Pemerintahan Presiden Donald Trump pada Jumat, 19 September, telah secara mengejutkan mengumumkan rencana kenaikan biaya visa kerja H-1B tahunan secara signifikan, menjadi US$100.000 atau setara Rp1,6 miliar per individu. Kebijakan drastis ini diperkirakan akan memberikan pukulan telak bagi industri teknologi Amerika Serikat yang selama ini sangat mengandalkan tenaga kerja terampil dari India dan Cina.
Menurut Menteri Perdagangan Howard Lutnick, kenaikan biaya ini akan berlaku setiap tahun selama masa berlaku visa yang umumnya tiga tahun. Namun demikian, rincian teknis mengenai implementasi kebijakan peningkatan biaya ini masih dalam tahap pembahasan.
Lutnick menegaskan pandangan pemerintah yang pro-pekerja domestik dengan menyatakan, “Jika Anda ingin melatih seseorang, latihlah lulusan baru dari universitas-universitas besar di negara kita. Hentikan membawa orang asing untuk mengambil pekerjaan kita.” Pernyataan ini mencerminkan fokus pada pelatihan tenaga kerja lokal.
Langkah ini menandai perubahan signifikan dalam program visa sementara bagi pekerja asing di bawah pemerintahan Trump. Sejak awal masa jabatannya, Presiden Trump memang telah vokal dan aktif menggencarkan pembatasan imigrasi, termasuk membatasi jalur imigrasi legal, sebagai bagian dari janji kampanyenya.
Pengumuman ini segera memicu gelombang kekhawatiran di kalangan perusahaan teknologi besar yang secara ekstensif mengandalkan pekerja pemegang visa H-1B. Sebagai informasi, program H-1B, berdasarkan laman Departemen Tenaga Kerja AS, dirancang bagi pengusaha yang ingin mempekerjakan warga negara asing non-imigran untuk mengisi pekerjaan khusus (specialty occupations) atau sebagai model mode dengan prestasi dan kemampuan luar biasa.
Merujuk laporan Reuters, beberapa perusahaan terkemuka seperti Microsoft, JPMorgan, dan Amazon, segera merespons dengan mengirimkan email kepada karyawan pemegang visa H-1B mereka. Dalam email tersebut, karyawan diimbau untuk tidak bepergian ke luar negeri atau segera kembali ke AS sebelum aturan baru efektif berlaku pada Minggu dini hari, 21 September, waktu setempat.
“Pemegang visa H-1B yang saat ini berada di AS sebaiknya tetap di AS dan menghindari perjalanan internasional sampai ada panduan resmi dari pemerintah,” bunyi sebagian email JPMorgan, yang ditangani oleh firma hukum Ogletree Deakins, menggambarkan tingkat kepanikan dan ketidakpastian.
Di tengah gejolak ini, beberapa perusahaan lain, termasuk Microsoft, Amazon, dan JPMorgan (yang sebelumnya disebut), memilih untuk bungkam dan tidak segera menanggapi permintaan komentar, menunjukkan kehati-hatian atau mungkin masih mengevaluasi dampak kebijakan.
Tidak dapat dimungkiri, visa H-1B adalah tulang punggung vital bagi ribuan pekerja terampil di sektor Sains, Teknologi, Teknik, dan Matematika (STEM). Hal ini diperkuat oleh data pemerintah yang menunjukkan bahwa jumlah pekerja STEM asing di AS telah meningkat lebih dari dua kali lipat antara tahun 2000 hingga 2019, mencapai angka hampir 2,5 juta individu.
Sebagai perbandingan, pertumbuhan keseluruhan lapangan kerja STEM di AS hanya naik 44,5% pada periode yang sama, menyoroti peran krusial pekerja asing dalam mengisi kesenjangan talenta.
Dominasi India sebagai negara asal pemegang visa H-1B terlihat jelas, menyumbang 71% pada tahun lalu, diikuti oleh Cina dengan 11,7%. Data juga menunjukkan bahwa di semester pertama 2025, Amazon dan AWS secara kolektif menerima lebih dari 12.000 persetujuan visa H-1B, sementara Microsoft dan Meta masing-masing berhasil memperoleh lebih dari 5.000 persetujuan.
Dengan kenaikan biaya yang fantastis ini, kekhawatiran utama adalah tambahan beban finansial hingga jutaan dolar bagi perusahaan, khususnya perusahaan rintisan (startup) yang tidak memiliki sumber daya finansial sebesar raksasa teknologi, berpotensi menghambat pertumbuhan mereka.
Deedy Das, seorang partner di Menlo Ventures, menyampaikan kekhawatirannya melalui platform X, “Kebijakan ini bisa menciptakan disinsentif untuk menarik talenta global terbaik ke AS. Tanpa itu, kemampuan berinovasi dan pertumbuhan ekonomi bisa terhambat.” Pandangannya menggarisbawahi potensi kerugian jangka panjang bagi ekonomi AS.
Tak butuh waktu lama, pasar saham segera merespons negatif terhadap pengumuman ini. Saham Cognizant Technology Solutions anjlok hampir 5%, sementara saham perusahaan teknologi terkemuka asal India seperti Infosys dan Wipro juga merosot tajam, berkisar antara 2% hingga 5% di bursa AS, mencerminkan kekhawatiran investor akan dampak finansial kebijakan ini.
Ringkasan
Pemerintahan Presiden Donald Trump secara mengejutkan mengumumkan kenaikan biaya visa kerja H-1B tahunan secara signifikan menjadi US$100.000 per individu, mulai berlaku 21 September. Kebijakan ini diperkirakan akan memberikan dampak besar bagi industri teknologi AS yang sangat bergantung pada tenaga kerja terampil dari India dan Cina, seiring fokus pemerintah pada pekerja domestik. Perusahaan-perusahaan besar seperti Microsoft dan JPMorgan segera merespons dengan mengimbau karyawan pemegang visa H-1B untuk tidak bepergian ke luar negeri atau segera kembali ke AS.
Visa H-1B merupakan tulang punggung vital bagi ribuan pekerja terampil di sektor STEM, dengan India menyumbang dominasi terbesar. Kenaikan biaya ini menimbulkan kekhawatiran akan beban finansial yang besar, terutama bagi perusahaan rintisan, serta berpotensi menghambat inovasi dan pertumbuhan ekonomi AS. Pengumuman ini juga memicu respons negatif di pasar saham, dengan anjloknya saham perusahaan teknologi seperti Cognizant, Infosys, dan Wipro.
