Menteri Pertanian Amran Sulaiman optimis memproyeksikan produksi beras nasional tahun ini akan tumbuh signifikan, melampaui 2,31% secara tahunan. Proyeksi ini didukung oleh data Badan Pusat Statistik (BPS) yang menunjukkan peningkatan produksi beras hingga Oktober 2025 yang diperkirakan naik hampir 11% secara tahunan, mencapai angka 31,04 juta ton.
Amran menjelaskan bahwa angka proyeksi produksi beras untuk periode Januari hingga Oktober 2025 ini bahkan telah melampaui realisasi produksi beras sepanjang tahun lalu yang tercatat sebesar 30,34 juta ton, menandakan tren peningkatan yang kuat dalam sektor pertanian. Pencapaian ini diharapkan dapat memperkuat ketahanan pangan domestik.
Menurut Amran Sulaiman, kontributor terbesar dari peningkatan produksi yang menjanjikan ini adalah keberhasilan program optimalisasi lahan. Sementara itu, program perluasan daerah irigasi yang dicanangkan oleh Presiden Prabowo Subianto belum menunjukkan dampak signifikan karena masih dalam tahap awal pengerjaan, seperti disampaikannya dalam pertemuan di Gedung Kementerian Koordinator Bidang Pangan, Senin (1/9).
Program optimalisasi lahan terbukti efektif dalam mendongkrak Indeks Pertanaman (IP) di beberapa daerah. Dari sebelumnya hanya 1,0, kini IP mampu mencapai hingga 3,0. Ini berarti, satu kawasan lahan pertanian kini berpotensi untuk melakukan panen padi hingga tiga kali dalam setahun, secara drastis meningkatkan efisiensi dan produktivitas petani.
Di tengah kabar baik mengenai peningkatan produksi, Amran juga menyinggung isu penting lainnya: kelanjutan program penyatuan standar beras. Dia mengakui bahwa pemerintah belum membahas lebih lanjut mengenai wacana yang akan menghapus standar beras premium dan beras medium yang saat ini beredar di pasaran.
Amran menambahkan bahwa wacana mengenai penghapusan standar beras ini akan segera dibahas. “Kami masih menunggu arahan Pak Menko Pangan,” ujarnya, menunjukkan bahwa keputusan akhir masih berada di tangan koordinator bidang pangan.
Sebelumnya, Amran menjelaskan bahwa pertimbangan utama di balik wacana penghapusan standar beras premium dan medium adalah untuk memastikan subsidi pemerintah agar lebih tepat sasaran. Pasalnya, subsidi beras memiliki kontribusi yang sangat besar, mencapai 48% dari total subsidi pangan nasional yang menyentuh angka Rp 150 triliun per tahun.
Amran menghitung bahwa pemerintah mengalokasikan sekitar Rp 60 triliun untuk mendukung produksi beras di dalam negeri. Dukungan ini diwujudkan melalui berbagai bentuk subsidi, termasuk pupuk, alat dan mesin pertanian, infrastruktur irigasi, hingga benih unggul, yang semuanya bertujuan untuk meringankan beban petani dan meningkatkan hasil panen.
Dalam rapat kerja bersama Komisi IV DPR, Kamis (20/8), Amran menegaskan komitmen pemerintah: “Kami ingin mengunci seluruh beras yang disubsidi negara agar harganya dapat dikontrol, diintervensi, dan ditentukan, namun pengusaha beras lokal tetap memperoleh keuntungan.” Ini menunjukkan upaya pemerintah untuk menstabilkan harga beras di pasar tanpa merugikan pelaku usaha di sektor tersebut.
Amran menilai bahwa intervensi pemerintah dalam sektor produksi beras sangatlah penting. Mengingat beras merupakan pangan vital bagi masyarakat Indonesia, stabilitas pasokan dan harga menjadi krusial. Masyarakat, menurutnya, cukup sensitif terhadap setiap fluktuasi harga beras di pasar.
Sebagai alternatif terhadap model subsidi saat ini, Amran menyampaikan adanya opsi lain untuk pengelolaan subsidi negara dalam produksi beras, yaitu pengecualian sektor swasta. Dalam skema ini, pengusaha dapat menentukan harga beras mereka sendiri, namun dengan syarat seluruh fasilitas produksi beras, seperti tanah, alat dan mesin pertanian, benih, dan pupuk, harus sepenuhnya dimiliki secara mandiri oleh pengusaha tersebut.
Amran menyimpulkan bahwa dengan pendekatan ini, “Mereka akan menggunakan metode komersial, harganya terserah mereka untuk melayani permintaan masyarakat berpendapatan menengah atau tinggi,” sehingga menciptakan segmentasi pasar yang lebih jelas antara beras bersubsidi untuk masyarakat umum dan beras komersial untuk segmen pasar tertentu.
Ringkasan
Produksi beras Indonesia hingga Oktober 2025 mencapai 31,04 juta ton, meningkat hampir 11% secara tahunan dan melampaui produksi tahun lalu (30,34 juta ton). Peningkatan ini terutama disebabkan oleh keberhasilan program optimalisasi lahan yang meningkatkan Indeks Pertanaman (IP) hingga 3,0 di beberapa daerah.
Pemerintah, melalui Kementerian Pertanian, mengalokasikan sekitar Rp 60 triliun untuk subsidi produksi beras, mencakup pupuk, alat pertanian, dan infrastruktur. Wacana penghapusan standar beras premium dan medium untuk penargetan subsidi yang lebih tepat sasaran masih dalam pembahasan, dengan opsi alternatif yaitu pengecualian subsidi untuk sektor swasta yang memiliki seluruh fasilitas produksi secara mandiri.
