Wakil Ketua MPR RI Eddy Soeparno menegaskan bahwa Indonesia perlu merumuskan pilar ekonomi baru yang berlandaskan pada ekonomi rendah karbon (low carbon economy). Inisiatif strategis ini tidak hanya krusial untuk mendorong pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan, tetapi juga menjadi jawaban atas tantangan dalam meningkatkan penerimaan negara. Sektor ini diyakini memiliki potensi besar untuk menyumbangkan kontribusi signifikan bagi perekonomian nasional, terutama melalui mekanisme perdagangan karbon.
Menanggapi situasi di mana Indonesia berupaya keras untuk meningkatkan pendapatan negara dari sektor-sektor tradisional seperti pajak, cukai, dan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP), Eddy Soeparno menyoroti keberadaan ekonomi rendah karbon sebagai peluang strategis yang belum tergarap optimal. “Kita punya satu sektor yang bisa dikembangkan, yaitu low carbon economy. Salah satunya lewat perdagangan karbon yang kita miliki,” ujar Eddy dalam acara Katadata Sustainable Action for the Future Economy (SAFE) 2025 di Jakarta, Kamis (11/9).
Selain potensi besar dari perdagangan karbon, Eddy Soeparno juga menggarisbawahi peran vital teknologi Carbon Capture and Storage (CCS) sebagai akselerator pengembangan ekonomi rendah karbon. Teknologi inovatif ini tidak hanya menawarkan solusi lingkungan yang efektif, tetapi juga membuka cakrawala kegiatan ekonomi baru yang menjanjikan. “Tadi dari CCS juga menjadi salah satu pendorong dan motivasi kita untuk meningkatkan kegiatan di sana karena kita bisa mendapatkan sebuah kegiatan ekonomi yang baru,” jelasnya, menyoroti peluang ekonomi yang tercipta dari implementasi teknologi ini.
Baca juga:
- Pemerintah Fokus Bangun Transportasi Rendah Emisi, Genjot Produksi EV Lokal
- Danantara: Proyek Energi Terbarukan Buka Kesempatan Investasi Hingga US$ 200 M
- Impor Kendaraan Listrik Melonjak Tajam, Pemerintah akan Setop Insentif Bea Masuk
Meskipun demikian, Eddy Soeparno tidak menampik adanya sejumlah hambatan signifikan yang menghadang implementasi ekonomi rendah karbon di Indonesia. Salah satu kendala utama yang ia soroti adalah kompleksitas birokrasi, khususnya mekanisme perizinan yang melibatkan koordinasi lintas kementerian dan lembaga. Menurutnya, proses ini terlalu berbelit dan dapat menurunkan minat investor.
“Siapapun yang ingin masuk ke bisnis atau ekonomi karbon rendah hari ini harus berkoordinasi dengan empat Kemenko dan 12 kementerian. Jadi yang mau masuk itu dia semangat, tapi begitu melihat perizinannya, wah kok ruwet banget, ya, mungkin jadi discourage,” ungkap Eddy, menggambarkan bagaimana kerumitan regulasi dapat mematahkan semangat para pelaku usaha dan investor potensial.
Melihat tantangan tersebut, Eddy Soeparno mengusulkan sebuah solusi strategis: pembentukan lembaga integrator. Lembaga ini diharapkan dapat berfungsi sebagai koordinator tunggal yang menyelaraskan peran berbagai kementerian dan lembaga terkait, sehingga memangkas birokrasi dan mempermudah proses. “Nah, [lembaga] itu agar pelaku usaha, investor atau siapapun yang mau masuk ke low carbon economy itu bisa melakukannya dengan mudah tanpa ada kendala koordinasi,” pungkasnya, menekankan pentingnya peran lembaga ini dalam memfasilitasi pengembangan ekonomi rendah karbon.
Ringkasan
Wakil Ketua MPR RI Eddy Soeparno menekankan pentingnya Indonesia merumuskan pilar ekonomi baru berbasis ekonomi rendah karbon demi pertumbuhan berkelanjutan dan peningkatan penerimaan negara. Sektor ini berpotensi besar melalui perdagangan karbon serta teknologi Carbon Capture and Storage (CCS) yang dapat membuka kegiatan ekonomi baru.
Namun, implementasi ekonomi rendah karbon terhambat oleh birokrasi perizinan yang kompleks, melibatkan banyak kementerian dan berpotensi menurunkan minat investor. Untuk mengatasi tantangan ini, Eddy mengusulkan pembentukan lembaga integrator guna menyelaraskan koordinasi dan mempermudah proses bagi pelaku usaha.
