Perekonomian Indonesia di Era Prabowo: 1 Tahun, Apa Kabarnya?

Setahun awal kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto menandai hadirnya sejumlah sinyal positif yang menggembirakan dari sektor ekonomi nasional. Capaian ini meliputi laju pertumbuhan ekonomi yang kuat, performa Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) yang mencetak rekor, hingga penurunan signifikan pada angka kemiskinan.

Kondisi ekonomi Indonesia menunjukkan ketahanan yang luar biasa di tengah ketidakpastian global. Badan Pusat Statistik (BPS) melaporkan bahwa pertumbuhan ekonomi Indonesia pada kuartal II (Q2) 2025 mencapai 5,12 persen. Angka impresif ini bukan hanya menjadi yang tertinggi sejak Q3 2023, tetapi juga menempatkan Indonesia di jajaran teratas di tingkat regional dan global. Di kawasan Asia Tenggara, pertumbuhan ekonomi RI menduduki posisi ketiga tertinggi setelah Vietnam (8%) dan Filipina (5,5%). Sementara itu, di antara negara-negara G20, Indonesia meraih peringkat keempat tertinggi, mengungguli India (7,3%), Argentina (6,7%), dan Tiongkok (5,2%). Kementerian Keuangan pada Agustus lalu menjelaskan bahwa akselerasi pertumbuhan ini didorong oleh kuatnya konsumsi domestik, peningkatan investasi dan ekspor, vitalitas aktivitas dunia usaha, serta dukungan optimal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).

Kesehatan fiskal negara juga terjaga dengan baik. Defisit APBN terpantau di bawah batas aman 3% sesuai amanat Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Keuangan Negara. Hingga Agustus 2025, defisit APBN tercatat sebesar Rp321,6 triliun atau 1,35% dari produk domestik bruto (PDB). Proyeksi untuk APBN 2026 juga menunjukkan angka yang terkendali, yaitu Rp689,1 triliun atau 2,6% dari PDB. Selain itu, kepercayaan pasar juga meningkat pesat. Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) mencetak rekor baru pada penutupan perdagangan Jumat, 10 Oktober, menembus level 8.257, sekaligus menjadi level tertinggi sepanjang masa (all time high/ATH). Momentum positif ini telah dimulai sejak Agustus, saat IHSG untuk pertama kalinya berhasil menembus angka 8.000.

Di bidang kesejahteraan sosial, pemerintah berhasil mencatatkan kemajuan berarti. Angka kemiskinan berhasil ditekan menjadi 8,47 persen, sekaligus menjadi yang terendah sepanjang sejarah Indonesia. Menurut data BPS, jumlah penduduk miskin juga berkurang menjadi 23,85 juta orang. “Tingkat kemiskinan ditekan menjadi 8,47%, terendah sepanjang sejarah,” tegas Presiden Prabowo dalam pidato kenegaraannya di Sidang Paripurna MPR, Jakarta, Jumat, 15 Agustus. Tak hanya itu, Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) juga menunjukkan tren penurunan signifikan. Data Februari 2025 menunjukkan TPT berada di angka 4,76 persen. Dalam pidato yang sama, Prabowo menyebut angka pengangguran ini sebagai “level terendah sejak krisis 1998.” Merujuk data BPS, angka pengangguran pada Agustus 1998 mencapai 5,46% dan sempat melonjak hingga puncaknya pada November 2006 di 11,24%, sebelum akhirnya menunjukkan stabilitas di level 5% mulai tahun 2013.

Tantangan dan Target

Meskipun berbagai capaian positif telah terukir, pemerintahan masih menghadapi beberapa pekerjaan rumah yang menantang. Salah satunya adalah isu ketimpangan kesejahteraan antarwilayah yang masih cukup lebar. BPS melaporkan bahwa tingkat ketimpangan pengeluaran penduduk Indonesia per Maret 2025 berada pada angka 0,375, turun tipis 0,004 poin secara tahunan (YoY). Jika diperinci lebih lanjut, ketimpangan di perkotaan masih lebih tinggi (0,395) dibandingkan di pedesaan (0,299).

Selain itu, pemerintah juga perlu mengatasi masalah daya beli masyarakat, tingkat konsumsi yang belum optimal, serta serapan tenaga kerja yang masih didominasi oleh sektor informal. Bank Dunia, melalui laporan East Asia and Pacific Economic Update edisi Oktober 2025, merevisi naik proyeksi pertumbuhan ekonomi Indonesia 2025 menjadi 4,8% dari sebelumnya 4,7%. Namun, Bank Dunia juga menyoroti adanya tantangan fiskal, khususnya terkait dengan komposisi belanja pemerintah.

“Saat ini, alokasi anggaran pemerintah Indonesia difokuskan pada subsidi untuk sektor pangan, transportasi, dan energi, serta investasi yang digerakkan oleh negara guna mendorong peningkatan permintaan agregat dalam perekonomian,” demikian bunyi laporan tersebut, menggarisbawahi perlunya strategi belanja yang lebih seimbang. Walau demikian, Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa tetap memancarkan optimisme tinggi, menargetkan pertumbuhan ekonomi Indonesia dapat mencapai 8% dalam beberapa tahun mendatang. Salah satu langkah konkret yang ditempuh adalah dengan menempatkan dana pemerintah sebesar Rp200 triliun di himpunan bank milik negara (himbara) untuk memacu pertumbuhan.

“Untuk mencapai level pertumbuhan 6%, 6,5% kita bisa gunakan langkah-langkah dan kebijakan seperti ini, nanti kalau udah tercapai, buat naik ke 7% dan 8% kita bisalah pakai cara-cara lainnya,” ujar Purbaya di Jakarta, Kamis (11/9), dikutip dari Antara. Pernyataan ini menunjukkan visi jangka panjang pemerintah dalam mendorong perekonomian ke level yang lebih tinggi melalui kebijakan yang terukur dan bertahap.