Rancak Media – , JAKARTA – Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) tengah mematangkan rencana revisi Undang-undang (UU) Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sistem Keuangan (PPSK). Salah satu poin krusial dalam draf perubahan UU tersebut adalah usulan pembahasan penetapan klasifikasi penggunaan anggaran Bank Indonesia (BI) untuk kebijakan moneter, sistem pembayaran, dan makroprudensial yang akan disepakati bersama DPR dan BI secara tertutup.
Keputusan untuk menggelar pembahasan anggaran vital ini secara tertutup menimbulkan tanda tanya besar, mengingat minimnya penjelasan rinci mengenai alasan di baliknya. Terlebih, latar belakang munculnya poin ini terjadi di tengah penyelidikan serius oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terhadap Komisi XI DPR dan Bank Indonesia. Penyelidikan ini berkaitan dengan dugaan tindak pidana korupsi dalam penggunaan anggaran dana CSR, yang tentu saja menambah urgensi dan sorotan publik terhadap transparansi pengelolaan keuangan negara.
Mekanisme pembahasan anggaran tersebut termaktub dalam Pasal 60 draf revisi UU PPSK. Secara spesifik, Pasal 60 ayat 3 mengatur bahwa anggaran tahunan BI dialokasikan untuk dua pos utama: anggaran operasional serta anggaran yang khusus diperuntukkan bagi pelaksanaan kebijakan moneter, sistem pembayaran, dan makroprudensial.
Detail lebih lanjut mengenai anggaran operasional Bank Indonesia, sebagaimana diuraikan dalam penjelasan Pasal 60 huruf a, mencakup tujuh lingkup kegiatan strategis yang menjadi tulang punggung kinerja bank sentral.
Pertama, anggaran ini mendukung penetapan dan pelaksanaan kebijakan moneter serta bauran kebijakan BI yang berkelanjutan, konsisten, dan transparan, esensial untuk memacu pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan. Kedua, alokasi dana juga diperuntukkan bagi penetapan kebijakan, pengaturan, perizinan, penyelenggaraan sistem pembayaran, dan pengelolaan uang rupiah, seluruhnya bertujuan untuk menopang pertumbuhan ekonomi nasional. Ketiga, pentingnya penetapan dan pelaksanaan kebijakan makroprudensial juga menjadi fokus, demi mewujudkan stabilitas dan pertumbuhan ekonomi yang berkesinambungan.
Keempat, anggaran ini memfasilitasi sinergi bauran kebijakan Bank Indonesia dengan Pemerintah Pusat dan Daerah, otoritas atau lembaga terkait, serta mitra strategis lainnya. Termasuk di dalamnya adalah kerja sama internasional yang vital dalam menjaga stabilitas makroekonomi dan mendorong pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan.
Kelima, alokasi dana juga menyasar pengaturan, pengawasan, dan pengembangan pasar uang dan pasar valas, beserta infrastruktur pendukungnya. Langkah ini bertujuan untuk memperkuat efektivitas kebijakan Bank Indonesia dan mendukung pembiayaan ekonomi nasional secara keseluruhan.
Keenam, anggaran ini digunakan untuk perumusan kebijakan dan pelaksanaan program BI yang berorientasi pada peningkatan inklusi ekonomi-keuangan dan keuangan berkelanjutan, baik secara konvensional maupun berdasarkan prinsip syariah. Aspek perlindungan konsumen dan penguatan upaya pemberdayaan ekonomi masyarakat juga menjadi prioritas, seluruhnya dalam rangka mendukung pertumbuhan ekonomi yang lestari.
Dan ketujuh, anggaran dialokasikan untuk pengelolaan organisasi dan sumber daya yang berkesinambungan, guna mewujudkan Bank Indonesia sebagai bank sentral yang mengedepankan sistem tata kelola kebijakan dan kelembagaan yang baik, akuntabel, serta profesional.
Ringkasan
Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) sedang merevisi Undang-undang (UU) Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sistem Keuangan (PPSK). Dalam draf revisi tersebut, diusulkan pembahasan penetapan klasifikasi penggunaan anggaran Bank Indonesia (BI) untuk kebijakan moneter, sistem pembayaran, dan makroprudensial dilakukan secara tertutup. Keputusan ini memicu kontroversi, terutama karena muncul di tengah penyelidikan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terkait dugaan korupsi dana CSR yang melibatkan Komisi XI DPR dan BI.
Mekanisme pembahasan anggaran tertutup ini termaktub dalam Pasal 60 draf revisi UU PPSK. Pasal tersebut mengatur alokasi anggaran tahunan BI untuk operasional serta pelaksanaan kebijakan moneter, sistem pembayaran, dan makroprudensial. Anggaran operasional BI mencakup berbagai kegiatan strategis, termasuk penetapan kebijakan moneter, penyelenggaraan sistem pembayaran, kebijakan makroprudensial, hingga pengelolaan organisasi dan sumber daya.
