Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa secara tegas menyatakan sikap pemerintah terkait beban utang proyek Kereta Cepat Jakarta-Bandung atau Whoosh. Ia menegaskan bahwa seluruh pengelolaan utang proyek strategis nasional ini berada di bawah kendali Danantara dan sama sekali tidak terkait dengan tanggung jawab Kementerian Keuangan (Kemenkeu).
“Yang jelas saya sekarang belum dihubungi. Kalau di bawah Danantara, mereka kan sudah manajemen sendiri, punya dividen sendiri yang rata-rata bisa (Rp) 80 triliun lebih, harusnya mereka sudah di situ jangan di kita lagi (Kemenkeu),” ujar Purbaya dalam sebuah acara Media Gathering Kemenkeu di Bogor, Jawa Barat, pada Jumat (10/10) melalui sambungan daring. Pernyataan ini menggarisbawahi prinsip kemandirian yang kini diemban oleh entitas BUMN.
Purbaya melanjutkan, tidak semua tanggungan finansial dapat dikembalikan begitu saja kepada pemerintah. Ia menekankan bahwa saat ini, perusahaan-perusahaan pelat merah sedang diarahkan untuk beroperasi secara mandiri, layaknya sebuah entitas swasta. “Ini kan mau dipisahin, swasta sama government. Jangan kalau enak swasta, kalau gak enak government (yang mengurus),” tambahnya, memperjelas batasan antara peran swasta dan pemerintah.
Senada dengan Menkeu, Direktur Jenderal Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko Kemenkeu, Suminto, turut memperkuat pernyataan tersebut. Ia secara lugas menegaskan bahwa tidak ada utang pemerintah yang melekat pada proyek kereta cepat tersebut. Menurut Suminto, proyek ini sepenuhnya dijalankan melalui konsorsium Badan Usaha Milik Negara (BUMN) yang dipimpin oleh PT Kereta Api Indonesia (Persero) atau PT KAI.
“Itu keseluruhan equity dan pinjaman Badan Usaha jadi tidak ada pinjaman pemerintahnya,” kata Suminto dalam kesempatan yang sama, memastikan bahwa struktur pembiayaan berasal dari ekuitas dan pinjaman entitas bisnis, bukan dari anggaran negara. Pernyataan ini memberikan kejelasan mengenai sumber pendanaan proyek Whoosh.
Sebelumnya, COO Danantara, Dony Oskaria, telah mengungkapkan bahwa pihaknya sedang menyiapkan skema komprehensif terkait restrukturisasi utang proyek Whoosh. Rencana restrukturisasi utang KCJB ini bahkan telah tercantum sebagai salah satu dari 22 program kerja strategis dalam Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan (RKAP) 2025 Danantara, menunjukkan keseriusan dalam menangani beban finansial.
Dony menjelaskan beberapa opsi yang disiapkan untuk skema restrukturisasi utang KCJB. Salah satu opsi yang dipertimbangkan adalah penambahan ekuitas, yang dapat memperkuat struktur modal proyek. Selain itu, opsi lainnya adalah menyerahkan beberapa infrastruktur KCJB kepada pemerintah untuk nantinya dapat dijadikan sebagai Badan Layanan Umum (BLU).
“Atau kemudian memang ini kita serahkan infrastrukturnya sebagaimana industri kereta api yang lain, infrastrukturnya itu milik pemerintah,” ujar Dony di Jakarta, pada Kamis (9/10), mengacu pada praktik umum di industri perkeretaapian di mana infrastruktur dimiliki oleh negara.
Proyek Kereta Cepat Jakarta-Bandung (KCJB), yang merupakan salah satu Proyek Strategis Nasional (PSN), memang menjadi sorotan publik karena beban utang yang harus ditanggung oleh PT KAI. Perusahaan pelat merah ini diketahui menerima pinjaman senilai Rp 6,9 triliun dari China Bank Development (CDB) yang dialokasikan khusus untuk menutupi pembengkakan biaya proyek Whoosh.
Total biaya proyek ini mencapai USD 7,27 miliar, atau setara dengan sekitar Rp 118,9 triliun. Angka ini sudah termasuk pembengkakan biaya (cost overrun) yang signifikan, mencapai USD 1,2 miliar atau sekitar Rp 18,2 triliun, menambah kompleksitas tantangan finansial yang dihadapi proyek ambisius ini.
Ringkasan
Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa menegaskan bahwa pengelolaan utang proyek Kereta Cepat Whoosh berada di bawah kendali Danantara dan tidak membebani Kementerian Keuangan. Ia menekankan bahwa Badan Usaha Milik Negara (BUMN) harus beroperasi secara mandiri, layaknya entitas swasta. Senada, Direktur Jenderal Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko Kemenkeu, Suminto, mengkonfirmasi tidak ada pinjaman pemerintah pada proyek ini, melainkan sepenuhnya dijalankan melalui konsorsium BUMN yang didanai dari ekuitas dan pinjaman entitas bisnis.
COO Danantara, Dony Oskaria, telah mengungkapkan bahwa pihaknya sedang menyiapkan skema restrukturisasi utang Whoosh, termasuk opsi penambahan ekuitas atau penyerahan infrastruktur kepada pemerintah untuk dijadikan Badan Layanan Umum. Proyek Kereta Cepat Jakarta-Bandung sendiri merupakan Proyek Strategis Nasional dengan total biaya USD 7,27 miliar, termasuk pembengkakan biaya (cost overrun) sebesar USD 1,2 miliar. PT KAI menanggung pinjaman Rp 6,9 triliun dari China Development Bank untuk menutupi pembengkakan biaya tersebut.
