4 Kebijakan Energi Surya: SUSTAIN Beri Masukan ke Menkeu

Yayasan Kesejahteraan Berkelanjutan Indonesia (SUSTAIN) secara proaktif mengajukan empat rekomendasi kebijakan penting kepada Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa. Inisiatif ini bertujuan untuk menekan beban subsidi listrik negara melalui peningkatan signifikan pemanfaatan energi surya di Indonesia.

Direktur Eksekutif SUSTAIN, Tata Mutasya, menyambut baik keinginan Menteri Keuangan Purbaya untuk mengembangkan listrik tenaga surya sebagai upaya mengurangi subsidi energi. “Ini merupakan hal yang positif dan sejalan dengan agenda mendesak dekarbonisasi di sektor energi, khususnya kelistrikan,” jelas Tata dalam keterangan tertulisnya pada Senin (22/9).

Tata Mutasya menekankan bahwa efektivitas pengurangan subsidi listrik sangat bergantung pada kemampuan menurunkan biaya pembangkitan listrik tenaga surya hingga di bawah level Pembangkit Listrik Tenaga Uap (PLTU) batu bara. Faktanya, saat ini sekitar 60% pasokan listrik nasional masih bergantung pada PLTU.

Data dari Kementerian Keuangan menunjukkan realisasi belanja subsidi energi pada tahun 2024 melonjak hingga Rp 177,62 triliun, menandai kenaikan 8,1% dibandingkan tahun 2023. Dari jumlah tersebut, subsidi listrik menempati porsi terbesar kedua dengan angka Rp 75,8 triliun atau 42,7% dari total subsidi energi. Tren kenaikan ini sangat mengkhawatirkan, di mana anggaran subsidi listrik pada 2024 saja meningkat 10,4% dari tahun sebelumnya.

Guna menjaga kesehatan anggaran negara dan mencapai target nol emisi pada 2050, Tata menegaskan pentingnya memperbesar porsi energi terbarukan secara signifikan. Kebijakan ini selaras dengan Rencana Usaha Penyediaan Tenaga Listrik (RUPTL) 2025-2034 yang juga mengidentifikasi energi surya sebagai salah satu prioritas pengembangan. Ironisnya, akselerasi pengembangan energi surya baru akan dimulai secara masif setelah tahun 2029.

SUSTAIN meyakini bahwa pemanfaatan tenaga surya di Indonesia dapat secara efektif menurunkan subsidi energi, sejalan dengan target Kementerian Keuangan, asalkan biaya produksinya dapat ditekan hingga mencapai titik “low cost“. Berlandaskan pandangan ini, SUSTAIN mengajukan empat rekomendasi kebijakan strategis:

1. Pemberian Insentif Komprehensif: Kementerian Keuangan bersama Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) didesak untuk segera menyediakan insentif bagi pengembangan Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS) di berbagai sektor, baik untuk industri, bisnis, maupun rumah tangga. Tata Mutasya mencontohkan, “Insentif terbukti sebagai kunci keberhasilan pemerintah dalam mendorong pasar kendaraan listrik (EV), menjadikannya lebih menarik bagi produsen dan konsumen.” Data dari PwC memperkuat argumen ini, menunjukkan peningkatan porsi kendaraan listrik dari 9% pada 2023 menjadi 15% pada 2024, dengan proyeksi mencapai 29% pada 2030. Keberhasilan ini dapat direplikasi pada sektor PLTS.

2. Peningkatan Pemanfaatan PLTS Skala Regional: Kementerian Keuangan, ESDM, dan Perusahaan Listrik Negara (PLN) harus secara aktif mendorong adopsi listrik PLTS secara masif di berbagai daerah. Langkah ini krusial untuk mencapai skala keekonomian dan menekan biaya produksi. Tata Mutasya menyoroti lambatnya laju realisasi kapasitas terpasang energi surya. Dalam lima tahun terakhir (2019-2024), penambahannya hanya mencapai 763,8 MW, jauh dari target ambisius memasuki orde Gigawatt. Saat ini, hanya Bali dan Jakarta yang telah memiliki regulasi daerah pendukung. “Untuk lebih memajukan inisiatif penggunaan energi surya di daerah, pemerintah dan PLN harus membuat kebijakan yang secara konkret mendorong daerah untuk memanfaatkan potensi ini,” tegas Tata.

3. Integrasi PLTS dengan Industri Manufaktur Lokal: SUSTAIN menyarankan agar Kementerian Keuangan dan pemangku kebijakan lainnya merancang paket kebijakan yang secara eksplisit menghubungkan penggunaan listrik tenaga surya dengan pengembangan industri manufaktur dalam negeri, seperti produksi panel surya dan baterai. Untuk mewujudkannya, pemerintah perlu menarik investasi baru atau mengalihkan alokasi investasi yang sudah ada untuk fokus pada pengembangan rantai pasok energi surya. SUSTAIN mengidentifikasi Belt and Road Initiative (BRI) dari pemerintah Cina sebagai sumber pendanaan potensial. Pada tahun 2023, total investasi energi Cina melalui BRI mencapai US$900 juta, dengan 56,25% dialokasikan untuk energi terbarukan dan sisanya untuk batu bara. Tata Mutasya menjelaskan, “Dengan menggeser seluruh peruntukan dana BRI pada sektor energi ke energi terbarukan, pemerintah dapat mengamankan pendanaan sekitar Rp 14,4 triliun per tahun untuk memacu pertumbuhan industri pembuatan panel surya dan baterai di dalam negeri.” Pembangunan industri manufaktur lokal ini tidak hanya mendukung kemandirian energi, tetapi juga akan meningkatkan penyerapan tenaga kerja, khususnya menciptakan banyak green jobs. Menurut RUPTL 2025-2034, proyek PLTS di Indonesia diperkirakan akan menciptakan hingga 348.057 peluang pekerjaan.

4. Percepatan Pembangunan Smart Grid: Pemerintah, bersama Kementerian ESDM dan PLN, diimbau untuk segera memulai pembangunan smart grid (jaringan listrik pintar) yang modern dan efisien. Proyek vital ini membutuhkan pembiayaan sebesar US$19,6 miliar atau setara Rp 325,08 triliun. SUSTAIN mengusulkan agar pendanaan tersebut dapat diperoleh dari kenaikan pungutan produksi batu bara. Tata Mutasya menegaskan, “Sistem jaringan (grid) yang kokoh dan pintar adalah kunci esensial bagi pengembangan energi surya secara masif dan terintegrasi.”