Keracunan Massal: 800 Siswa Tumbang, Pemerintah Didorong Evaluasi MBG

Media asing menyoroti serius kasus keracunan massal yang menimpa lebih dari 800 siswa setelah mengonsumsi makanan dari program Makan Bergizi Gratis (MBG). Kondisi ini mendesak Kantor Staf Kepresidenan (KSP) untuk menyerukan evaluasi menyeluruh terhadap program tersebut demi menjamin keamanan pangan dan kesehatan peserta didik.

Kantor berita Reuters melaporkan, total lebih dari 800 siswa jatuh sakit dalam dua insiden keracunan makanan massal hanya dalam satu minggu akibat program MBG. Salah satu kasus terjadi di Jawa Barat, di mana 569 siswa dari lima sekolah di wilayah Garut merasakan mual dan muntah pada Rabu (17/9). Gejala ini muncul setelah mereka mengonsumsi hidangan ayam dan nasi yang disiapkan oleh satu dapur umum sehari sebelumnya, pada Selasa (16/9).

Menurut Sekretaris Pemerintah Daerah Garut, Nurdin Yana, per Jumat (19/9), sepuluh siswa masih menjalani perawatan di rumah sakit, sementara yang lainnya telah pulih. Awalnya, sekitar 30 siswa harus dirawat di rumah sakit, dengan sisanya mendapatkan penanganan di rumah. Menanggapi insiden ini, pemerintah setempat berjanji akan memperketat pengawasan terhadap dapur penyedia makanan. Yana juga menegaskan bahwa program tidak akan dihentikan, namun akan disesuaikan dengan pemberian makanan yang lebih sederhana dan aman seperti roti, susu, telur rebus, dan buah.

Kasus serupa lainnya melanda 277 siswa di Kepulauan Banggai, Provinsi Sulawesi Tengah, pada Rabu (17/9). Atas insiden ini, Badan Gizi Nasional (BGN) mengambil langkah cepat dengan menghentikan sementara distribusi makanan di area tersebut. Menteri Sekretaris Negara, Prasetyo Hadi, menyampaikan permohonan maaf atas terulangnya kasus-kasus ini di beberapa daerah, menegaskan bahwa insiden tersebut tidak sejalan dengan harapan pemerintah. Berbagai media internasional terkemuka seperti Australia Broadcasting Corporation (ABC News), BBC, CNN, The Guardian, Al Jazeera, hingga The Straits Times turut memberitakan maraknya keracunan imbas makanan MBG ini.

KSP: Perlu Evaluasi Menyeluruh Program MBG

Menyikapi serangkaian insiden tersebut, Kepala KSP, Muhammad Qodari, secara tegas menyatakan perlunya evaluasi menyeluruh terhadap Program MBG. Ia menekankan bahwa program ini harus dibenahi secara fundamental, baik dari aspek mekanisme maupun kelembagaan, agar tujuan utamanya tercapai tanpa menimbulkan risiko kesehatan bagi siswa.

“Memang harus ada perbaikan mekanisme, perbaikan kelembagaan, dari berbagai sisi. Ini sedang berlangsung prosesnya, doakan. Ini sudah wake up call, bahwa ini harus bisa diperbaiki secepatnya,” ujar Qodari di Jakarta, Sabtu (20/9). Qodari mengungkapkan kekhawatirannya akan potensi accident yang lebih parah di daerah-daerah terpencil yang mungkin memiliki fokus pengawasan dan fasilitas yang belum memadai dibandingkan perkotaan.

Lebih lanjut, Qodari menerangkan bahwa Program MBG seharusnya dirancang dengan standar “zero accident“. Ia menegaskan, “Ini perlu perbaikan secara menyeluruh, baik dari segi pendirian SPPG maupun pengiriman di lapangan.” Ironisnya, sejak awal pelaksanaan, telah muncul sejumlah kasus keracunan, termasuk peristiwa terbaru pada Kamis (18/9) di Kabupaten Garut, Jawa Barat, yang menimpa 569 siswa tersebut.

Menurut Qodari, Badan Gizi Nasional (BGN) tidak boleh menoleransi insiden semacam ini. Ia juga menyoroti risiko yang jauh lebih besar di daerah terpencil yang menghadapi keterbatasan akses dan fasilitas kesehatan. “Kalau di perkotaan mungkin cepat sembuh dan cepat tertangani karena fasilitas kesehatannya (bagus). Tapi kalau di daerah terpencil, itu bisa jadi bencana besar,” katanya memperingatkan. Qodari menggarisbawahi bahwa program MBG tidak boleh dijalankan dengan toleransi kesalahan sekecil apapun. “Tingkat keracunannya 5% atau 1%, itu tidak bisa. Ini program dengan zero tolerance terhadap accident. Jadi MBG itu harus sempurna,” pungkasnya, menekankan pentingnya kesempurnaan dalam pelaksanaan program yang menyangkut kesehatan dan masa depan anak bangsa.