Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi menggulirkan rencana strategis yang akan mengubah lanskap ekonomi desa di wilayahnya. Ia berencana membagikan saham PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat dan Banten (Bank BJB) kepada desa-desa di Jawa Barat. Mekanismenya, dana yang didistribusikan ke desa akan dialokasikan khusus untuk pembelian saham bank daerah tersebut, menjadikannya bagian dari kepemilikan.
Sebagai informasi, Bank BJB adalah Bank Pembangunan Daerah (BPD) yang sahamnya mayoritas dimiliki oleh Pemerintah Provinsi Jawa Barat dan Banten. Saat ini, Pemerintah Provinsi Jawa Barat memegang 38,52 persen saham, sementara Pemerintah Provinsi Banten memiliki 4,95 persen. Sisa kepemilikan tersebar di berbagai kota dan kabupaten di Jawa Barat dan Banten.
“Nantinya, desa-desa akan menjadi bagian dari pemilik saham di Bank Jabar (BJB). Jadi, uang yang kami distribusikan ke desa itu akan dibelikan saham, itulah rencana saya,” ungkap Dedi Mulyadi usai menghadiri kegiatan APDESI di Kantor Pemerintahan Provinsi Jawa Barat, pada Selasa (26/08). Inisiatif ini menandai langkah progresif pemerintah provinsi untuk memberdayakan ekonomi lokal.
Pembagian saham ini merupakan salah satu pilar utama dalam rencana kerja Pemerintah Provinsi Jawa Barat untuk tiga tahun ke depan. Dedi Mulyadi menjelaskan bahwa fokus awal pemerintah provinsi adalah mengoptimalkan program infrastruktur yang berbasis pada tingkat kabupaten dan kota, menciptakan fondasi pembangunan yang kokoh sebelum melangkah ke tahap selanjutnya.
Setelah infrastruktur tingkat kabupaten dan kota rampung, arah kebijakan akan beralih ke desa-desa yang menghadapi berbagai masalah sosial. Dedi menargetkan bahwa seluruh proses pembangunan infrastruktur di desa-desa akan dapat diselesaikan secara komprehensif pada tahun 2027. Ini menunjukkan komitmen kuat terhadap pemerataan pembangunan.
Dengan rampungnya agenda infrastruktur, barulah pada periode 2028 hingga 2029, Pemerintah Provinsi Jawa Barat akan memulai proses pembagian saham perbankan tersebut kepada desa-desa. Transisi ini dirancang untuk memastikan kesiapan desa dalam mengelola kepemilikan saham secara efektif.
“Proses pembangunan di tingkat kabupaten, provinsi, dan desa ditargetkan selesai pada tahun 2027. Kemudian, pada tahun 2028-2029, saya berharap Pemerintah Provinsi Jawa Barat sudah dapat membagikan saham kepada desa, yakni saham di sektor perbankan,” tegas Dedi, menggambarkan visi jangka panjangnya.
Dedi Mulyadi juga menyoroti kondisi desa saat ini yang, menurutnya, telah kehilangan figur-figur kunci, terutama mereka yang memiliki pemahaman mendalam mengenai pembangunan infrastruktur. Hilangnya “tokoh” ini dianggap sebagai salah satu tantangan dalam mencapai kemandirian desa.
Oleh karena itu, Dedi Mulyadi menekankan pentingnya menghidupkan kembali peran kepemimpinan di tingkat desa. “Sekarang di desa harus dihidupkan kembali ketokohan yang tokoh itu menjadi inspirasi pembangunan,” ujarnya, menyerukan agar pemimpin-pemimpin lokal yang berintegritas dan visioner dapat kembali muncul dan memandu arah pembangunan di komunitas mereka.
Ringkasan
Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi berencana membagikan saham PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat dan Banten (Bank BJB) kepada desa-desa di wilayahnya. Dana yang didistribusikan ke desa nantinya akan dialokasikan untuk pembelian saham bank tersebut, menjadikan desa bagian dari kepemilikan. Inisiatif ini merupakan langkah strategis pemerintah provinsi untuk memberdayakan ekonomi lokal.
Proses pembagian saham ini akan dilakukan bertahap, setelah fokus pembangunan infrastruktur kabupaten dan kota rampung. Targetnya, pembangunan infrastruktur desa selesai pada tahun 2027. Kemudian, pada periode 2028-2029, Pemerintah Provinsi Jawa Barat akan memulai proses pembagian saham perbankan tersebut kepada desa-desa, sekaligus menekankan pentingnya menghidupkan kembali peran kepemimpinan desa dalam pembangunan.
