Evaluasi 1 Tahun Prabowo-Gibran: Keberhasilan & Tantangan Sektor Utama

Kinerja satu tahun Pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka menuai penilaian “cukup baik” dalam menjalankan berbagai programnya. Meskipun demikian, sejumlah pakar dan lembaga riset menyoroti banyaknya sektor yang masih memerlukan perbaikan signifikan dan optimalisasi mendalam.

Evaluasi ini terungkap dalam gelaran Katadata Policy Dialogue bertajuk ‘Satu Tahun Prabowo-Gibran, Mengukur Langkah Awal Prabowonomics’ yang diselenggarakan di Jakarta, pada Selasa (21/10). Diskusi ini menghadirkan berbagai pandangan mengenai progres dan tantangan yang dihadapi pemerintah dalam setahun terakhir.

“Penilaian kami untuk satu tahun kinerja Presiden Prabowo-Wapres Gibran adalah cukup baik saat ini untuk semua pilar,” ungkap Direktur Riset Prasasti, Gundy Cahyadi, salah satu pemateri dialog. Penilaian ini didasarkan pada riset mendalam yang dilakukan oleh lembaga penelitian Prasasti terhadap Key Performance Indicator (KPI) pemerintah. Metodologi yang digunakan adalah membandingkan target-target yang termuat dalam Peraturan Presiden No. 12 Tahun 2025 mengenai Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) dengan realisasi pelaksanaannya di lapangan.

Baca juga:

• Prasasti Beri Catatan Perbaikan Agar MBG Lebih Efektif Menekan Angka Stunting
• Rapor Kuning Setahun Prabowo – Gibran: Minim Dampak ke Ekonomi Riil

Gundy menjelaskan, Prasasti membagi penilaian kinerja ke dalam lima kategori, yaitu exceeding expectation (melampaui ekspektasi), on track (sesuai jalur), acceptable (belum on track namun cukup baik), developing (masih perlu banyak perbaikan), dan significant gap (membutuhkan perbaikan yang sangat besar). Secara keseluruhan, kinerja pemerintahan Prabowo-Gibran berada “di bawah on track tapi di atas developing,” tambahnya.

Prasasti merangkum evaluasi setahun pemerintahan Prabowo-Gibran ke dalam empat sektor utama. Sektor ekonomi dan industri, serta transformasi Sumber Daya Manusia (SDM) masih berada pada kategori developing. Sementara itu, sektor politik, hukum, dan keamanan, bersama dengan bidang sosial, kemiskinan, lingkungan, dan budaya, meraih penilaian acceptable atau cukup baik.

Sebagai contoh, Gundy menyebutkan target penerimaan pajak yang diukur dengan tax ratio (perbandingan penerimaan pajak terhadap Produk Domestik Bruto/PDB) sebesar 10,03%. Pada semester II 2025, angka tersebut baru mencapai 9%. “Belum on track, tapi cukup baik,” jelasnya. Selain itu, Prasasti juga menyoroti ambisi pemerintah untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan hingga mencapai 8% pada tahun 2029. Program-program prioritas seperti Food Estate, pembangunan infrastruktur pedesaan, serta penyediaan hunian terjangkau dengan sanitasi layak menjadi kunci. Namun, kekosongan proses deregulasi yang jelas dalam penciptaan usaha justru dinilai “memperlambat percepatan pertumbuhan ekonomi.”

Satu Tahun Prabowo-Gibran, Pengusaha Butuh Kepastian Regulasi

Dalam setahun pemerintahan Prabowo-Gibran, kalangan pengusaha menyoroti kebutuhan mendesak akan kepastian regulasi. Wakil Ketua Umum Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo), Sanny Iskandar, menegaskan pentingnya hal ini. Ia menyatakan bahwa masalah ekonomi tidak dapat dilepaskan dari dinamika politik, khususnya sejak periode kedua Presiden Joko Widodo hingga setahun pertama Presiden Prabowo. Sanny mencontohkan dampak pemecahan kementerian akibat penambahan kursi kabinet yang berakibat pada sinkronisasi antar-kementerian yang belum optimal, berimbas pada dunia usaha.

“Kami coba sesuaikan. Dan memang yang terjadi, apa yang sebetulnya [mesti] dibenahi, kami sangat mendambakan adanya kepastian dalam masalah yang berhubungan dengan kebijakan,” ujar Sanny dalam acara yang sama.

Guru Besar Ekonomi Universitas Indonesia (UI), Mohammad Ikhsan, menggarisbawahi pentingnya menempatkan individu terbaik sesuai kepakaran mereka di posisi strategis, mengingat adanya “erosi teknokrasi” yang terjadi saat ini. Ia memberikan contoh kebijakan Biodiesel di atas 30% (B50) yang direncanakan akan diterapkan tahun depan. “Ini nggak make sense. Negara nggak untung, pengusaha CPO nggak untung, pengusaha biodiesel enggak untung. What for? Mestinya ada teknokrasi,” kritik Ikhsan.

Ikhsan juga menyoroti isu konsistensi pemerintah, terutama terkait jargon efisiensi. Ia membandingkan target efisiensi dengan fenomena kabinet yang makin gemuk serta kenaikan signifikan belanja alat utama sistem senjata (alutsista). Menurutnya, kondisi ini tidak sejalan dengan pengukuran Incremental Capital Output Ratio (ICOR). “Di mana letak efisiensi kalau kita bangun tentara yang besar, gap-nya geopolitik apa bener mau perang? Kabinet yang besar, all overated cost. pasti ICOR naik. Yang disebut ICOR itu, you have to be slim, efficient,” lanjutnya, menekankan pentingnya postur pemerintah yang ramping dan efisien.

Peneliti Utama Politik di Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN), Siti Zuhro, turut memberikan masukan penting terkait reformasi birokrasi dalam evaluasi pemerintahan Prabowo-Gibran. Ia mendesak Pemerintahan Presiden Prabowo Subianto untuk menjaga birokrasi dari kepentingan politik, sebab birokrasi yang andal merupakan penopang utama negara maju. “Maka kalau kita, Indonesia, sudah mendeklarasikan diri ingin masuk ke kelas birokrasi dunia, bahkan gak bisa ditawar, jangan lagi birokrasi ditarik-tarik ke kepentingan politik,” tegas Siti Zuhro.

Ia mencontohkan negara tetangga seperti Singapura, yang birokrasinya tidak mengenal politisasi. Siti Zuhro menceritakan pengalamannya saat melakukan studi di sana, di mana PNS Singapura terkejut dengan kondisi di Indonesia yang birokrasinya kerap ditarik ke politik praktis. “Sebagai istilahnya itu pendongkrak elektoral ataupun apapun begitu ya. Sehingga birokrasinya partisan, dukung-mendukung, sampai kelurahan, desa. Nah itu gak boleh sebetulnya,” ujarnya. Ia khawatir jika birokrasi kita saat ini “kaya struktur” namun justru “miskin fungsi.”

Mencari Keseimbangan

Acara diskusi Katadata Policy Dialogue yang bertajuk Satu Tahun Prabowo Gibran di Jakarta, Selasa (21/10), juga menyoroti gaya kepemimpinan. Direktur Eksekutif NEXT Indonesia Center, Christiantoko, menilai gaya kepemimpinan Prabowo yang “gaspol” atau cepat harus diimbangi oleh kecakapan orang-orang di sekitarnya. “Prabowo ini begitu masuk langsung gaspol. Celakanya, dia tidak diimbangi talent scouting cukup baik,” ujarnya. Ia mencontohkan rajinnya Presiden berdiplomasi ke luar negeri, yang seringkali tidak diikuti secara cepat oleh pernyataan atau langkah konkret dari Menteri Luar Negeri sebagai operator. “Apa yang dilakukan pemerintah ini kalau dari statement-statement Presiden, dia ingin suatu perubahan yang menurut saya harus cepat-cepat diikuti operator-operatornya. Seringnya, berkunjung ke luar negeri tapi nggak diimbangi statement Menlu (Menteri Luar Negeri), ketinggalan ini. Yang riil Menlu, Presidennya sendiri,” kata dia.

Siti Zuhro menambahkan bahwa fokus Prabowo pada geopolitik perlu diimbangi dengan perbaikan di dalam negeri. “Kalau gaspol, tidak hanya [urusan] dalam negeri, gaspol-nya ke luar negeri. Prabowo itu enggak ada tedeng aling-alingnya [ke urusan luar negeri]. Bagus saja,” katanya. Salah satu sektor domestik yang memerlukan perhatian serius adalah program prioritas Makan Bergizi Gratis (MBG). Dengan banyaknya insiden keracunan dan pola instruksi yang cenderung top-down, masalah ini berpotensi menjadi lebih serius jika tidak ada pembenahan menyeluruh. “Intinya domestik kita mesti benahi. Enggak mungkin ke internasional [tapi] wajah kita masih carut-marut,” pungkas Siti Zuhro.

DPR Bukan Hanya Cap

Sebagai solusi, peneliti politik di Centre for Strategic and International Studies (CSIS), Arya Fernandes, menawarkan beberapa gagasan konstruktif. Pertama, ia mendorong DPR untuk menjadi institusi yang lebih kritis dan akuntabel terhadap kebijakan pemerintah. “Kita tidak berharap legislatif kita menjadi seperti masa Orba, hanya memberi cap kebijakan-kebijakan politik eksekutif. Legislatif mesti lebih akuntabel, partisipatif, agar masyarakat punya saluran pendapat,” urainya.

Kedua, Arya Fernandes mengusulkan perbaikan tata kelola kelembagaan dengan meminimalisasi politik praktis, terutama dalam program-program berskala masif seperti MBG dan Koperasi Desa. “Jangan sampai menjadi aspek melakukan mobilisasi politik. Sangat berisiko sekali,” katanya. Selain itu, perbaikan kelembagaan juga dapat dilakukan melalui penyederhanaan jumlah kementerian/lembaga. Mengingat Presiden hanya memprioritaskan delapan sektor melalui Asta Cita, eksekutif perlu “memikirkan ulang jumlah kementerian/lembaga gemuk ini benar-benar dibutuhkan untuk Indonesia maju 2045 atau tidak,” katanya. “Kalau nggak, ya evaluasi.”