Skema gaji tunggal atau single salary bagi Aparatur Sipil Negara (ASN), yang sempat menjadi perbincangan hangat, dipastikan belum akan berlaku pada tahun 2026. Ini menjadi kabar penting bagi seluruh pihak yang menantikan transformasi sistem penggajian ASN.
Kepastian ini disampaikan oleh Direktur Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Direktorat Jenderal Anggaran Kementerian Keuangan, Rofyanto Kurniawan. Dengan tegas ia menyatakan, “Belum. 2026 belum (diterapkan),” saat berada di Gedung DPR pada Rabu (28/8).
Rofyanto menjelaskan bahwa kebijakan ini masih dalam tahap perencanaan untuk periode jangka menengah, sehingga sistem penggajian baru tersebut tidak akan diterapkan dalam waktu dekat. Ia menggarisbawahi bahwa dalam nota keuangan, kebijakan ini secara eksplisit disebut sebagai agenda jangka menengah. Penerapannya akan sangat bergantung pada perkembangan kondisi ke depan, serta akan mempertimbangkan berbagai aspek komprehensif lain terkait skema gaji ASN.
Apa Itu Gaji Tunggal?
Meskipun penerapannya masih tertunda, wacana penerapan single salary kembali mencuat, terutama dengan kemunculannya dalam Buku II Nota Keuangan dan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) 2026. Ini menunjukkan bahwa pemerintah serius dalam merencanakan perubahan mendasar pada manajemen ASN.
Pemerintah secara eksplisit menyebutkan dalam dokumen RAPBN 2026 bahwa salah satu agenda yang akan dilakukan pada periode jangka menengah adalah “penataan proses bisnis dan kelembagaan pembangunan, transformasi manajemen ASN, transformasi kesejahteraan, dan sistem penggajian tunggal.” Ini menegaskan bahwa single salary adalah bagian integral dari reformasi ASN yang lebih luas.
Untuk memahami lebih dalam, konsep gaji tunggal ini pernah dijelaskan detail dalam dokumen Civil Apparatus Policy Brief Badan Kepegawaian Negara (BKN) tahun 2017, bertajuk ‘Kebijakan Sistem Penggajian Pegawai Negeri Sipil: Desain Gaji dan Tunjangan’. Dokumen ini menjadi referensi penting dalam memahami landasan pemikiran di balik skema baru tersebut.
Dalam desain baru sistem penghasilan PNS ini, penghasilan akan disajikan dalam bentuk indeks. Indeks ini mencakup tiga komponen utama: indeks gaji, persentase tunjangan kinerja dari gaji, serta indeks kemahalan daerah. Pendekatan indeks ini diharapkan dapat menciptakan sistem yang lebih transparan dan adil.
Dengan mengadopsi pola single salary, seorang PNS nantinya hanya akan menerima satu jenis penghasilan. Penghasilan tunggal ini merupakan gabungan dari berbagai komponen penghasilan yang sebelumnya terpisah, menyederhanakan struktur penggajian.
Secara spesifik, sistem single salary ini terdiri dari unsur jabatan (yang menjadi dasar gaji) dan tunjangan (mencakup tunjangan kinerja dan tunjangan kemahalan). Penentuan besaran gaji pada berbagai jenis jabatan PNS akan ditentukan melalui sistem grading, sebuah mekanisme penting dalam evaluasi kompensasi.
Grading sendiri dapat diartikan sebagai level atau peringkat nilai jabatan yang merefleksikan posisi, beban kerja, tanggung jawab, dan tingkat risiko pekerjaan. Setiap grading akan dibagi lagi menjadi beberapa ‘step’, dengan nilai rupiah yang berbeda-beda, memungkinkan variasi gaji yang lebih granular sesuai kompleksitas jabatan.
Implikasinya, bukan tidak mungkin seorang PNS yang menduduki jabatan yang sama dapat memperoleh besaran gaji yang berbeda. Hal ini sangat bergantung pada penilaian ‘harga jabatan’ yang ditinjau dari beban kerja, tanggung jawab, dan risiko pekerjaan yang diemban, sehingga gaji akan lebih mencerminkan kontribusi individu.
Ringkasan
Skema gaji tunggal bagi Aparatur Sipil Negara (ASN) dipastikan belum akan berlaku pada tahun 2026. Hal ini disampaikan oleh Direktur Penyusunan Anggaran Kemenkeu, Rofyanto Kurniawan, yang menjelaskan bahwa kebijakan ini masih dalam tahap perencanaan jangka menengah dan penerapannya akan bergantung pada kondisi ke depan serta berbagai aspek komprehensif.
Konsep gaji tunggal, yang menjadi bagian dari transformasi manajemen ASN dalam RAPBN 2026, akan menyatukan berbagai komponen penghasilan menjadi satu, mencakup unsur jabatan, tunjangan kinerja, dan tunjangan kemahalan. Besaran gaji akan ditentukan melalui sistem grading, yaitu level nilai jabatan berdasarkan beban kerja, tanggung jawab, dan risiko, memungkinkan gaji berbeda untuk jabatan yang sama sesuai “harga jabatan” individu.
