Opini ini ditulis oleh Prof Didik J Rachbini MSc PhD, Rektor Universitas Paramadina dan Ekonom Senior.
Belakangan ini, muncul narasi dan gagasan yang sangat mengkhawatirkan serta tidak masuk akal. Tanpa angin tanpa hujan, tiba-tiba terdengar wacana dari Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) dan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) yang mendesak pemerintah untuk melakukan pengambilalihan paksa 51 persen saham PT Bank Central Asia (BCA) Tbk.
Gagasan hostile takeover semacam ini, jika ditarik ke ranah politik dan kekuasaan, berpotensi sangat destruktif. Apabila wacana ini terus didorong, dikhawatirkan sistem ekonomi politik Indonesia akan ambruk, berubah menjadi layaknya hutan rimba yang menyesatkan, dan merusak tatanan yang ada.
Seharusnya, ide demikian tidak perlu menjadi agenda utama Presiden. Sebab, implementasinya justru akan mengancam dan merusak tatanan perbankan yang telah terbangun kokoh selama ini. Pasalnya, setelah melalui proses restrukturisasi yang panjang, melelahkan, dan bahkan menyakitkan, sektor perbankan nasional telah berhasil bertransformasi menjadi jauh lebih kuat. Pencapaian ini merupakan hasil dari serangkaian kebijakan sistem keuangan dan perbankan yang diterapkan pascareformasi.
Narasi Sesat Merusak Sistem
Wacana keliru yang terus bergulir ini berpotensi besar merusak sistem yang telah berkembang dengan baik selama bertahun-tahun. Ingatan kita masih jelas akan krisis nilai tukar pada tahun 1998, sebuah peristiwa yang kala itu menghancurkan sektor perbankan hingga berada pada titik terlemahnya. Namun, krisis tersebut justru menjadi cambuk untuk melakukan perbaikan signifikan pada tatanan perbankan melalui restrukturisasi mendalam dan penyempurnaan arsitektur kelembagaan, menjadikannya semakin tangguh. Hasilnya pun sangat positif dan patut diapresiasi.
Bahkan, ketika krisis ekonomi global yang jauh lebih dahsyat melanda pada tahun 2008, dan pasar modal ambruk melebihi kehancuran tahun 1998, sektor perbankan nasional sudah jauh lebih kuat dan mampu bertahan menghadapi guncangan tersebut. Begitu pula saat pandemi Covid-19 mengguncang ekonomi dunia, perbankan Indonesia tetap tegak berdiri. Meskipun rasio Loan at Risk (LaR) sempat melonjak dua kali lipat, dunia perbankan kembali pulih dan normal begitu pandemi mereda.
Mengusik Dunia Perbankan
Ironisnya, di tengah kondisi stabilitas perbankan yang telah dicapai ini, muncul lagi gagasan yang tidak hanya keliru, tetapi juga tidak wajar dan terkesan tidak masuk akal. Sebuah ide yang jelas-jelas mengusik kemapanan dunia perbankan, yakni usulan agar bank swasta diambil alih oleh negara.
Jika pemerintah benar-benar melangkah maju dengan ide ini, konsekuensinya adalah runtuhnya kepercayaan pasar. Bank-bank akan kehilangan kredibilitas, dan tidak ada lagi yang akan merekomendasikan investasi di saham BCA. Selama ini, publik meyakini bahwa berinvestasi di saham BCA adalah pilihan tepat karena pengelolaannya yang baik dan transparan. Kinerja BCA, seperti halnya Bank-Bank Himbara, merupakan representasi pencapaian penting dalam sistem keuangan dan perekonomian nasional.
Bank BCA, bersama Bank-Bank Himbara lainnya, telah membuktikan diri sebagai pilar utama perekonomian yang tidak seharusnya diganggu. Kontribusinya terhadap perekonomian nasional sangat signifikan, terlihat dari pertumbuhan kredit yang solid, dorongan kuat bagi dunia usaha, serta pembayaran pajak yang substansial. Kinerjanya bahkan melampaui banyak bank lain, menegaskan perannya sebagai fondasi ekonomi nasional. Oleh karena itu, ide dan narasi berulang untuk mengambil alih saham BCA tanpa dasar yang jelas merupakan tindakan anarki dalam politik kebijakan, apalagi mengingat ide ini berasal dari entitas partai politik.
Sebuah Alarm Berbahaya
Dengan demikian, wacana ini adalah alarm bahaya yang serius bagi iklim dan ekosistem perekonomian nasional. Jika terus berlanjut, bukan tidak mungkin pasar akan memandang bahwa ada “bandit-bandit” di dalam negara yang berupaya memberangus pasar dan para pelaku ekonomi.
Namun, di tengah kekhawatiran tersebut, muncul angin segar yang berhasil membuyarkan narasi sesat ini. CEO Danantara, Rosan Perkasa Roeslani, dengan tegas menyatakan bahwa pihaknya tidak pernah memiliki niat untuk mengakuisisi 51 persen saham PT Bank Central Asia (BCA) Tbk. Rosan, yang juga menjabat sebagai Menteri Investasi dan Hilirisasi/Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal, lebih lanjut menegaskan bahwa pemerintah tidak pernah meminta Danantara melakukan takeover tersebut. Pernyataan ini disampaikan Rosan setelah mengikuti rapat tertutup dengan Komisi XI DPR RI pada Selasa, 19 Agustus 2025.
Ketegasan semacam ini sangat krusial untuk membendung sepak terjang para “bandit pemburu rente” yang terus menghembuskan narasi menyesatkan. Negara memiliki tanggung jawab untuk menjaga dan membangun pasar yang sehat, serta mendorong pertumbuhan dunia usaha yang kuat. Bukan justru sebaliknya, terlibat dalam intervensi pasar yang tidak substansial dan akhirnya merusak tatanan yang telah ada.
Disclaimer: Artikel ini bukan produk jurnalistik dari Pikiran Rakyat. Kolom opini adalah wadah bagi akademisi/pakar/praktisi di bidang terkait dalam menyampaikan sudut pandang atau gagasannya.***
Ringkasan
Wacana pengambilalihan paksa 51 persen saham PT Bank Central Asia (BCA) Tbk oleh negara, yang didorong oleh PKB dan DPR, dinilai sangat mengkhawatirkan dan berpotensi merusak sistem ekonomi politik Indonesia. Gagasan ini mengancam tatanan perbankan nasional yang telah dibangun kuat pascakrisis 1998 dan 2008, serta dapat meruntuhkan kepercayaan pasar dan kredibilitas investasi di sektor perbankan. BCA, sebagai salah satu pilar utama ekonomi, terbukti berkontribusi signifikan dan tidak seharusnya diusik.
Namun, kekhawatiran ini diredakan oleh pernyataan tegas Rosan Perkasa Roeslani, CEO Danantara sekaligus Menteri Investasi, yang membantah niat atau permintaan pemerintah untuk mengakuisisi saham BCA. Penegasan ini dianggap krusial untuk membendung narasi menyesatkan dari “pemburu rente”. Pemerintah memiliki tanggung jawab untuk menjaga pasar yang sehat dan mendorong pertumbuhan usaha, bukan justru merusak tatanan yang telah ada.
