Badan Pangan Nasional (Bapanas) baru-baru ini mengkonfirmasi bahwa data produksi riil beras di Indonesia sejalan dengan proyeksi yang dikeluarkan oleh Badan Pusat Statistik (BPS). Konfirmasi ini secara langsung mengindikasikan bahwa lonjakan harga beras yang terjadi, meskipun di tengah klaim produksi yang melimpah, murni disebabkan oleh kenaikan harga gabah di tingkat petani.
Kepala Bapanas, Arief Prasetyo Adi, menjelaskan bahwa BPS telah melakukan verifikasi menyeluruh terhadap hasil produksi beras di lapangan hingga Agustus 2025. Dari hasil verifikasi tersebut, dapat disimpulkan bahwa harga beras di tingkat konsumen turut terdampak seiring dengan kenaikan Harga Pembelian Pemerintah (HPP) gabah, yang telah disesuaikan dari Rp6.000 menjadi Rp6.500 per kilogram. Arief menegaskan, “Kalau harga Gabah Kering Panen naik jadi Rp6.500 per kg, harga beras pasti naik.” Ia menambahkan bahwa saat ini, harga Gabah Kering Panen (GKP) di mayoritas daerah telah mencapai sekitar Rp7.000 per kilogram, kecuali di Makassar yang masih berada di kisaran Rp6.500 per kilogram karena sedang dalam musim panen. Pernyataan ini disampaikan Arief di Kantor Kemenko Perekonomian pada Senin (22/9).
Berdasarkan data BPS, proyeksi produksi beras hingga Agustus 2025 seharusnya mencapai angka 25,19 juta ton. Angka ini menghasilkan surplus signifikan sekitar 4,52 juta ton, mengingat tingkat konsumsi nasional selama periode Januari hingga Agustus hanya mencapai 20,62 juta ton. Arief memastikan bahwa proyeksi tersebut sesuai dengan kondisi aktual di lapangan, meskipun pemerintah belum dapat memastikan secara definitif apakah panen pada bulan sebelumnya terdampak oleh serangan hama.
Sebelumnya, Arief sempat menyatakan keraguan terhadap validitas metode Kerangka Sampel Area (KSA) yang digunakan BPS. Metode tersebut dinilai hanya berbasis estimasi luasan panen dan produktivitas, sehingga Arief menekankan pentingnya meninjau langsung kondisi di lapangan. “Kita tidak boleh terlena dengan angka proyeksi produksi beras di komputer saya ini yang diproduksi BPS. Harus dirasakan juga kondisi di lapangan hari ini,” ujar Arief dalam rapat bersama Komisi IV DPR pada Kamis (4/9), menekankan perlunya verifikasi empiris.
Dipicu Kebijakan Bulog
Sementara itu, perspektif berbeda datang dari Perkumpulan Penggilingan Padi dan Pengusaha Beras Indonesia (Perpadi). Mereka berpandangan bahwa kenaikan harga beras juga turut dipicu oleh kebijakan Bulog yang berencana kembali menyerap satu juta ton gabah menjelang akhir tahun. Ketua Umum Perpadi, Sutarto Alimoeso, menilai langkah tersebut kurang tepat mengingat produksi gabah pada semester II umumnya memang cenderung mengalami penurunan.
Sutarto khawatir bahwa kebijakan Bulog tersebut dapat memicu reaksi pasar berupa persaingan ketat dalam perebutan gabah. “Pasti ada reaksi pasar dalam bentuk rebutan gabah. Kebijakan pemerintah tidak tepat kalau memaksakan pembelian gabah maupun beras melalui Bulog saat ini,” tegas Sutarto kepada Katadata.co.id pada Rabu (3/5), menyoroti potensi dampak negatif terhadap stabilitas harga dan ketersediaan di pasar.
Ringkasan
Badan Pangan Nasional (Bapanas) mengkonfirmasi bahwa kenaikan harga beras sejalan dengan proyeksi produksi BPS yang menunjukkan surplus, namun murni disebabkan oleh meningkatnya harga gabah di tingkat petani. Peningkatan ini terjadi setelah penyesuaian Harga Pembelian Pemerintah (HPP) gabah dari Rp6.000 menjadi Rp6.500 per kilogram. Kepala Bapanas menyatakan harga Gabah Kering Panen (GKP) kini telah mencapai sekitar Rp7.000 per kilogram di mayoritas daerah.
Sementara itu, Perkumpulan Penggilingan Padi dan Pengusaha Beras Indonesia (Perpadi) menambahkan bahwa rencana Bulog menyerap satu juta ton gabah menjelang akhir tahun juga memicu kenaikan harga. Perpadi mengkhawatirkan kebijakan tersebut dapat menciptakan persaingan ketat dalam perebutan gabah di pasar. Sebelumnya, Kepala Bapanas juga sempat menekankan pentingnya verifikasi langsung kondisi lapangan dan tidak hanya berpatokan pada proyeksi angka produksi.
