JAKARTA – Kabar gembira datang dari sektor pertambangan Indonesia. Freeport-McMoRan telah menyetujui pelepasan 12 persen sahamnya kepada pemerintah Indonesia secara cuma-cuma, atau tanpa dipungut biaya. Pengumuman signifikan ini disampaikan oleh Rosan Roeslani, CEO Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara Indonesia (Danantara Indonesia), saat ditemui di Kantor Kementerian Investasi dan Hilirisasi/BKPM, Jakarta, pada Selasa (30/9/2025).
Dalam pernyataannya, Rosan mengonfirmasi, “Mereka sudah setuju untuk 12 persen.” Pencapaian ini merupakan buah dari serangkaian negosiasi intensif yang dilakukannya, termasuk pertemuannya secara langsung dengan Chairman Freeport-McMoRan Richard Adkerson dan CEO Kathleen Quirk dalam kunjungannya ke Amerika Serikat. Awalnya, Indonesia membidik divestasi saham sebesar 10 persen. Namun, berkat kegigihan dalam perundingan, Indonesia berhasil mengamankan persentase yang lebih tinggi, yakni 12 persen saham yang diberikan secara gratis atau free of charge.
Tak hanya kesepakatan divestasi saham, Rosan juga mengungkapkan adanya komitmen lain dari Freeport. Perusahaan raksasa tambang tersebut menyetujui pembangunan dua universitas dan dua rumah sakit di dekat wilayah operasionalnya di Papua. Inisiatif ini bertujuan untuk secara signifikan meningkatkan kualitas pelayanan kesehatan dan pendidikan bagi masyarakat setempat, menegaskan dampak positif yang lebih luas dari kemitraan ini.
Divestasi saham ini bukan tanpa alasan, melainkan merupakan salah satu prasyarat utama bagi Freeport untuk dapat memperpanjang Izin Usaha Pertambangan Khusus (IUPK) Operasi Produksi mereka, yang masa berlakunya akan berakhir pada tahun 2041. Ketentuan ini sejalan dengan regulasi yang berlaku, tepatnya pada Ayat (1) Pasal 195B Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 25 Tahun 2024 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara. Regulasi tersebut secara eksplisit menyatakan bahwa perpanjangan IUPK Operasi Produksi dapat diberikan apabila memenuhi sejumlah kriteria, termasuk adanya perjanjian jual beli saham baru yang tidak dapat terdilusi, dengan kepemilikan minimal 10 persen dari total saham diserahkan kepada BUMN.
Menambahkan detail penting terkait pembagian hasil divestasi, Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), Bahlil Lahadalia, menjelaskan bahwa sebagian dari saham yang dilepaskan tersebut juga akan dialokasikan kepada badan usaha milik daerah (BUMD) Papua. Distribusi saham ini direncanakan akan mulai berlaku pada tahun 2041. Dengan tercapainya kesepakatan ini, kepemilikan saham pemerintah Indonesia di PT Freeport Indonesia (PTFI) akan mengalami peningkatan substansial, dari angka 51 persen saat ini menjadi 63 persen pada tahun 2041, menandai penguatan kendali nasional atas salah satu aset strategis bangsa.
Ringkasan
Freeport-McMoRan telah menyetujui pelepasan 12 persen sahamnya secara gratis kepada pemerintah Indonesia. Kesepakatan ini disampaikan oleh Rosan Roeslani dari Danantara Indonesia, hasil negosiasi intensif yang berhasil meningkatkan target awal 10 persen menjadi 12 persen. Selain divestasi saham, Freeport juga berkomitmen membangun dua universitas dan dua rumah sakit di Papua untuk meningkatkan kualitas pendidikan dan kesehatan masyarakat setempat.
Pelepasan saham ini merupakan syarat bagi Freeport untuk memperpanjang Izin Usaha Pertambangan Khusus (IUPK) Operasi Produksi mereka yang berakhir tahun 2041, sesuai Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2024. Menteri ESDM Bahlil Lahadalia menambahkan, sebagian saham yang dilepaskan juga akan dialokasikan kepada BUMD Papua mulai 2041. Dengan kesepakatan ini, kepemilikan saham pemerintah Indonesia di PT Freeport Indonesia akan meningkat signifikan dari 51 persen menjadi 63 persen pada tahun 2041.
