Transisi Energi Asia: Dilema Negara Berkembang, Apa Solusinya?

Pasar negara berkembang di Asia menghadapi rintangan yang jauh lebih kompleks dibandingkan negara maju dalam mewujudkan transisi menuju ekonomi rendah karbon yang adil dan inklusif. Tantangan ini menuntut pendekatan multidimensional yang mempertimbangkan kondisi sosial dan ekonomi yang unik di setiap kawasan.

Laporan terbaru dari Asia Investor Group on Climate Change (AIGCC) menyoroti bahwa negara-negara berkembang di Asia wajib memperluas akses listrik bagi penduduknya, sekaligus menurunkan emisi karbon secara signifikan, dan meningkatkan sistem energi mereka secara keseluruhan. Kompleksitas ini diperparah dengan waktu persiapan kelembagaan yang panjang. Oleh karena itu, investor dan pembuat kebijakan diimbau untuk secara serius memperhitungkan risiko transisi sosial dalam kerangka investasi dan strategi mereka.

Rebecca Mikula-Wright, CEO AIGCC, menegaskan bahwa perencanaan transisi berkeadilan harus diinisiasi sedini mungkin, bahkan sebelum suatu wilayah mencapai puncak emisinya. Jika sebelumnya fokus utama terletak pada hilangnya lapangan kerja di industri bahan bakar fosil, kini cakupannya meluas mencakup sektor-sektor yang sedang berkembang pesat. Isu-isu kunci yang perlu ditangani meliputi realitas sosial, ekonomi, dan lingkungan di setiap wilayah, termasuk pekerjaan informal, standar pekerjaan yang layak, kesetaraan upah, mekanisme konsultasi dan persetujuan masyarakat, masalah migrasi dan perpindahan penduduk, serta jaringan perlindungan sosial.

“Kami mendorong investor di pasar negara berkembang untuk memasukkan perencanaan transisi berkeadilan dalam kerangka investasi berkelanjutan mereka. Hal ini harus dimulai jauh sebelum sebuah kawasan mencapai puncak emisi,” ujar Mikula-Wright dalam pernyataan resmi pada Kamis (2/10), menekankan pentingnya langkah proaktif dalam investasi berkelanjutan.

Penelitian AIGCC secara spesifik mengulas kondisi di empat pasar utama Asia: Jepang, India, Indonesia, dan Malaysia. Di India dan Indonesia, misalnya, telah terlihat upaya untuk mengintegrasikan aspek sosial ke dalam strategi adaptasi iklim, seperti perlindungan kelompok rentan. Namun, laporan ini juga menemukan bahwa mekanisme pendanaan dan koordinasi formal untuk menghubungkan adaptasi ikniklim dengan tujuan ketenagakerjaan dan kesetaraan masih sangat terbatas, menunjukkan adanya celah implementasi.

Mikula-Wright lebih lanjut menegaskan bahwa investor institusional memegang peran yang sangat krusial dalam mempercepat laju transisi ini. Meskipun pembuat kebijakan telah menunjukkan kemajuan dalam hal regulasi, modal katalis dari investor institusional sangat dibutuhkan agar transisi berkeadilan dapat berjalan dengan efektif dan mencapai dampak yang signifikan di lapangan. Untuk memperlancar arus modal ini, kebijakan yang lebih jelas dan terkoordinasi antarnegara dan sektor menjadi esensial.

“Kebijakan yang lebih jelas dan terkoordinasi juga akan membantu mendorong arus modal,” tambahnya, menyoroti sinergi antara kebijakan yang kuat dan investasi yang berkelanjutan.

Selain itu, laporan AIGCC mengidentifikasi tantangan lain, yaitu adanya ketidakcocokan geografis antara keterampilan para pekerja dengan kebutuhan lapangan pekerjaan hijau yang tersedia. Kualitas upah yang masih rendah juga turut menghambat minat masyarakat untuk beralih ke sektor ini. Sejauh ini, strategi pasar lebih banyak menekankan pada kuantitas atau jumlah lapangan kerja hijau, alih-alih pada kualitas dan keberlanjutan dari pekerjaan tersebut.