Rancak Media – Pertumbuhan ekonomi Indonesia menunjukkan laju yang pesat, dengan proyeksi mencapai USD 90 miliar pada tahun 2024, menandai peningkatan signifikan sebesar 13 persen dari tahun sebelumnya. Dinamika ini semakin diperkuat oleh performa luar biasa dalam transaksi digital, di mana Bank Indonesia mencatat nilai transaksi QRIS telah menembus Rp 317 triliun hingga kuartal II 2025, melonjak 121 persen secara tahunan.
Akselerasi adopsi digital di Indonesia tidak hanya memukau dalam skala, tetapi juga dalam inklusivitasnya. Dengan lebih dari 57 juta pengguna dan 93 persen merchant berasal dari Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM), tren ini secara gamblang menegaskan posisi strategis layanan keuangan digital sebagai motor penggerak utama pertumbuhan ekonomi nasional yang inklusif.
Menyikapi gelombang transformasi ini, Deputi Komisioner Pengawas Bank Swasta Otoritas Jasa Keuangan (OJK), Indarto Budiwitono, menggarisbawahi keharusan bagi sektor perbankan untuk beradaptasi. Menurutnya, transformasi digital dan digitalisasi merupakan keniscayaan di tengah pesatnya perkembangan teknologi saat ini.
Era digitalisasi memang menjanjikan layanan industri jasa keuangan yang lebih cepat dan efisien. Namun, di balik efisiensi tersebut, muncul tantangan serius berupa potensi serangan siber yang kian kompleks. Oleh karena itu, Indarto menekankan pentingnya penguatan tata kelola keamanan siber. Sektor perbankan, dalam hal ini, memegang kunci utama untuk menjaga kepercayaan publik sekaligus meningkatkan perlindungan konsumen.
“Bank perlu mengembangkan strategi digital yang lincah (agile) dan terukur, tidak hanya dalam aspek efisiensi, tetapi juga sebagai jawaban atas ekspektasi nasabah yang semakin kompleks,” ungkap Indarto dalam forum diskusi Indonesia Digital Bank Summit (IDBS) 2025 di Raffles Hotel, Jakarta, Minggu (24/8).
Lebih lanjut, ia menambahkan, “Transformasi digital juga harus diimbangi dengan investasi berkelanjutan dalam keamanan siber, kapabilitas analitik data, dan integrasi teknologi cloud serta AI. Ketahanan siber, yang tidak hanya soal pertahanan sistem, melainkan juga menyangkut reputasi dan keberlangsungan bisnis bank.” Pernyataan ini menegaskan bahwa keamanan digital adalah fondasi bagi keberlangsungan industri.
Dalam kesempatan yang sama, Ketua Umum Aftech, Pandu Sjahrir, menegaskan komitmen lembaganya. Aftech tidak hanya menjadi wadah dialog, tetapi juga berperan aktif dalam membentuk arah dan solusi konkret untuk mewujudkan ekosistem digital Indonesia yang terpercaya dan berkelanjutan.
“Tahun ini kami fokus pada tiga keluaran utama: penguatan ketahanan siber dan pencegahan penipuan (scam) berbasis intelijen bersama, desain produk keuangan yang benar-benar inklusif bagi UMKM dan masyarakat yang belum terlayani (underserved), serta arsitektur kolaborasi yang berkelanjutan,” tegas Pandu, merinci prioritas Aftech dalam membangun fondasi keuangan digital yang kokoh.
Dengan langkah-langkah strategis ini, Pandu optimis bahwa keuangan digital yang terpercaya akan berfungsi sebagai pondasi fundamental bagi pertumbuhan ekonomi yang aman, adil, dan berkelanjutan. Hal ini sekaligus mendukung realisasi target ambisius pertumbuhan ekonomi nasional menuju 8 persen.
Di balik gemuruh inovasi, industri keuangan digital juga diterpa sejumlah isu mendesak. Salah satunya adalah kehadiran Artificial Intelligence (AI) yang, di tengah perkembangannya yang sangat pesat, memunculkan kekhawatiran terkait potensi ancaman baru.
Menyikapi isu ini, Direktur Keamanan Siber dan Sandi Keuangan, Perdagangan dan Pariwisata BSSN, Edit Prima, menegaskan bahwa serangan siber berbasis AI, seperti phishing yang dipersonalisasi dan polymorphic malware, hanya dapat dilawan secara efektif dengan pertahanan yang juga ditenagai oleh AI. “Bicara keamanan siber, bicara AI, tentu kita harus siap dengan serangan-serangan yang sudah berbasis AI. Nah, terus bagaimana caranya menghadapinya? Ya tentunya dengan AI juga,” ungkap Edit, menyoroti pentingnya adopsi teknologi yang setara untuk pertahanan.
Sementara itu, peran layanan keuangan digital sebagai motor penggerak transformasi sektor riil turut menjadi isu krusial. Khususnya bagi UMKM di Indonesia, terdapat tiga tantangan utama yang harus dihadapi: kesulitan akses ke pasar, hambatan dalam akses terhadap pembiayaan, serta keterbatasan literasi dan kemampuan pencatatan keuangan.
Solusi paling efektif untuk mengatasi tantangan tersebut adalah melalui pembangunan ekosistem digital yang komprehensif, yang menuntut kerja sama erat antara perbankan dan para pelaku industri fintech. Kolaborasi ini diharapkan dapat menciptakan sinergi yang mendukung pertumbuhan UMKM secara berkelanjutan.
Dalam konteks ini, regulator secara aktif mendorong pemanfaatan data digital sebagai alternatif penilaian kredit bagi UMKM yang belum tersentuh layanan perbankan (underbanked). Fintech berperan penting melalui sistem credit scoring berbasis transaksi elektronik, sementara penyedia payment gateway menyediakan infrastruktur dan data krusial bagi sektor perbankan untuk pengambilan keputusan yang lebih akurat dan inklusif.
Ringkasan
Ekonomi Indonesia menunjukkan pertumbuhan pesat, didukung oleh transaksi digital yang signifikan. Transaksi QRIS tercatat mencapai Rp317 triliun hingga kuartal II 2025, melonjak 121 persen secara tahunan, dengan 93 persen merchant berasal dari UMKM. Otoritas Jasa Keuangan (OJK) menekankan keharusan bagi sektor perbankan untuk beradaptasi dan melakukan transformasi digital untuk mendorong pertumbuhan ekonomi yang inklusif.
Meskipun demikian, era digitalisasi juga membawa tantangan serius berupa potensi serangan siber yang kian kompleks. Oleh karena itu, OJK mendorong perbankan untuk memperkuat tata kelola keamanan siber, mengadopsi strategi digital yang lincah, serta berinvestasi pada AI untuk pertahanan. Kolaborasi antara perbankan dan fintech sangat penting untuk membangun ekosistem digital yang komprehensif, khususnya dalam mengatasi tantangan akses pembiayaan UMKM melalui pemanfaatan data digital sebagai alternatif penilaian kredit.
