Freeport: Rapat Final Saham RI Digelar Awal Oktober, Deal?

Jakarta, IDN Times – Pemerintah Indonesia, melalui Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia, tengah intensif mempersiapkan perpanjangan kontrak PT Freeport Indonesia (PTFI) yang akan berakhir pada tahun 2041. Langkah strategis ini berfokus pada penambahan kepemilikan saham Indonesia di PTFI, yang dinilai krusial untuk menjamin keberlanjutan eksplorasi tambang bawah tanah. Menurut Bahlil, puncak negosiasi terkait penambahan saham ini dijadwalkan akan difinalisasi dalam rapat bersama pihak Freeport pada awal Oktober 2025.

“Saya rencana mungkin di awal Oktober baru kami akan melakukan rapat final dengan pihak Freeport,” ujar Bahlil kepada jurnalis di Kantor Kementerian ESDM, Jakarta, pada Jumat (26/9/2025), menggarisbawahi pentingnya pertemuan tersebut.

1. Negosiasi penambahan saham di atas 10 persen

Bahlil menjelaskan bahwa proses komunikasi dengan Freeport McMoRan dan Freeport Indonesia terus berjalan dinamis, sesuai arahan langsung dari Presiden Prabowo Subianto. Ia juga telah melaporkan perkembangan terkini kepada presiden. Salah satu opsi utama yang tengah dibahas adalah penambahan kepemilikan saham pemerintah Indonesia di PTFI di atas 10 persen, dengan estimasi angka final negosiasi yang diharapkan dapat mencapai 12 persen. Angka ini mencerminkan ambisi pemerintah untuk memperkuat kontrol dan keuntungan nasional.

“Belum diputuskan angka finalnya, tetapi di atas 10 persen. Insyaallah akan lebih baik dan pemerintah sedang bernegosiasi sampai dengan angka 12 persen,” tegasnya, memberikan gambaran mengenai target yang realistis dan menguntungkan bagi negara.

2. Penambahan saham tanpa biaya signifikan

Menteri Bahlil menegaskan bahwa skema penambahan saham ini akan diupayakan tanpa membebani keuangan negara secara berlebihan. Nilai valuasi saham yang akan diakuisisi disebut tidak besar, sehingga memungkinkan pemerintah untuk mendapatkannya dengan harga yang sangat terjangkau. Kepemilikan saham ini nantinya akan dialihkan kepada pemerintah melalui entitas seperti Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) Papua dan holding pertambangan MIND ID. Hal ini menunjukkan upaya pemerintah untuk mengoptimalkan manfaat ekonomi bagi daerah dan badan usaha milik negara.

“Saya minta itu harus diberikan angka yang semurah-murahnya kepada pemerintah dalam hal ini adalah BUMD Papua dan MIND ID,” ungkap Bahlil, menyoroti pentingnya nilai ekonomis dan efisiensi dalam akuisisi ini. Ia juga menambahkan bahwa pemerintah sebelumnya pernah mensyaratkan pembangunan smelter di Papua sebagai bagian dari perpanjangan kontrak PTFI, namun rencana tersebut hingga kini belum terlaksana.

3. Alasan perpanjangan kontrak Freeport

Keputusan pemerintah untuk mempercepat proses perpanjangan kontrak PTFI didasari oleh pertimbangan operasional dan strategis yang mendalam, terutama terkait metode penambangan. Bahlil menguraikan bahwa eksplorasi tambang bawah tanah (underground) memiliki karakter yang jauh berbeda dan membutuhkan waktu lebih panjang dibandingkan tambang terbuka (open pit) yang dilakukan sebelumnya. Sebagai contoh, produksi underground yang terlihat pada 2020-2021 merupakan hasil dari upaya eksplorasi yang telah dimulai sejak 2004, sebuah proses yang memakan waktu 10 hingga 16 tahun untuk mencapai fase produksi.

“Jadi eksplorasi di-underground itu butuh waktu 10 sampai 16 tahun. Kalau tidak segera kita perpanjang maka puncak produksi daripada Freeport ini itu 2035. Begitu 2035 dia akan menurun,” jelas Bahlil. Jika perpanjangan kontrak tidak segera direalisasikan, puncak produksi Freeport diperkirakan hanya akan bertahan hingga 2035, yang setelah itu akan mengalami penurunan drastis. Penurunan ini berpotensi berdampak signifikan pada produktivitas perusahaan, berkurangnya pendapatan negara, hilangnya lapangan pekerjaan, serta secara lebih luas, pada stabilitas ekonomi daerah maupun nasional.

Untuk memastikan kelancaran proses dan sesuai dengan arahan Presiden, Bahlil menegaskan bahwa diskusi dengan pihak Freeport terus berlanjut. “Saya empat hari lalu melakukan rapat dengan Freeport McMoRan dengan Presiden Freeport Indonesia Pak Tony untuk melanjutkan apa yang menjadi arahan Bapak Presiden,” pungkasnya, menunjukkan komitmen pemerintah dalam mengamankan keberlangsungan operasional dan keuntungan maksimal bagi negara dari salah satu raksasa pertambangan ini.