Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa melontarkan saran krusial terkait pembayaran utang proyek Kereta Cepat Jakarta–Bandung (Whoosh). Ia merekomendasikan agar Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara (Danantara) tidak menggunakan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) untuk melunasi kewajiban tersebut, melainkan memanfaatkan sumber pendanaan lain yang tersedia.
Dalam rapat perdana Dewan Pengawas (Dewas) Danantara yang digelar di Kantor Danantara, Jakarta Selatan, pada Rabu (15/10), Purbaya mengusulkan skema pembayaran menggunakan dividen dari Badan Usaha Milik Negara (BUMN). Ia secara spesifik menyebutkan alokasi sebesar Rp 2 triliun per tahun dari total dividen BUMN sekitar Rp 90 triliun yang diterima Danantara. “Sudah saya sampaikan, karena Danantara menerima dividen dari BUMN sekitar Rp 90 triliun. Itu cukup untuk menutup Rp 2 triliun bayaran tahunan untuk kereta api cepat,” ujar Purbaya Yudhi Sadewa.
Pemerintah, melalui Menkeu Purbaya, secara tegas menyatakan bahwa posisi mereka sangat jelas: pembayaran utang Whoosh tidak seharusnya membebani APBN. Namun, di tengah upaya mencari solusi pendanaan, Purbaya menyoroti strategi investasi Danantara yang masih didominasi penempatan dana di obligasi pemerintah. Ia menyayangkan kecenderungan ini, mengingat obligasi tersebut pada dasarnya merupakan bagian dari Surat Utang Negara (SUN). Menkeu Purbaya meyakini bahwa dividen yang diterima Danantara akan terus bertambah setiap tahunnya, namun ia khawatir sebagian besar dana tersebut pada akhirnya akan tetap diinvestasikan kembali dalam obligasi pemerintah.
Dalam rapat yang turut dihadiri jajaran Dewas serta CEO Danantara, Rosan Roeslani, dan jajaran direksi, Purbaya tidak segan melontarkan kritik pedas. Ia secara langsung mempertanyakan strategi Danantara yang masih terfokus pada obligasi pemerintah. “Saya tadi sempat kritik, kalau Anda taruh obligasi begitu banyak di pemerintahan, keahlian Anda apa?” ungkapnya, mempertanyakan independensi dan efektivitas strategi investasi Danantara dalam mendorong proyek-proyek riil.
Pihak Danantara memberikan klarifikasi, berdalih bahwa kondisi investasi yang didominasi obligasi tersebut hanya bersifat sementara dan terjadi dalam tiga bulan terakhir. Hal ini disebabkan keterbatasan waktu untuk mengembangkan proyek-proyek lain. “Mereka bilang ini kan hanya tiga bulan terakhir ini karena tidak sempat buat proyek. Ke depan akan mereka perbaiki sehingga yang di obligasi itu akan buat proyek-proyek yang mendorong,” jelas Purbaya, menyampaikan komitmen Danantara untuk melakukan perbaikan dan mengalihkan fokus investasi pada proyek-proyek yang lebih produktif.
Meskipun saran pembayaran utang Whoosh dengan dividen senilai Rp 2 triliun per tahun sudah dianggap sebagai putusan final oleh Purbaya, pihak Danantara menyatakan akan mempelajari lebih lanjut skema pembayaran yang paling tepat. “Dia akan mempelajari lagi dan mereka akan propose ke kita seperti apa. Kalau saya bilang saya udah putus. Ya kira-kira nanti kita tunggu deh seperti apa studinya,” tutur Purbaya, mengindikasikan bahwa proses negosiasi atau kajian lebih lanjut masih akan berjalan.
Di sisi lain, Purbaya menegaskan bahwa selama struktur pembayarannya jelas, utang proyek Whoosh tidak akan menimbulkan masalah dalam beberapa waktu ke depan. Ia menambahkan bahwa walaupun klausul perjanjian mungkin mengharuskan pemerintah untuk membayar, Danantara dapat mengambil alih peran tersebut. “Saya tanya ke beliau tadi, apakah di klausulnya ada yang bayar harus pemerintah? Kan yang penting kalau saya tahu CDB, saya pernah diskusi juga. Mereka yang penting struktur pembayarannya clear. Jadi harusnya nggak ada masalah kalau Danantara bayar juga,” tegasnya, merujuk pada prioritas kejelasan struktur pembayaran bagi kreditur seperti CDB (China Development Bank).
Sebagai langkah final, hasil pembahasan mengenai pendanaan utang proyek Kereta Cepat Whoosh ini akan dilaporkan kepada Presiden Prabowo Subianto. Hal ini bertujuan untuk mendapatkan perintah langsung perihal penyelesaian utang proyek strategis yang telah bergulir sejak era Presiden Joko Widodo ini. “Tapi nanti kita lihat hasilnya seperti apa dan kita tunggu perintah dari Presiden,” pungkas Purbaya.
