JAKARTA – DPR RI menyoroti rencana pemerintah untuk memberikan insentif, sebuah langkah yang bertujuan untuk menarik kembali (repatriasi) dana dolar milik Warga Negara Indonesia (WNI) yang saat ini tersimpan di luar negeri. Isu ini mengemuka dalam rapat kerja antara Komisi XI DPR dan Bank Indonesia (BI), Senin (22/9/2025).
Anggota Komisi XI DPR, Galih Dimuntur Kartasasmita, secara khusus menanyakan apakah Bank Sentral telah dilibatkan dalam diskusi terkait rencana pemberian insentif tersebut. Pertanyaan ini dilontarkan langsung kepada enam anggota Dewan Gubernur BI, termasuk Gubernur BI Perry Warjiyo, di ruang rapat Komisi XI.
“Apakah sudah ada koordinasi, pembicaraan, diajak ngomong, atau WA-an lah [diskusi via WhatsApp] dengan BI? Karena ini perlu skema yang matang. Tidak bisa sembarangan, ‘saya mau bawa duit dolar orang ke sini’, pasti ada skemanya. Bank Indonesia perlu diajak bicara,” tegas Galih, menekankan pentingnya keterlibatan BI dalam perumusan kebijakan ini.
Baca Juga: Kisi-Kisi Cara Pemerintahan Prabowo Bawa Dolar WNI yang Suka Ditaruh di Singapura Cs
Rencana pemberian insentif ini sebelumnya diungkapkan oleh Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa setelah rapat dengan Presiden Prabowo Subianto pada Jumat (19/9/2025). Perlu diketahui, BI dan Kementerian Keuangan (Kemenkeu) merupakan dua pilar penting dalam Komite Stabilitas Sistem Keuangan (KSSK).
Sayangnya, pertanyaan krusial dari anggota DPR tersebut tidak mendapatkan respons langsung dari BI, baik selama rapat berlangsung maupun setelahnya. Usai rapat, Perry Warjiyo memilih untuk tidak menjawab pertanyaan wartawan. Sikap serupa juga ditunjukkan oleh Deputi Gubernur Senior BI, Destry Damayanti, yang kemudian menugaskan Kepala Departemen Komunikasi BI, Ramdan Denny Prakoso, untuk memberikan penjelasan.
Baca Juga: Rapat dengan BI, Politisi Golkar Kritik Rencana Pemerintah Tarik Dolar WNI dari Luar Negeri
Namun, Ramdan pun tidak memberikan tanggapan spesifik mengenai isu repatriasi dolar tersebut. Ia hanya menyampaikan pernyataan umum terkait hasil rapat antara BI dan Komisi XI mengenai Laporan Kinerja BI Kuartal III/2025.
“Secara kesimpulan, Bapak Gubernur berkali-kali menjelaskan bahwa Bank Indonesia akan siap bersinergi dengan pemerintah, dengan semua pihak,” ujar Ramdan, memberikan kesan diplomatis namun kurang memberikan kejelasan mengenai posisi BI terkait repatriasi dolar.
Baca Juga: Nilai Tukar Rupiah terhadap Dolar AS Hari Ini, Selasa 23 September 2025
Di sisi lain, Menkeu Purbaya menegaskan bahwa langkah repatriasi ini akan ditempuh melalui mekanisme berbasis pasar (market-based), dan bukan melalui paksaan. Ia juga mengungkapkan bahwa pembahasan mengenai mekanisme ini masih berlangsung di lingkup Istana Kepresidenan.
“Nanti kalau sudah clear baru dikasih tahu. Di Istana yang mikirin,” kata Purbaya saat konferensi pers APBN KiTa di Kemenkeu, Senin (22/9/2025), memberikan sedikit gambaran mengenai proses pengambilan keputusan.
Purbaya mencontohkan, banyak WNI yang lebih memilih menyimpan dolar AS di Singapura karena tergiur keuntungan tertentu. Ia bahkan mengungkap fakta bahwa ratusan juta dolar AS berpindah ke Singapura atau negara lain setiap bulannya.
Menurutnya, pemerintah sedang melakukan kalkulasi potensi risiko dari kebijakan ini. Namun, Kemenkeu berkomitmen untuk menghilangkan insentif-insentif yang selama ini membuat WNI lebih memilih untuk menyimpan dananya di luar negeri.
“Kita akan menghilangkan keuntungan itu biar enggak ada lagi orang mempunyai insentif, mempunyai niat untuk naruh di sana. Kira-kira gitu,” jelasnya.
Meskipun baru menjabat sebagai Menkeu kurang dari sebulan, Purbaya optimistis bahwa peluang untuk menarik dolar WNI dari luar negeri cukup besar.
“Nanti kita lihat seperti apa. Ini masih kita hitung juga ada risikonya apa enggak. Tapi kelihatannya sih bisa jalan,” pungkasnya, memberikan sedikit harapan terkait keberhasilan rencana repatriasi dolar ini.
