Kementerian Keuangan (Kemenkeu) saat ini menyoroti secara serius persoalan tunggakan pajak yang melibatkan ribuan wajib pajak di tanah air. Dari jumlah tersebut, perhatian utama Kemenkeu tertuju pada 200 penunggak pajak besar yang kasusnya telah mencapai status inkrah atau berkekuatan hukum tetap. Total nilai tunggakan pajak dari 200 pihak ini mencapai angka fantastis Rp 60 triliun, menjadikannya fokus utama dalam upaya penagihan Kemenkeu.
Staf Ahli Bidang Kepatuhan Pajak Kemenkeu, Yon Arsal, dalam sebuah acara Media Gathering Kemenkeu di Bogor, Jawa Barat, Jumat (10/10), menjelaskan mengapa 200 kasus ini menjadi sorotan. “Ini bukan hanya 200 penunggak pajak nih, yang penunggak pajak itu jumlahnya banyak, ribuan. Nah yang 200 ini menjadi concern karena jumlahnya yang besar dan case-nya yang melibatkan banyak study dan itulah yang kemarin di-highlight oleh Pak Menteri,” terang Yon, mengutip arahan Menteri Keuangan.
Lebih lanjut, Yon mengungkapkan bahwa daftar 200 penunggak pajak kelas kakap ini akan menjadi acuan penting bagi Kantor Pelayanan Pajak (KPP) di seluruh Indonesia. Tujuannya adalah untuk memperkuat strategi penagihan pajak di tingkat daerah. Setiap KPP juga telah menyusun daftar prioritas penagihan mereka masing-masing, yang kini terintegrasi sebagai bagian dari tugas rutin mereka dalam pengelolaan piutang pajak.
Yon Arsal juga menguraikan kriteria pencatatan piutang pajak. “Kapan piutang pajak itu kita catat sebagai piutang? Ya kalau dia ketika sudah jatuh tempo tidak mengajukan keberatan, misalnya PPh,” jelasnya. Ia menambahkan bahwa perkembangan status inkrah dari kasus-kasus tersebut bervariasi, ada yang sudah lama dan ada pula yang baru. Kasus dengan nilai tunggakan yang sangat besar biasanya akan masuk dalam daftar prioritas di tingkat pusat.
Kemenkeu memastikan bahwa kasus-kasus lama tidak dibiarkan begitu saja. Berbagai kasus tersebut saat ini tengah dalam proses lanjutan, termasuk yang melibatkan wajib pajak yang telah dinyatakan pailit atau masih menjalani proses hukum di pengadilan. “Ini akan kita kelola sampai dengan akhir tahun 2025. Bahkan kita selesaikan di mana yang bisa kita selesaikan dalam waktu cepat,” tegas Yon, menunjukkan komitmen kuat Kemenkeu untuk menuntaskan masalah tunggakan pajak ini.
Komitmen tersebut sejalan dengan pernyataan Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya sebelumnya. Purbaya menegaskan kesiapan pihaknya untuk memburu 200 penunggak pajak terbesar yang kasusnya telah inkrah. Potensi penerimaan pajak yang diharapkan dari aksi ini mencapai Rp 60 triliun, bahkan sebelumnya disebutkan antara Rp 50 triliun hingga Rp 60 triliun. Pernyataan tersebut disampaikannya dalam konferensi pers APBN KiTa.
Purbaya juga memastikan bahwa aksi penagihan pajak ini akan dilaksanakan dalam waktu dekat. Dengan pesan tegas, ia menyatakan bahwa para penunggak pajak tidak bisa lagi menghindar dari kewajiban mereka. Upaya sistematis ini diharapkan dapat memulihkan penerimaan negara dari sektor pajak dan menegakkan kepatuhan wajib pajak di Indonesia.
Ringkasan
Kementerian Keuangan (Kemenkeu) menyoroti serius tunggakan pajak dari ribuan wajib pajak, dengan fokus utama pada 200 penunggak besar. Kasus 200 penunggak ini telah berkekuatan hukum tetap (inkrah) dan total nilai tunggakannya mencapai Rp 60 triliun. Staf Ahli Kemenkeu, Yon Arsal, menjelaskan bahwa angka fantastis ini menjadi perhatian utama karena kompleksitas dan besarnya jumlah.
Daftar 200 penunggak ini akan menjadi acuan bagi Kantor Pelayanan Pajak (KPP) di seluruh Indonesia untuk memperkuat strategi penagihan pajak. Kemenkeu berkomitmen menuntaskan kasus lama maupun baru, termasuk yang pailit, hingga akhir tahun 2025. Menteri Keuangan menegaskan penagihan akan dilakukan segera untuk memulihkan potensi penerimaan negara sebesar Rp 60 triliun dan menegakkan kepatuhan wajib pajak.
