Kelangkaan beras premium di sejumlah retail modern belakangan ini akhirnya terungkap penyebabnya. Kepala Satuan Tugas Pangan Polri, Helfi Assegaf, menjelaskan bahwa kekosongan pasokan tersebut dipicu oleh aksi penghabisan stok oleh perusahaan produsen. Para produsen memutuskan untuk menghentikan distribusi ke retail setelah mencuatnya kasus beras oplosan yang kini sedang ditertibkan pemerintah.
“Mereka takut ditangkap,” ungkap Helfi dalam sebuah diskusi di Ombudsman RI pada Selasa (26/8), membeberkan alasan di balik penarikan pasokan tersebut.
Konsekuensi langsung dari penghentian pasokan ini adalah penurunan signifikan stok beras yang tersedia di gerai-gerai retail modern. Menanggapi kondisi tersebut, pemerintah bergerak cepat dengan memastikan bahwa beras Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan (SPHP) dari Bulog akan segera mengisi rak-rak retail modern dalam beberapa hari ke depan.
“Insya Allah, dalam beberapa hari ke depan, Bulog akan segera memenuhi kebutuhan retail dengan beras SPHP yang kualitasnya tidak kalah dengan beras komersial,” janji Helfi, menegaskan komitmen pemerintah untuk menjaga stabilitas pasokan pangan.
Langkah penertiban tata kelola beras ini menjadi prioritas utama pemerintah pasca-terungkapnya kasus beras oplosan yang melibatkan beberapa merek dan produsen beras premium. Beras-beras bermasalah tersebut kini telah ditarik dari peredaran retail modern, digantikan oleh beras SPHP untuk menjamin ketersediaan pasokan bagi kebutuhan masyarakat tetap terpenuhi.
Helfi menambahkan, “Bersama Bulog dan Bapanas, kami tengah mendata wilayah sebaran produsen yang sebelumnya memasok retail modern. Pemetaan ini bertujuan agar area-area tersebut segera dapat diisi oleh Bulog.”
Meskipun demikian, Helfi menjelaskan bahwa proses pengisian stok beras SPHP oleh Bulog tidak dapat dilakukan secara instan. Ada beberapa kendala yang harus diatasi, termasuk isu data serta persyaratan kerja sama antara pihak retail dan Bulog. Selain itu, retail wajib mengajukan pre-order (PO) kepada Bulog sebelum pasokan dapat dikirimkan.
“Permasalahannya cukup kompleks dan membutuhkan waktu serta proses yang tidak singkat,” ujarnya. Bahkan, beberapa retail yang telah memiliki izin kerja sama pun masih belum mengajukan PO karena menunggu instruksi lebih lanjut.
Menyikapi berbagai tantangan ini, Helfi telah mendesak Bulog agar segera memproses pemenuhan beras SPHP ke seluruh retail, seraya mempercepat penyelesaian segala perizinan dan pengajuan PO dari pihak retail.
Penyaluran SPHP di Retail
Hampir dua bulan berselang sejak terkuaknya kasus pelanggaran standar beras premium, ketersediaan beras premium di jaringan retail modern masih sangat terbatas. Bahkan, pasokan beras SPHP yang dijanjikan pemerintah pun belum merata di semua gerai.
Berdasarkan pantauan langsung tim Katadata di kawasan Pasar Rumput, fenomena kelangkaan ini masih terasa. Hanya satu dari tiga retail modern yang terpantau menyediakan beras SPHP. Sementara itu, retail lain hanya mampu memajang beras premium dari satu produsen saja, yakni PT Padi Indonesia Maju (anak usaha Wilmar Group) dengan merek Sania.
Seorang pegawai retail modern bernama Aini membenarkan kondisi tersebut. Ia menuturkan bahwa selama sebulan terakhir, pasokan beras premium yang mereka terima hanya merek Sania. Beras SPHP sendiri baru mulai masuk pada pekan ini, namun dengan jumlah yang sangat terbatas.
“Pengiriman beras premium dari produsen swasta maupun beras SPHP masih tidak menentu,” ungkap Aini kepada Katadata.co.id pada Jumat (22/8). “Seringkali, kami hanya menerima sekitar 10 kemasan per pekan.”
Aini merinci, gerainya hanya mendapatkan kiriman lima kemasan beras ukuran 5 kilogram setiap dua hari sekali. Ini berarti, total pasokan beras premium yang masuk ke gerai tersebut hanya sekitar 10 kilogram per pekan. Akibatnya, jumlah varian beras premium yang sebelumnya mencapai delapan jenis kini menyusut drastis menjadi hanya satu jenis per pekan, dan pasokan tersebut selalu ludes terjual segera setelah dikirimkan dari pusat distribusi.
Ringkasan
Kelangkaan beras premium di retail modern disebabkan produsen menghentikan distribusi karena khawatir terkait penertiban kasus beras oplosan oleh pemerintah. Kepala Satgas Pangan Polri, Helfi Assegaf, menjelaskan bahwa produsen takut ditangkap. Untuk mengatasi hal ini, pemerintah melalui Bulog berjanji akan segera memenuhi kebutuhan retail dengan beras Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan (SPHP) yang berkualitas.
Namun, proses pengisian stok beras SPHP oleh Bulog menghadapi kendala data, persyaratan kerja sama, dan pengajuan pre-order dari pihak retail. Akibatnya, hampir dua bulan berselang, ketersediaan beras premium dan penyaluran SPHP di gerai modern masih sangat terbatas dan belum merata. Beberapa retail bahkan hanya mampu menyediakan satu merek beras premium atau menerima pasokan SPHP dalam jumlah yang sangat kecil dan tidak menentu.
