JAKARTA — Kementerian Keuangan (Kemenkeu) menyoroti adanya kelambatan dalam realisasi belanja kementerian/lembaga (K/L) pada tahun anggaran 2025. Menurut Kemenkeu, situasi ini utamanya disebabkan oleh serangkaian penyesuaian anggaran yang signifikan.
Direktur Jenderal Perbendaharaan Kemenkeu, Astera Primanto Bhakti, menyebut tahun 2025 sebagai tahun yang istimewa. Dalam taklimat media di Jakarta pada Jumat (3/10/2025), ia menjelaskan bahwa meskipun penyaluran belanja K/L pada dasarnya tetap berjalan secara reguler, kecepatan penyerapan anggaran di tiap instansi bervariasi, menciptakan kesan kesenjangan. Namun, tahun ini diwarnai oleh sejumlah anomali yang tidak terlihat pada tahun-tahun anggaran sebelumnya.
Sebagai ilustrasi, proses penetapan anggaran tahun ini menghadapi dinamika unik. Meskipun Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) sudah diumumkan sejak November 2024 dan aturan pelaksanaannya terbit pada Januari 2025, kebijakan efisiensi anggaran mendadak muncul pada Februari 2025. Kondisi ini secara otomatis memaksa setiap K/L untuk mengevaluasi dan menyesuaikan kembali rencana belanja mereka. “Mereka melakukan perencanaan lagi, mana yang prioritas dan tidak. Jadi, jadwalnya agak mundur,” terang Astera.
Selain penyesuaian anggaran, lambatnya realisasi belanja tahun ini juga diperparah oleh beberapa faktor lain. Pertambahan jumlah K/L yang harus diakomodasi, serta tantangan geopolitik dan fluktuasi perekonomian global, turut menambah kompleksitas dalam penyerapan anggaran pemerintah.
Meski menghadapi beragam hambatan, Astera Primanto Bhakti tetap memancarkan optimisme. Ia yakin K/L akan mampu menyerap anggaran secara maksimal menjelang akhir tahun. Optimisme tersebut didasarkan pada tren positif yang terlihat dari progres realisasi belanja di sejumlah instansi. Kemenkeu mencatat bahwa dua belas K/L besar telah melaporkan progres penyerapan anggaran hingga 80 persen, meskipun detail K/L tersebut tidak dirinci.
“Kami cukup optimistis untuk bisa menyelesaikan belanja K/L tahun ini, kurang lebih mirip dengan pola tahun-tahun sebelumnya,” kata Astera, menegaskan keyakinan akan capaian yang setara dengan periode sebelumnya.
Berdasarkan data terkini per 31 Agustus 2025, realisasi belanja K/L mencapai Rp686 triliun, atau 53,8 persen dari target (outlook) APBN sebesar Rp1.275,6 triliun. Angka ini sedikit terkoreksi 2,5 persen dibandingkan periode yang sama tahun lalu, yang tercatat sebesar Rp703,3 triliun. Di sisi lain, belanja non-K/L menunjukkan pertumbuhan positif 5,6 persen, dengan realisasi sebesar Rp702,8 triliun atau 50,6 persen dari target.
Sementara itu, realisasi transfer ke daerah (TKD) telah mencapai Rp571,5 triliun, merepresentasikan 66,1 persen dari target, dan tumbuh 1,7 persen. Dengan demikian, total belanja pemerintah pusat (BPP) per akhir Agustus 2025 tercatat sebesar Rp1.388,8 triliun atau 52,1 persen dari target, menunjukkan pertumbuhan 1,5 persen dibandingkan periode sebelumnya.
Ringkasan
Kementerian Keuangan (Kemenkeu) menyoroti lambatnya realisasi belanja kementerian/lembaga (K/L) pada tahun anggaran 2025, yang utamanya disebabkan oleh penyesuaian anggaran signifikan. Tahun 2025 dinilai istimewa karena kebijakan efisiensi mendadak pada Februari, memaksa K/L mengevaluasi ulang rencana belanja mereka. Selain itu, pertambahan K/L dan tantangan geopolitik turut memperumit penyerapan anggaran.
Meskipun demikian, Kemenkeu optimistis K/L akan mampu menyerap anggaran secara maksimal menjelang akhir tahun, merujuk pada progres positif di beberapa instansi. Per 31 Agustus 2025, realisasi belanja K/L mencapai Rp686 triliun atau 53,8% dari target, terkoreksi 2,5% dibandingkan tahun sebelumnya. Total belanja pemerintah pusat mencapai Rp1.388,8 triliun, didorong pertumbuhan positif pada belanja non-K/L dan transfer ke daerah.
