Rancak Media FIFA menyatakan bahwa pihaknya tidak memiliki masalah dalam menemukan bukti bahwa Malaysia telah memalsukan dokumen pemain naturalisasi yang tampil di Kualifikasi Piala Asia 2027.
Dalam dokumen setebal 19 halaman yang dirilis FIFA pada 6 Oktober kemarin, menunjukkan bahwa organisasi tersebut membutuhkan waktu lebih dari dua bulan untuk mengetahui semua informasi sebenarnya tentang tempat lahir atau silsilah para pemain naturalisasi Timnas Malaysia, sejak menerima pengaduan dari federasi anggota pada tanggal 11 Juni hingga saat membuka proses di tanggal 22 Agustus.
Dalam komentarnya di bagian 51, Komite Disiplin FIFA menekankan bahwa kemampuan FIFA untuk memperoleh dokumen asli ‘tanpa hambatan apa pun’ menunjukkan bahwa Federasi Sepak Bola Malaysia (FAM) dan para pemain gagal melakukan pemeriksaan yang diperlukan.
Komite tersebut juga menyebutkan bahwa FAM telah dihubungi oleh organisasi eksternal mengenai asal-usul para pemain, tetapi tidak memeriksa sendiri keaslian dokumen tersebut, yang menunjukkan kurangnya kehati-hatian atau niat.
Dukung Sanksi FIFA, Eks Pejabat Curiga Masih Ada Banyak Pemain Naturaliasi Ilegal di Timnas Malaysia
FIFA kini memiliki basis data pemain global yang membuat pengambilan informasi menjadi akurat dan konsisten.
Sejak 2010, FIFA telah mengoperasikan Transfer Matching System (TMS).
Ini adalah platform elektronik wajib untuk semua transfer internasional, yang menyimpan semua informasi tentang registrasi pemain, kontrak, kewarganegaraan, dan riwayat bermain.
Sejak November 2022, FIFA terus menggunakan FCH (FIFA Clearing House).
Lembaga ini bertanggung jawab untuk memusatkan dan mengotomatiskan aliran keuangan antar klub.
FCH memiliki dua tujuan utama yakni mengotomatiskan pembayaran antar klub, mendorong transparansi dan integritas keuangan, sekaligus mencegah penipuan dalam sistem transfer.
TMS dan FCH terhubung langsung ke asosiasi anggota melalui sistem elektronik, yang bertujuan untuk memperkuat transparansi, integritas kontrak, dan stabilitas sistem transfer.
FIFA juga dapat menggunakan mekanisme Paspor Pemain Elektronik (EPP) setiap kali terjadi transfer atau transaksi internasional yang melibatkan unsur asing.
Informasi mengenai registrasi pemain sejak usia 12 tahun disinkronkan dengan TMS, dan FCH secara otomatis membandingkan data antar federasi.
Berkat mekanisme ini, FIFA dapat memantau seluruh proses registrasi ratusan ribu pemain di seluruh dunia secara real-time, sehingga dengan cepat mendeteksi titik-titik mencurigakan dalam catatan kewarganegaraan atau registrasi.
Namun, dokumen publik FIFA hanya mengakui peran TMS dan FCH dalam manajemen transfer, tanpa menyebutkan bahwa kedua sistem ini digunakan untuk melacak akta kelahiran atau stempel status sipil, seperti dalam kasus Malaysia.
Verifikasi tempat lahir kakek-nenek pemain kemungkinan besar masih akan dilakukan melalui jalur administratif atau diplomatik tradisional, bukan melalui basis data transfer.
“Badan sepak bola paling berpengaruh di dunia seharusnya dapat menggunakan proses kerja sama administratif yang lazim, yaitu mengirimkan permintaan verifikasi ke catatan sipil masing-masing negara melalui federasi sepak bola anggota, atau melalui jalur diplomatik resmi,” tulis laporan media Vietnam (Danviet.vn).
“Hal ini sepenuhnya dimungkinkan karena kantor catatan sipil di Eropa dan Amerika Selatan kini telah mendigitalkan data mereka, yang memungkinkan pencarian cepat dan penerbitan salinan resmi.”
“Ketika permintaan diterima dari organisasi global seperti FIFA, badan-badan ini biasanya merespons dalam waktu singkat.”
“Dari sana, FIFA memiliki salinan akta kelahiran asli, yang telah dicap dan ditandatangani oleh kantor catatan sipil asing.”
“Dokumen-dokumen ini memberikan informasi spesifik tentang tempat dan tanggal lahir kakek atau nenek pemain, sehingga memungkinkan perbandingan dengan catatan yang dikirimkan oleh FAM.”
Pada bagian 45 hingga 48, FDC menyatakan telah membandingkan tiga jenis dokumen, termasuk salinan yang diserahkan oleh FAM, salinan yang diterbitkan ulang oleh Departemen Registrasi Nasional (NRD) Malaysia, dan dokumen asli yang diberikan oleh lembaga asing.
Hasil penelitian menunjukkan bahwa silsilah (kakek/nenek) dari ketujuh pemain naturalisasi yang terlibat memiliki perbedaan tempat lahir.
Pada bagian 47, dokumen tersebut dengan jelas menyatakan bahwa NRD mengakui tidak pernah menerima dokumen asli, tetapi hanya mengandalkan dokumen asing yang diberikan oleh keluarga pemain untuk menerbitkan kembali akta kelahiran di dalam negeri.
Dengan demikian, salinan yang dikirimkan FAM kepada FIFA tidak diverifikasi secara langsung oleh otoritas pencatatan sipil negara asal.
Ketika FIFA mengakses dokumen aslinya, ketidaksesuaian tersebut langsung terungkap.
“FDC yakin bahwa FAM bisa saja memperoleh dokumen asli jika mereka mengikuti prosedur yang benar,” lanjut isi laporan Danviet.vn.
“Komite juga menegaskan bahwa kemampuan FIFA untuk mengakses informasi dengan cepat merupakan bukti bahwa FAM dan ketujuh pemain tersebut tidak memeriksa secara menyeluruh, atau telah mengabaikan, kejanggalan dalam catatan mereka sendiri.”
“Jika FAM benar-benar ingin memverifikasi asal para pemain, mereka juga bisa meminta bantuan serupa kepada Kementerian Luar Negeri atau Kedutaan Besar Malaysia di negara-negara terkait.”
“Namun, dalam pengajuan kepada FIFA, FAM tidak memberikan bukti apa pun bahwa mereka telah mengambil langkah tersebut.”
Setelah penyelidikan lebih dari dua bulan, FIFA memutuskan bahwa akta kelahiran yang diajukan FAM palsu atau dipalsukan.
Dengan demikian, FIFA secara resmi memutuskan bahwa FAM harus membayar denda sebesar 350.000 franc Swiss atau sekitar Rp7,3 miliar.
Sedangkan untuk tujuh pemain naturalisasi, masing-masing didenda 2.000 franc Swiss (Rp41,7 juta).
Selain dikenai denda, para pemain tersebut juga dilarang beraktivitas di sepak bola selama 12 bulan.
Adapun ketujuh pemain naturalisasi yang terlibat adalah Hector Hevel, Gabriel Palmero, Facundo Garces, Rodrigo Holgado, Imanol Machuca, Joao Figueireido, dan Jon Irazabal.
Berdasarkan pasal 64 dan 65, FIFA menyatakan bahwa pemalsuan dokumen untuk bermain bagi suatu negara merupakan kecurangan dan tidak dapat ditoleransi dalam bentuk apa pun.
“Ketujuh pemain ini berhasil mencapai tujuan mereka untuk memalsukan dokumen, dan kemudian secara signifikan memengaruhi hasil pertandingan,” demikian bunyi dokumen tersebut.
“Itu merupakan tindakan mengakali hukum demi keuntungan pribadi.”
“Oleh karena itu, skorsing satu pertandingan jelas tidak cukup, harus selama satu tahun.”
