JAKARTA – Rektor Universitas Paramadina, Didik J Rachbini, menegaskan bahwa usulan pengambilalihan paksa saham PT Bank Central Asia (BCA) Tbk merupakan langkah yang sangat berbahaya bagi sistem ekonomi nasional. Didik mendesak Presiden Prabowo Subianto untuk mengabaikan wacana tersebut, mengingat potensi kerusakannya terhadap tatanan perbankan Indonesia.
Menurut Didik, sistem perbankan Indonesia saat ini telah bertransformasi menjadi jauh lebih kuat setelah melalui proses restrukturisasi yang panjang dan penuh tantangan. “Setelah restrukturisasi yang melelahkan dan bahkan menyakitkan, kondisi perbankan sebenarnya sudah bertransformasi cukup kuat,” ungkap Didik dalam keterangan tertulisnya di Jakarta, Ahad (24/8/2025).
Ia menjelaskan, fondasi kekuatan ini merupakan hasil dari kebijakan sistem keuangan dan perbankan pascareformasi. Didik mengingatkan bahwa krisis nilai tukar 1998 sempat menghancurkan sektor perbankan yang kala itu sangat rapuh. Namun, krisis tersebut justru menjadi momentum penting untuk memperbaiki tatanan perbankan melalui restrukturisasi menyeluruh dan penguatan arsitektur kelembagaan, yang pada akhirnya membuahkan hasil yang impresif.
Ketahanan perbankan terbukti kembali saat krisis ekonomi global 2008, di mana pasar modal ambruk lebih parah dari 1998, namun sektor perbankan tetap kuat menghadapi guncangan. Bahkan, saat krisis Covid-19 pada 2019 mengguncang ekonomi dunia, perbankan nasional tetap tegak berdiri meskipun rasio LAR (Loan at Risk) sempat melonjak dua kali lipat. “Begitu Covid usai, perbankan normal kembali,” imbuh Didik, menegaskan resiliensi sektor ini.
Melihat rekam jejak tersebut, Didik mengecam keras usulan pengambilalihan bank swasta oleh negara sebagai ide yang sesat, tidak wajar, dan tidak waras. Ia memperingatkan bahwa langkah tersebut akan secara fundamental meruntuhkan kepercayaan pasar terhadap Indonesia. Apabila ide ini diwujudkan, bank-bank tidak akan lagi dipercaya, dan tidak akan ada yang merekomendasikan investasi pada saham BCA atau perbankan lain di Indonesia. Kepercayaan publik terhadap BCA selama ini terbangun karena pengelolaan yang baik, tata kelola yang transparan, dan statusnya sebagai bank publik.
Lebih lanjut, Didik menyoroti peran sentral BCA yang, bersama dengan Himbara (Himpunan Bank Milik Negara), telah menjadi pilar utama pendukung perekonomian nasional. Baik BCA maupun bank-bank pelat merah lainnya berkontribusi signifikan terhadap penerimaan pajak negara, mendorong pertumbuhan kredit, dan turut memajukan dunia usaha di Indonesia.
Oleh karena itu, Didik menilai bahwa ide dan narasi beruntun mengenai pengambilalihan saham BCA tanpa alasan yang jelas merupakan bentuk anarki politik kebijakan. Ia menambahkan, karena wacana ini berasal dari partai politik, hal ini menjadi alarm bahaya yang serius bagi iklim dan ekosistem perekonomian nasional secara keseluruhan.
Meski demikian, Didik menyatakan sedikit lega dengan respons pemerintah yang tidak mengindahkan usulan tersebut. Ia menyebutkan bahwa CEO Danantara, Rosan Roeslani, telah secara tegas membantah adanya rencana Danantara untuk mengambil paksa 51 persen saham BCA.
Didik menutup pernyataannya dengan menekankan pentingnya peran negara. “Negara harus menjaga dan membangun pasar yang sehat, mendorong pertumbuhan dunia usaha yang kuat, bukan sebaliknya masuk ke dalam pasar, ikut campur tangan secara tidak bermutu, yang kemudian merusaknya,” pungkas Didik.
Ringkasan
Rektor Universitas Paramadina, Didik J Rachbini, menegaskan bahwa usulan pengambilalihan paksa saham BCA sangat berbahaya bagi sistem ekonomi nasional. Ia mendesak Presiden Prabowo untuk mengabaikan wacana ini karena sistem perbankan Indonesia telah jauh lebih kuat pasca-restrukturisasi pascakrisis 1998 dan terbukti tangguh menghadapi krisis global serta Covid-19. Langkah tersebut dinilai akan meruntuhkan kepercayaan pasar dan investasi terhadap perbankan di Indonesia.
Didik menyoroti peran BCA sebagai pilar utama ekonomi nasional yang berkontribusi pada penerimaan pajak dan pertumbuhan usaha. Ia menyebut ide pengambilalihan tanpa alasan jelas sebagai anarki politik kebijakan yang merupakan alarm bahaya bagi ekosistem ekonomi. Didik menekankan bahwa negara seharusnya menjaga pasar yang sehat dan mendorong pertumbuhan usaha, bukan ikut campur secara tidak bermutu dan merusaknya.
