan listrik. Sebagai langkah konkret, Presiden Prabowo telah meresmikan ekosistem industri baterai kendaraan listrik terintegrasi pada 29 Juni 2025, sebuah proyek strategis nasional senilai US$5,9 miliar yang melibatkan Antam, IBC, dan konsorsium internasional.
