BUKITTINGGI — Bank Indonesia (BI) menghadapi tantangan serius dalam memastikan efektivitas transmisi kebijakan suku bunga acuannya ke sektor perbankan. Meskipun BI telah menurunkan suku bunga acuan secara signifikan hingga 150 basis poin (bps) sejak September 2025, Direktur Kebijakan Makroprudensial BI, Irman Robinson, mengakui bahwa dampaknya terhadap penurunan bunga deposito dan kredit masih berjalan lambat. Salah satu kendala utama yang disoroti adalah permintaan special rate atau suku bunga tinggi dari sejumlah deposan.
“Apabila fenomena suku bunga special rate ini terus bertahan pada level tinggi, tentu akan menghambat laju transmisi kebijakan BI Rate yang kami harapkan,” jelas Irman Robinson dalam sebuah Pelatihan Wartawan Kuartal IV 2025 yang berlangsung di Hotel Santika, Bukittinggi, Sumatra Barat, pada Jumat (24/10/2025). Pernyataan ini menegaskan bahwa perilaku pasar di tingkat deposan menjadi faktor krusial dalam menentukan seberapa cepat kebijakan moneter dapat memengaruhi biaya pinjaman di perbankan.
Data terbaru dari Bank Indonesia semakin memperjelas lambatnya pergerakan ini. Suku bunga deposito berjangka satu bulan, misalnya, hanya menunjukkan penurunan sebesar 29 bps, bergerak dari 4,81 persen pada awal 2025 menjadi 4,52 persen per September 2025. Kondisi serupa, bahkan lebih lambat, terlihat pada suku bunga kredit yang hanya turun tipis 15 bps, dari 9,20 persen menjadi 9,05 persen dalam periode yang sama. Angka-angka ini mengindikasikan bahwa efisiensi transmisi kebijakan masih jauh dari optimal.
Hambatan ini semakin diperparah dengan fakta bahwa nilai dana pihak ketiga (DPK) yang masih menikmati special rate mencapai angka fantastis Rp 2.549 triliun, atau sekitar 26,3 persen dari total DPK nasional. Besarnya porsi dana dengan bunga istimewa ini secara langsung berdampak pada kemampuan bank untuk menurunkan suku bunga kredit secara agresif, sehingga penyaluran kredit belum dapat mencapai potensi maksimalnya untuk mendorong pertumbuhan ekonomi.
Merespons situasi ini, Gubernur BI Perry Warjiyo sebelumnya menekankan pentingnya penguatan efektivitas transmisi suku bunga perbankan. Menurutnya, hal ini harus dicapai melalui sinergi kebijakan yang komprehensif, mencakup kebijakan moneter, makroprudensial, dan fiskal. “Efektivitas transmisi suku bunga dan sinergi ekspansi likuiditas moneter makroprudensial perlu terus diperkuat, termasuk melalui penempatan dana pemerintah di perbankan,” tegas Perry, menggarisbawahi perlunya pendekatan multisektoral.
Sebagai langkah konkret, bank sentral telah memperkuat kebijakan Insentif Likuiditas Makroprudensial (KLM). Kebijakan ini, yang berbasis kinerja dan berorientasi ke depan, kini menawarkan insentif maksimum sebesar 5,5 persen dari DPK, meningkat dari sebelumnya 5 persen. Peningkatan insentif ini diharapkan dapat mendorong perbankan untuk lebih aktif dalam menyalurkan kredit dan merespons kebijakan suku bunga acuan. Kebijakan KLM yang telah diperbarui ini akan mulai diberlakukan secara efektif pada 1 Desember 2025.
Ringkasan
Bank Indonesia (BI) menghadapi tantangan dalam transmisi kebijakan suku bunga acuannya karena penurunan bunga deposito dan kredit berjalan lambat, meskipun BI Rate telah turun signifikan sejak September 2025. Fenomena permintaan “special rate” dari deposan, yang mencapai Rp 2.549 triliun atau 26,3% dari total DPK nasional, menjadi kendala utama. Akibatnya, suku bunga deposito berjangka dan suku bunga kredit hanya menunjukkan penurunan tipis sejak awal 2025, menghambat penyaluran kredit yang optimal.
Merespons situasi ini, Gubernur BI Perry Warjiyo menekankan pentingnya sinergi kebijakan moneter, makroprudensial, dan fiskal untuk memperkuat transmisi suku bunga. Sebagai langkah konkret, BI meningkatkan Insentif Likuiditas Makroprudensial (KLM) berbasis kinerja menjadi maksimum 5,5% dari DPK, dari sebelumnya 5%. Kebijakan KLM yang diperbarui ini akan efektif berlaku mulai 1 Desember 2025, diharapkan mendorong perbankan untuk lebih aktif menyalurkan kredit.
