Rancak Media – BALIKPAPAN — Bank Indonesia (BI) menyatakan dukungan penuhnya terhadap transformasi ekonomi Kalimantan Timur, yang selama ini dikenal sebagai provinsi penghasil batu bara terbesar di Indonesia. Transformasi ini akan diwujudkan melalui strategi diversifikasi ekonomi yang ambisius, dengan menjadikan pembangunan Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara sebagai katalis utama bagi pertumbuhan ekonomi baru di wilayah tersebut.
Kepala Kantor Perwakilan BI Kaltim, Budi Widihartanto, menegaskan komitmen institusinya untuk mendorong perubahan fundamental dalam paradigma ekonomi regional. “Fokus pengembangan kini dialihkan ke sektor-sektor potensial seperti pertanian, perkebunan, perikanan, dan pariwisata,” ujarnya dalam keterangan resmi, Minggu (28/9/2025). Pernyataan ini menandai langkah strategis untuk menggeser ketergantungan ekonomi dari komoditas primer.
Dalam rangka mempercepat pergeseran orientasi ekonomi, Budi mengidentifikasi tiga sektor prioritas yang dijuluki sebagai quick wins, yang diharapkan memberikan dampak signifikan dalam waktu singkat. Pertama, pengembangan industri hilirisasi produk pertanian dan perkebunan, yang selama ini masih banyak dipasarkan dalam bentuk bahan mentah, untuk meningkatkan nilai tambah. Kedua, penguatan sektor primer meliputi pertanian, perkebunan, dan perikanan dengan mengadopsi pendekatan teknologi modern. Ketiga, ekspansi sektor jasa yang mencakup pariwisata dan transportasi, mengingat potensi besar Kaltim di area ini.
Sementara itu, pembangunan IKN Nusantara diproyeksikan menjadi mesin penggerak ekonomi baru yang masif. Peningkatan alokasi anggaran pembangunan, konstruksi berbagai gedung pemerintahan, serta rencana relokasi ribuan Aparatur Sipil Negara (ASN) diperkirakan akan menciptakan sebuah ekosistem bisnis yang dinamis dan peluang-peluang ekonomi baru yang beragam di kawasan tersebut.
Untuk mendukung agenda transformasi ekonomi Kalimantan Timur ini, Bank Indonesia menerapkan serangkaian inisiatif konkret. Melalui kebijakan moneter yang akomodatif, BI berupaya mengoptimalkan penyaluran kredit perbankan ke sektor-sektor produktif baru yang menjadi prioritas. Selain itu, BI aktif menyelenggarakan Investment Forum Kaltim sebagai platform vital yang mempertemukan proyek-proyek strategis daerah dengan calon investor, bertujuan menjembatani kesenjangan pendanaan yang sering menjadi hambatan utama dalam pengembangan sektor-sektor baru.
Di sisi lain, pemberdayaan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) juga menjadi fokus intensif melalui pembinaan di sektor pangan, kerajinan, dan budaya. Budi menekankan bahwa pendekatan bottom-up ini krusial untuk membangun fondasi ekonomi kerakyatan yang tangguh dan berkelanjutan.
Meski demikian, implementasi kebijakan ekonomi hijau, termasuk mekanisme dana karbon, masih menghadapi tantangan struktural yang signifikan. Dia mengungkapkan bahwa ketiadaan penetapan batas maksimum emisi dari pemerintah pusat untuk setiap daerah menjadi hambatan serius. Meskipun Otoritas Jasa Keuangan (OJK) telah memfasilitasi pasar karbon, absennya ceiling emisi regional berdampak pada minimnya insentif bagi perusahaan untuk membeli kuota karbon, sehingga proses transisi menuju ekonomi berkelanjutan menjadi tersendat.
Merespons kompleksitas permasalahan ini, Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur telah membentuk tim transisi ekonomi yang dikoordinasikan oleh Bappeda. Tim multistakeholder ini melibatkan Bank Indonesia, kalangan akademisi, pelaku usaha, serta konsultan dari Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit (GIZ) Jerman. Melalui serangkaian Focus Group Discussion (FGD), tim ini berupaya merumuskan indikator kinerja (KPI) yang disepakati bersama. “Pendekatan partisipatif ini bertujuan membangun kepemilikan bersama di antara para pemangku kepentingan, sehingga implementasi kebijakan dapat berjalan efektif dan mencapai tujuan transformasi ekonomi yang diharapkan,” pungkas Budi.
Ringkasan
Bank Indonesia (BI) mendukung penuh transformasi ekonomi Kalimantan Timur dari ketergantungan batu bara menuju diversifikasi, menjadikan pembangunan Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara sebagai katalis utama. Fokus pengembangan dialihkan ke sektor potensial seperti pertanian, perkebunan, perikanan, dan pariwisata. BI mengidentifikasi tiga sektor prioritas: hilirisasi produk pertanian, penguatan sektor primer dengan teknologi modern, dan ekspansi sektor jasa termasuk pariwisata dan transportasi.
Untuk mendukung agenda ini, BI menerapkan kebijakan moneter akomodatif, menyelenggarakan Investment Forum Kaltim, dan memberdayakan UMKM. Pembangunan IKN Nusantara diproyeksikan menjadi mesin penggerak ekonomi baru yang masif melalui anggaran besar dan relokasi ASN. Meskipun demikian, implementasi kebijakan ekonomi hijau menghadapi tantangan karena ketiadaan penetapan batas emisi regional, yang direspons oleh Pemprov Kaltim dengan membentuk tim transisi ekonomi untuk merumuskan indikator kinerja.
