Jakarta, IDN Times – Indonesia berhasil mencatatkan langkah strategis dalam kepemilikan saham di Freeport McMoran. CEO Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara Indonesia (Danantara Indonesia), Rosan Roeslani, mengumumkan bahwa Freeport McMoran telah menyetujui pelepasan 12 persen sahamnya kepada Indonesia secara tanpa dipungut biaya atau free of charge.
Kabar penting ini disampaikan Rosan di Kantor Kementerian Investasi dan Hilirisasi/BKPM Jakarta, sebagaimana dikutip dari ANTARA pada Selasa (30/9/2025). Menurut Rosan, kesepakatan tersebut tercapai saat dirinya melakukan kunjungan ke Amerika Serikat (AS), di mana ia berkesempatan bertemu langsung dengan Chairman Freeport-McMoRan, Richard Adkerson, serta CEO Kathleen Quirk.
Awalnya, Indonesia menargetkan divestasi saham sebesar 10 persen dari Freeport. Namun, melalui proses negosiasi yang intensif, delegasi Indonesia berhasil meningkatkan angka tersebut menjadi 12 persen, dengan poin krusial bahwa divestasi ini tidak memerlukan biaya sepeser pun. “Mereka sudah menyetujui untuk memberikan saham 12 persen, free of charge (tanpa dipungut biaya/gratis),” tegas Rosan, menekankan keuntungan besar bagi negara.
Tidak hanya itu, Rosan juga mengungkapkan bahwa Freeport telah berkomitmen untuk berkontribusi lebih jauh pada pembangunan di Indonesia, khususnya Papua. Perusahaan tambang raksasa ini sepakat membangun dua universitas dan dua rumah sakit (RS) di dekat wilayah operasionalnya. Inisiatif ini diharapkan dapat mendorong peningkatan kualitas sumber daya manusia dan layanan kesehatan, serta memperkuat peran tenaga medis di Papua secara signifikan.
Dengan adanya divestasi saham tambahan ini, porsi kepemilikan pemerintah Indonesia di PT Freeport Indonesia (PTFI) melonjak drastis. Dari semula 51 persen, kini kepemilikan Indonesia menjadi 63 persen. Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), Bahlil Lahadalia, menambahkan bahwa hasil divestasi saham tersebut juga akan dialokasikan kepada Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) Papua, sebuah langkah yang akan mulai berlaku pada tahun 2041.
Perjanjian divestasi saham ini merupakan salah satu syarat krusial bagi Freeport untuk mendapatkan perpanjangan Izin Usaha Pertambangan Khusus (IUPK) Operasi Produksi di Papua, yang dijadwalkan akan berakhir pada tahun 2041. Regulasi terkait, yaitu Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 25 Tahun 2024 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara, secara spesifik pada Ayat (1) Pasal 195B, mengatur bahwa perpanjangan IUPK Operasi Produksi dapat diberikan setelah memenuhi serangkaian kriteria. Salah satu kriteria utamanya adalah adanya perjanjian jual beli saham baru yang tidak dapat terdilusi, dengan minimal 10 persen dari total jumlah kepemilikan saham dialihkan kepada Badan Usaha Milik Negara (BUMN).
Ringkasan
Indonesia berhasil mencatatkan langkah strategis dengan memperoleh tambahan 12 persen saham di PT Freeport Indonesia (PTFI) dari Freeport McMoran secara gratis. Kesepakatan ini diumumkan oleh CEO Danantara Indonesia, Rosan Roeslani, setelah negosiasi yang berhasil meningkatkan target awal divestasi 10 persen. Dengan penambahan ini, porsi kepemilikan Indonesia di PTFI melonjak dari 51 persen menjadi 63 persen.
Pelepasan saham ini merupakan syarat krusial bagi Freeport untuk mendapatkan perpanjangan Izin Usaha Pertambangan Khusus (IUPK) Operasi Produksi di Papua yang berakhir pada tahun 2041, sesuai Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2024. Selain itu, Freeport juga berkomitmen membangun dua universitas dan dua rumah sakit di Papua sebagai bentuk kontribusi pembangunan. Saham hasil divestasi ini juga akan dialokasikan kepada Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) Papua mulai tahun 2041.
