Indonesia berencana membangun Pembangkit Listrik Tenaga Nuklir (PLTN) dengan total kapasitas ambisius, mencapai 7 Giga Watt (GW). Direktur Utama PT PLN (Persero), Darmawan Prasodjo, mengungkapkan bahwa rencana besar ini telah masuk dalam rumusan Rencana Umum Penyediaan Tenaga Listrik (RUPTL) hingga tahun 2040.
“Ini masih berupa draf, jadi pemodelannya masih dalam proses,” jelas Darmawan dalam rapat dengar pendapat bersama Komisi VII DPR RI, yang diikuti secara daring pada Selasa (26/8).
Rencana pembangunan 7 GW PLTN ini merupakan kelanjutan dari RUPTL 2025-2034, yang sebelumnya telah mengagendakan pembangunan dua PLTN dengan kapasitas masing-masing 250 Megawatt (MW). Darmawan menekankan bahwa dengan adanya rencana ambisius ini, pembahasan terkait nuklir perlu diintegrasikan secara komprehensif dalam Undang-Undang sektor Kementerian ESDM.
“Diperlukan strategi yang matang, kebijakan pemerintah yang jelas, pembangunan kapasitas dari institusi terkait, hingga dukungan politik yang kuat. Hal ini penting, mengingat perubahan iklim yang menuntut ketersediaan energi dengan harga terjangkau,” tegasnya.
Baca juga:
- Bahlil Terima Lima Proposal Pembangunan PLTN, Termasuk dari Rusia dan Kanada
- PLTN Prancis Setop Operasi karena Sistem Pendinginan Dipenuhi Ubur-ubur
- Pemerintahan Trump Minta NASA Segera Bangun Reaktor Nuklir di Bulan
Menurut Darmawan, keterjangkauan energi akan menjadi pendorong utama pertumbuhan ekonomi, menciptakan lapangan kerja, menarik investasi baru, dan pada akhirnya, mewujudkan kemakmuran rakyat.
“Negara harus hadir sebagai pengarah. PLN hanyalah perusahaan yang bertugas menjalankan arahan dan kebijakan negara,” ujarnya.
PLN, lanjutnya, akan mengoperasionalkan setiap kebijakan yang ditetapkan pemerintah. Pengembangan dan pemanfaatan energi nuklir menjadi krusial, mengingat 500 MW dalam RUPTL hanyalah tahap awal. Pembahasan RUPTL hingga 2040 akan mematangkan rencana pembangkit nuklir hingga mencapai sekitar 7 GW.
Target Ambisius: 60 GW hingga 2060
Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) memiliki target yang lebih ambisius, yakni membangun sekitar 30 PLTN hingga tahun 2060. Target ini sejalan dengan rencana umum ketenagalistrikan nasional (RUKN), yang menargetkan terbangunnya pembangkit nuklir dengan kapasitas total 35 Gigawatt (GW).
“Sampai 2060, targetnya 35 GW. Jika menggunakan model land base, maka akan ada sekitar 30 unit lebih PLTN yang dibangun. Energi terbarukan penting, namun nuklir adalah salah satu solusi untuk base load,” ungkap Direktur Jenderal Energi Baru, Terbarukan, dan Konservasi Energi, Eniya Listiani Dewi, dalam acara Human Capital Summit 2025, Rabu (4/6).
Selain RUKN, pembangunan PLTN juga tercantum dalam rencana umum penyediaan tenaga listrik (RUPTL) 2025-2034. Dalam RUPTL terbaru, direncanakan pembangunan dua PLTN dengan kapasitas masing-masing 250 Megawatt (MW) di dua lokasi strategis: jaringan atau grid Sumatra bagian Selatan dan grid Kalimantan Barat.
“Keputusan Menteri ESDM sudah jelas: kedua PLTN ini harus on grid pada tahun 2032. Saat ini, kami sedang berupaya keras untuk mencapai target tersebut,” tegas Eniya.
Eniya menambahkan bahwa pihaknya telah menjalin komunikasi dengan Kementerian Sekretariat Negara, Kemenpan RB, dan pihak-pihak terkait lainnya dalam rangka mempersiapkan pembentukan nuklir energy program implementation organization (NEPIO). NEPIO adalah organisasi nasional yang dibentuk untuk mempercepat persiapan dan pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Nuklir (PLTN) di Indonesia.
Kabar terbaru, Kementerian ESDM telah menerima proposal pembangunan PLTN dari Kanada dan Rusia. Menteri ESDM, Bahlil Lahadalia, menyatakan bahwa kedua negara tersebut termasuk dalam lima negara yang telah mengajukan proposal resmi untuk membangun PLTN.
“Saat ini, proposal mereka sedang dipelajari. Sudah ada pertemuan dengan perwakilan Kanada dan Rusia,” kata Bahlil di Istana Merdeka, Jakarta, pada Senin (25/8).
Bahlil menegaskan bahwa pemerintah belum menentukan pilihan rancangan teknologi nuklir dari negara-negara yang telah mengajukan proposal. Pihaknya masih melakukan kajian mendalam untuk melihat model PLTN yang paling relevan bagi kebutuhan dan kondisi Indonesia.
“Semua rancangannya masih dipelajari secara seksama,” pungkasnya.
Ringkasan
Indonesia berencana membangun PLTN dengan total kapasitas 7 GW hingga tahun 2040, yang telah dimasukkan dalam draf RUPTL. Rencana ini merupakan kelanjutan dari RUPTL sebelumnya yang mengagendakan pembangunan dua PLTN dengan kapasitas 250 MW, dan memerlukan strategi matang, kebijakan yang jelas, serta dukungan politik yang kuat.
Selain rencana 7 GW hingga 2040, Kementerian ESDM memiliki target lebih ambisius, yaitu 35 GW hingga tahun 2060. Saat ini, pemerintah sedang mempertimbangkan proposal pembangunan PLTN dari berbagai negara termasuk Kanada dan Rusia, sambil mempersiapkan pembentukan NEPIO untuk mempercepat persiapan dan pembangunan PLTN di Indonesia.
