Otoritas Jasa Keuangan (OJK) menyambut baik wacana Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa terkait rencana penempatan dana pemerintah di Bank Pembangunan Daerah (BPD). Kepala Eksekutif Pengawas Perbankan OJK, Dian Ediana Rae, menilai bahwa langkah strategis ini dapat memberikan dampak positif signifikan bagi kinerja BPD, yang pada akhirnya diharapkan turut mendorong perekonomian daerah secara keseluruhan.
Dian Ediana Rae menjelaskan, likuiditas Bank Pembangunan Daerah (BPD) secara agregat saat ini berada pada kondisi yang sangat memadai. Hal ini terefleksi dari sejumlah rasio likuiditas BPD yang kuat, seperti Liquidity Coverage Ratio (LCR) sebesar 217,65%, Intermediation Liquidity to Non-Core Deposit (ILNCD) mencapai 140,92%, dan Intermediation Liquidity to Deposit (ILDPK) di angka 30,10%. Menurutnya, data-data ini secara jelas menunjukkan bahwa tidak ada indikasi masalah likuiditas pada BPD. Dari sisi intermediasi, Loan to Deposit Ratio (LDR) BPD juga tercatat sebesar 78,70%, berada dalam rentang batas sehat LDR antara 78% hingga 92%. “Kondisi ini mencerminkan ruang ekspansi kredit BPD hingga posisi Agustus 2025 lalu yang lebih tinggi dibandingkan dengan industri perbankan secara umum,” ujar Dian dalam Rapat Dewan Komisioner Bulanan (RDKB) September 2025 yang digelar secara virtual, Kamis (9/10).
Untuk memastikan kebijakan penempatan dana pemerintah ini berjalan efektif dan optimal dalam memberikan manfaat nyata bagi masyarakat serta pelaku usaha di daerah, Dian menekankan pentingnya bagi BPD untuk terus memperkuat infrastruktur mereka. Penguatan tersebut mencakup peningkatan kualitas sumber daya manusia (SDM), penyempurnaan kebijakan internal, serta penguatan sistem manajemen risiko.
Di samping itu, OJK juga menyarankan pemerintah untuk mempertimbangkan beberapa aspek penting. Pertama, mengenai suku bunga yang diterapkan. Dian berharap tingkat bunga tersebut mampu menurunkan biaya dana (cost of fund) bagi BPD, sehingga pada gilirannya dapat menurunkan suku bunga kredit yang ditawarkan kepada masyarakat dan pelaku usaha. Kedua, terkait jangka waktu penempatan dana yang sebaiknya tidak terlalu pendek. Mengingat variasi proyek-proyek daerah yang dapat berlangsung antara 1 hingga 10 tahun, tenor yang lebih panjang dianggap esensial agar penyaluran dana dapat menjangkau berbagai jenis proyek secara komprehensif.
Lebih lanjut, pemerintah juga perlu memperhatikan kemampuan BPD dalam menjalankan fungsi intermediasinya. Dian mengingatkan bahwa BPD harus terus-menerus berupaya untuk memberikan ekspansi kredit yang sehat dan terhindar dari potensi timbulnya persoalan kredit macet.
Wacana penempatan dana ini sebelumnya telah diungkapkan oleh Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa. Purbaya membuka peluang untuk memperluas kebijakan penempatan uang negara di sektor perbankan. Setelah sebelumnya menempatkan dana pemerintah sebesar Rp 200 triliun di bank-bank Himpunan Bank Milik Negara (Himbara), kini Purbaya berencana memperluas cakupan ini ke bank-bank daerah, seperti Bank Jakarta dan bank-bank daerah lainnya.
Purbaya menjelaskan bahwa pemerintah masih memiliki ruang untuk menempatkan dana sebagai likuiditas di bank daerah hingga puluhan triliun rupiah. Namun, ia menegaskan bahwa dana tersebut harus benar-benar tersalurkan ke sektor riil agar dapat memberikan dampak nyata terhadap pertumbuhan ekonomi. “Bagaimana kalau saya tambah beberapa puluh triliun ke Bank Jakarta? Saya tanya tadi ke Pak Gubernur apakah Bank Jakarta bisa menyerap? Jangan sampai saya kasih duit, panik terusnya. Waduh tidak bisa menyalurkan,” ujarnya saat ditemui di Balai Kota Jakarta, Selasa (7/10), menggarisbawahi kekhawatirannya akan kemampuan BPD dalam menyerap dan menyalurkan dana secara efektif.
Ringkasan
Otoritas Jasa Keuangan (OJK) menyambut baik rencana Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa untuk menempatkan dana pemerintah di Bank Pembangunan Daerah (BPD), yang diyakini dapat mendorong perekonomian daerah. Kepala Eksekutif Pengawas Perbankan OJK, Dian Ediana Rae, menegaskan bahwa likuiditas dan rasio intermediasi BPD secara agregat sangat memadai, menunjukkan adanya ruang ekspansi kredit yang sehat. Namun, OJK menekankan pentingnya bagi BPD untuk terus memperkuat infrastruktur, sumber daya manusia, kebijakan internal, serta sistem manajemen risiko.
OJK juga menyarankan pemerintah agar mempertimbangkan suku bunga penempatan dana yang dapat menurunkan biaya dana BPD, serta memberikan jangka waktu yang lebih panjang untuk mendukung berbagai proyek daerah. Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa telah mengungkapkan rencana perluasan penempatan dana puluhan triliun rupiah ke bank daerah. Ia menekankan pentingnya memastikan dana tersebut tersalurkan secara efektif ke sektor riil dan BPD mampu menyerap serta menyalurkannya dengan baik.
