Sebuah laporan dari The Rockefeller Foundation baru-baru ini mengungkap potensi besar energi nuklir di Indonesia. Menurut laporan tersebut, Indonesia berpotensi mengembangkan kapasitas energi nuklir antara 25 hingga 51 GW pada tahun 2050. Kapasitas ini diperkirakan mampu memenuhi sekitar 12 hingga 27% kebutuhan listrik nasional.
Dalam riset berjudul “The Role of Nuclear Energy in Powering Universal Energy Abundance for Emerging Economies” yang dirilis pada hari Jumat (5/12), The Rockefeller Foundation menyatakan bahwa integrasi energi nuklir dapat menurunkan total biaya sistem kelistrikan sebesar 3–13% dibandingkan dengan skenario yang hanya mengandalkan energi terbarukan.
Laporan tersebut juga menyoroti bahwa meskipun Indonesia memiliki potensi energi surya dan angin yang sangat besar, kebutuhan akan teknologi penyimpanan energi akan melonjak tajam jika sistem kelistrikan hanya bergantung pada energi terbarukan. Inilah mengapa energi nuklir menjadi pertimbangan penting.
Dengan mengintegrasikan energi nuklir, Indonesia dapat mengurangi tekanan pada jaringan listrik, menekan biaya sistem secara keseluruhan, dan menyediakan pasokan energi bersih yang stabil dan terkendali, terutama pada saat produksi energi terbarukan sedang rendah atau tidak optimal.
Lebih lanjut, teknologi nuklir canggih dapat meminimalkan kebutuhan akan pembangunan infrastruktur transmisi dan penyimpanan energi yang masif dalam proses transisi menuju net zero emission. Selain itu, energi nuklir dapat menyediakan pasokan baseload yang stabil dan bersih untuk mendukung kawasan industri, proses elektrifikasi di berbagai sektor, serta peningkatan kapasitas manufaktur baru.
“Pemodelan ini menunjukkan peluang besar bagi Indonesia. Energi nuklir generasi berikutnya berpotensi menyuplai lebih dari seperempat kebutuhan listrik nasional pada tahun 2050, sembari menurunkan biaya sistem hingga 13%,” ungkap Deepali Khanna, Senior Vice President and Head of Asia, The Rockefeller Foundation.
Filantropi Bantu Percepatan Transisi Energi
Deepali Khanna menambahkan bahwa filantropi dapat memainkan peran penting dalam mempercepat transisi energi ini melalui penguatan pelibatan publik, dukungan pada struktur pembiayaan tahap awal, pengembangan kapasitas regulasi yang mumpuni, serta mendorong kerja sama internasional untuk penerapan energi nuklir yang bertanggung jawab dan berkelanjutan.
Sebagai negara dengan perekonomian terbesar di Asia Tenggara, Indonesia membutuhkan kapasitas energi dalam jumlah besar dan stabil untuk mendukung pertumbuhan industri yang pesat, produksi kendaraan listrik, pengembangan pusat data modern, serta sistem transportasi berbasis listrik yang semakin berkembang.
“Laporan ini menunjukkan bahwa pengembangan energi nuklir, jika berjalan beriringan dengan pengembangan energi terbarukan, dapat membantu Indonesia mencapai target listrik bersih jangka panjang. Hal ini juga akan mengurangi ketergantungan pada sistem kelistrikan yang terlalu bergantung pada solusi penyimpanan energi,” jelas Deepali.
Deepali Khanna juga menekankan bahwa laporan ini menyajikan fakta baru yang krusial bagi para pengambil kebijakan. Informasi ini dapat membantu mereka mengevaluasi bagaimana dan di area mana teknologi nuklir dapat dimanfaatkan secara optimal untuk melengkapi pengembangan energi terbarukan di Indonesia. Tujuannya adalah untuk meningkatkan keandalan sistem kelistrikan secara keseluruhan dan memperkuat langkah menuju ketersediaan energi yang berkelanjutan bagi seluruh masyarakat.
Summary
A report from The Rockefeller Foundation highlights the potential of nuclear energy in Indonesia, estimating a capacity of 25-51 GW by 2050. This could meet 12-27% of the nation’s electricity needs. Integrating nuclear energy could also lower electricity system costs by 3-13% compared to relying solely on renewable energy sources.
Nuclear power can alleviate strain on the electrical grid, reduce overall system costs, and provide a stable, clean energy supply, particularly during periods of low renewable energy production. Philanthropy can play a crucial role in accelerating this energy transition by strengthening public engagement, supporting early-stage financing, and fostering international collaboration.
