Digitalisasi Bansos: Jurus Luhut Tekan Kemiskinan 34 Juta Orang?

Memulai masa pemerintahan Presiden Prabowo Subianto, Dewan Ekonomi Nasional (DEN) optimis bahwa langkah strategis digitalisasi bantuan sosial (bansos) berpotensi luar biasa mengurangi angka kemiskinan. Proyeksi ambisius menunjukkan bahwa inisiatif ini mampu menekan jumlah penduduk miskin hingga 34 juta jiwa.

Ketua Dewan Ekonomi Nasional, Luhut Binsar Pandjaitan, menegaskan optimisme ini dalam sebuah konferensi pers di Jakarta, Selasa (26/8). “Kalau kita lakukan ini semua, kita bisa mengurangi 34 juta (orang). Pengurangan angka kemiskinan yang sangat signifikan bila ini semua berjalan,” ujarnya, menggarisbawahi dampak transformatif dari program tersebut.

Sebagai langkah awal, pemerintah melalui Komite Percepatan Transformasi Digital Pemerintah akan meluncurkan implementasi perdana digitalisasi bansos di Banyuwangi, Jawa Timur, pada September 2025. Setelah fase uji coba ini berhasil, program inovatif ini direncanakan akan diperluas secara bertahap ke berbagai daerah di seluruh Indonesia, memastikan jangkauan yang lebih luas dan merata.

Inisiatif digitalisasi bansos ini merupakan bagian integral dari agenda prioritas Komite, yang juga mencakup digitalisasi perizinan usaha dan peningkatan integrasi komponen Digital Public Infrastructure (DPI). Fokus komite pada ketiga pilar ini menunjukkan komitmen pemerintah untuk mewujudkan ekosistem digital yang terintegrasi dan efisien demi pelayanan publik yang lebih baik.

Sistem digital ini dirancang dengan cermat untuk mengatasi berbagai tantangan dalam penyaluran bansos konvensional. Tujuannya adalah untuk meningkatkan akurasi penyaluran secara signifikan dengan meminimalkan inclusion error (kesalahan penerima) dan exclusion error (kesalahan tidak menerima). Selain itu, sistem ini akan memperkuat transparansi dan akuntabilitas proses penyaluran, serta memberdayakan masyarakat untuk melakukan verifikasi identitas digital secara mandiri melalui aplikasi yang terintegrasi.

Di balik layar, proses backend akan beroperasi secara otomatis, mengintegrasikan verifikasi data lintas lembaga untuk memastikan keabsahan dan kelayakan penerima. Kolaborasi data ini melibatkan institusi penting seperti BPJS Kesehatan, BPJS Ketenagakerjaan, BI–Himbara, ATR/BPN, hingga Samsat, menciptakan sistem yang komprehensif dan minim celah.

Populasi Miskin Indonesia: Data dan Realitas

Penting untuk memahami konteks data kemiskinan yang ada saat ini. Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS), jumlah penduduk miskin di Indonesia per Maret 2025 tercatat sebanyak 23,85 juta orang. Angka ini secara signifikan lebih rendah dari target potensi pengurangan kemiskinan 34 juta jiwa yang diproyeksikan oleh DEN, menunjukkan ambisi besar di balik inisiatif digitalisasi ini.

Anggota DEN, Arief Anshory Yusuf, memberikan penjelasan lebih lanjut mengenai proyeksi ini. Ia menegaskan bahwa angka 34 juta merupakan potensi pengurangan jumlah orang miskin selama periode pemerintahan Presiden Prabowo, namun dengan dua catatan penting yang harus dipenuhi agar target tersebut dapat tercapai.

Catatan pertama adalah tercapainya target pertumbuhan ekonomi yang cukup baik dan stabil. Catatan kedua menekankan pentingnya implementasi program pemerintah yang secara konsisten berpihak pada kelompok masyarakat miskin, di mana digitalisasi bansos menjadi salah satu pilar utamanya. Keberhasilan kedua faktor ini akan menjadi kunci dalam mewujudkan proyeksi ambisius DEN.

Namun demikian, Arief juga menggarisbawahi bahwa proyeksi signifikan ini hanya dapat diwujudkan secara optimal apabila metode pengukuran tingkat kemiskinan diperbaiki agar lebih akurat dan mencerminkan realitas sosial ekonomi masyarakat yang sesungguhnya.

“Kalau metode yang digunakan tidak diperbaiki, yang notabene sudah tidak merefleksikan kondisi ekonomi di masyarakat karena sudah tidak diperbarui selama 27 tahun, pengurangan kemiskinan itu diperkirakan hanya di angka 2 jutaan,” jelas Arief. Pernyataan ini menyoroti urgensi pembaruan metodologi pengukuran untuk memastikan bahwa setiap upaya pengentasan kemiskinan dapat terukur dengan tepat dan memberikan dampak maksimal.