Menteri Koordinator Bidang Pangan, Zulkifli Hasan, menegaskan bahwa kuota pupuk bersubsidi bagi para petani saat ini masih sangat melimpah. Ia lantas mendorong para petani untuk segera mengajukan permohonan jika membutuhkan tambahan pupuk, demi memastikan ketersediaan pasokan esensial untuk lahan pertanian mereka.
Komitmen pemerintah dalam mendukung sektor pertanian dibuktikan dengan kenaikan signifikan kuota pupuk bersubsidi tahun ini, dari semula 4 juta ton menjadi 9,5 juta ton. Namun, Zulkifli Hasan menyoroti bahwa realisasi serapan pupuk bersubsidi hingga kini baru mencapai angka 6,3 juta ton, mengindikasikan bahwa masih banyak stok yang belum tersalurkan secara optimal.
“Stok [pupuk bersubsidi] masih sangat cukup,” tegas Zulhas saat kunjungan di Jombang, Jawa Timur, Sabtu (25/10) malam, seperti dikutip dari Antara. Ia menambahkan, “Kalau ada yang kurang, lapor saja. Tapi tidak boleh makelar, tengkulak,” sebuah peringatan keras untuk mencegah praktik penyelewengan yang dapat menghambat distribusi pupuk kepada petani yang berhak.
Secara spesifik untuk wilayah Jawa Timur (Jatim), Zulkifli Hasan memaparkan bahwa realisasi jatah pupuk bersubsidi baru mencapai 1,5 juta ton, padahal kuota yang dialokasikan mencapai 2 juta ton. Ia mengakui, dari hasil dialog langsung dengan petani di lapangan, banyak dari mereka yang secara konsisten menyuarakan keinginan untuk mendapatkan tambahan pupuk bersubsidi.
Kekagetan muncul melihat fakta bahwa “Pupuk banyak, stok penuh, tapi tiap musim tanam tidak habis,” ucap Zulhas prihatin. Oleh karena itu, ia berjanji akan melakukan pengecekan ulang terhadap mekanisme distribusi dan penyerapan pupuk di lapangan untuk menemukan akar permasalahan serta memastikan pasokan benar-benar sampai ke tangan petani.
Sebagai upaya meringankan beban petani, pemerintah melalui Menteri Koordinator Bidang Pangan telah mengambil keputusan penting untuk menurunkan harga pupuk bersubsidi hingga 20 persen. Penurunan ini berdampak langsung pada harga pupuk Urea, yang kini menjadi Rp 90 ribu per sak dari sebelumnya Rp 112.500 per sak, memberikan angin segar bagi pengeluaran produksi pertanian.
Baca juga:
- Harga Pupuk Subsidi Turun 20%, Distribusi Masih Jadi Tantangan
- Harga Pupuk Subsidi Turun 20%, Distribusi Masih Jadi Tantangan
Di sisi lain, aspirasi dari para petani juga menjadi sorotan. Koirul, seorang petani dari Desa Plosogenuk, Jombang, mengungkapkan harapannya agar mendapatkan tambahan jatah pupuk bersubsidi. Baginya, alokasi yang diterima saat ini masih dirasa belum mencukupi untuk kebutuhan lahan pertaniannya.
Senada dengan Koirul, Karlan, petani lain di wilayah tersebut, juga sangat mengharapkan penambahan jatah pupuk. Ia menjelaskan bahwa selama ini terpaksa membeli pupuk non-subsidi demi menutupi kekurangan pasokan untuk lahan garapannya. “Kalau jatah empat karung biasanya kurang, jadi harus beli lagi yang nonsubsidi,” keluhnya, menggambarkan realita di lapangan yang bertolak belakang dengan ketersediaan pupuk bersubsidi yang melimpah namun sulit diakses sepenuhnya.
Ringkasan
Menteri Koordinator Bidang Pangan, Zulkifli Hasan, menegaskan bahwa kuota pupuk bersubsidi sangat melimpah dan mendorong petani untuk mengajukan permohonan tambahan. Pemerintah telah menaikkan kuota dari 4 juta ton menjadi 9,5 juta ton, namun realisasi serapan baru mencapai 6,3 juta ton, termasuk di Jawa Timur yang baru 1,5 dari 2 juta ton. Zulhas prihatin dengan rendahnya serapan ini meski petani membutuhkan dan berjanji akan memeriksa mekanisme distribusi, serta mengingatkan untuk tidak melibatkan makelar.
Sebagai bentuk dukungan, pemerintah telah menurunkan harga pupuk bersubsidi hingga 20%, menjadikan harga Urea Rp 90.000 per sak. Namun, petani di Jombang seperti Koirul dan Karlan mengungkapkan bahwa alokasi pupuk bersubsidi yang diterima saat ini masih belum mencukupi. Mereka sering terpaksa membeli pupuk non-subsidi untuk memenuhi kebutuhan lahan pertaniannya.
