Gelombang demonstrasi yang melanda Indonesia dalam beberapa hari terakhir telah memicu kekhawatiran serius di kalangan pelaku usaha. Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia secara tegas menyoroti dampak krusial fenomena ini terhadap iklim investasi di Tanah Air. Menanggapi situasi ini, Wakil Ketua Umum Koordinator Kadin Bidang Investasi, Hilirisasi, Energi, dan Lingkungan, Bobby Gafur Umar, mendesak pemerintah untuk segera mengambil tindakan cepat dan tegas guna memulihkan stabilitas serta kepercayaan pasar.
Bobby menjelaskan, sejak Kamis pekan lalu, aksi demonstrasi tidak hanya meluas tetapi juga menimbulkan kerusakan signifikan pada berbagai fasilitas publik. Kondisi ini, menurutnya, berpotensi menciptakan persepsi negatif yang mendalam di mata investor, baik domestik maupun asing, terutama terkait risiko investasi dan kepastian hukum. “Ini sangat berbahaya, terutama terkait risiko investasi dan kepastian hukum,” tegas Bobby kepada Katadata.co.id, Minggu (31/8). Ia menekankan bahwa kedua faktor tersebut merupakan pilar utama dalam membangun iklim investasi yang kondusif. Padahal, Indonesia sejatinya memiliki peluang besar untuk menggenjot pertumbuhan ekonomi hingga 8% pada tahun 2029, didukung oleh tren peningkatan investasi dalam 2-3 tahun terakhir. Namun, potensi emas ini terancam sirna jika stabilitas politik dan keamanan terusik. “Jika pemerintah gagal menjaga kondusivitas, investor bisa berpikir ulang menanamkan modalnya di Indonesia,” tambahnya, mengingatkan akan konsekuensi serius dari situasi yang memburuk.
Potensi Kerugian Bisa Besar
Lebih lanjut, Bobby Gafur Umar juga menyoroti dugaan lemahnya respons aparat keamanan dalam menghadapi aksi penjarahan rumah-rumah pejabat publik, yang menjadi perbincangan hangat di media sosial. Ia memperkirakan bahwa kerugian akibat kerusuhan dan penjarahan ini akan sangat besar, meskipun nilai pastinya belum dapat dihitung secara akurat. Dalam pandangannya, situasi ini menuntut intervensi cepat dan tegas dari pemerintah. “Pemerintah harus segera mengambil langkah cepat dan tegas,” serunya, menandaskan urgensi penanganan masalah ini.
Sejalan dengan pandangan Kadin, Ekonom dan Direktur Eksekutif CORE Indonesia, Mohammad Faisal, turut menilai bahwa gelombang kerusuhan yang terjadi belakangan ini telah membawa dampak serius bagi perekonomian nasional. Faisal menyebutkan bahwa aksi penjarahan dan perusakan fasilitas publik yang berskala besar ini, meskipun belum dapat dihitung secara pasti nilainya, telah menimbulkan kerusakan yang sangat signifikan dan bersifat destruktif. Ia merinci bahwa kerugian tidak hanya terbatas pada rumah-rumah pejabat yang dijarah, seperti milik Ahmad Sahroni, Uyakuya, dan Eko Patrio, melainkan juga mencakup fasilitas umum dan bahkan gedung DPR. Keadaan ini, lanjutnya, berpotensi memperburuk stabilitas politik dan sosial, sekaligus mengikis kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah.
Untuk meredam keresahan yang kian meluas, Faisal menekankan urgensi langkah korektif konkret dari pemerintah. Ia memperingatkan bahwa tanpa tindakan serius, kerusuhan berisiko untuk terus berlanjut dan memperdalam krisis yang ada. “Yang dibutuhkan sekarang adalah langkah korektif nyata. Pernyataan dari pemerintah dan aparat juga harus menenangkan, bukan menantang atau provokatif,” tegas Faisal. Ia menambahkan, penyelesaian masalah krusial ini harus didekati dengan kepala dingin dan strategi yang mampu meredam ketegangan, demi mencegah potensi kerugian yang lebih luas dan menjaga keutuhan perekonomian nasional.
Ringkasan
Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia menyatakan kekhawatiran serius terhadap dampak demonstrasi yang mengganggu iklim investasi di Tanah Air. Wakil Ketua Umum Kadin, Bobby Gafur Umar, mendesak pemerintah untuk segera bertindak tegas demi memulihkan stabilitas, karena kerusakan fasilitas publik berpotensi menciptakan persepsi negatif bagi investor dan mengancam potensi pertumbuhan ekonomi Indonesia.
Ekonom Mohammad Faisal dari CORE Indonesia turut menilai bahwa kerusuhan dan penjarahan menimbulkan kerugian besar, merusak stabilitas politik dan sosial, serta mengikis kepercayaan masyarakat. Kedua pihak menekankan urgensi pemerintah mengambil langkah korektif nyata dan mengeluarkan pernyataan yang menenangkan guna mencegah krisis berkelanjutan dan menjaga keutuhan perekonomian nasional.
