DELAPAN dekade setelah proklamasi kemerdekaan Indonesia, persoalan mendasar terkait akses listrik masih menjadi tantangan serius di berbagai penjuru negeri. Dalam rapat dengar pendapat yang digelar Komisi VII DPR pada Juni lalu, Direktur Jenderal Ketenagalistrikan Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), Jisman Hutajulu, memaparkan fakta mengejutkan: sebanyak 1,28 juta rumah tangga di Indonesia belum menikmati aliran listrik.
Jumlah tersebut, menurut Jisman, setara dengan 1,49 persen dari total 86,6 juta rumah tangga nasional. Meskipun rasio elektrifikasi rumah tangga secara nasional telah mencapai 98,51 persen, jutaan warga masih berjuang tanpa penerangan. Jisman menjelaskan lebih lanjut bahwa 1,28 juta rumah tangga yang belum terlistriki ini tersebar di 10.068 lokasi, mencakup berbagai wilayah, termasuk Aceh, Sumatera Utara, hingga provinsi-provinsi di kawasan timur Indonesia, sebagaimana disampaikan pada Senin, 30 Juni 2025.
Data dari Kementerian ESDM hingga akhir 2024 menunjukkan bahwa masih ada 340 kecamatan atau sekitar 6.700 desa yang belum terhubung dengan jaringan PT PLN (Persero). Ini menandakan bahwa upaya elektrifikasi nasional masih menyisakan “last mile” yang signifikan.
Menteri ESDM, Bahlil Lahadalia, menyoroti bahwa sekitar 1,3 juta rumah tangga dari jumlah tersebut masih bergantung pada listrik swadaya berbahan bakar minyak (BBM) dengan biaya yang sangat tinggi. “Sebagian besar masyarakat di wilayah tersebut menggunakan listrik swadaya, itu pun terbatas, dan berbasis BBM yang harganya mahal,” ungkap Bahlil saat meresmikan PLTA Jatigede di Sumedang, Jawa Barat, awal Januari lalu. Kondisi ini memperparah beban ekonomi masyarakat di daerah-daerah terpencil.
Untuk mengatasi kesenjangan ini, Bahlil memperkirakan bahwa anggaran sebesar Rp 48 triliun akan dibutuhkan dalam lima tahun ke depan guna melistriki seluruh wilayah yang belum terjangkau. “Insya Allah, dengan arahan Presiden, target semua dusun, desa, dan kecamatan bisa teraliri listrik dapat diwujudkan,” tegasnya, menunjukkan komitmen pemerintah terhadap pemerataan akses energi.
Dalam kesempatan terpisah, Bahlil juga mengungkapkan bahwa pemerintah tengah menyiapkan program listrik desa yang ambisius. Melalui program ini, 5.758 desa ditargetkan akan dialiri listrik dalam lima tahun ke depan. “Listrik adalah hak dasar setiap warga. Program ini bukan pilihan, melainkan kewajiban negara,” tandas Bahlil, menegaskan pentingnya ketersediaan listrik sebagai bagian integral dari kesejahteraan masyarakat.
Program elektrifikasi pedesaan ini direncanakan mampu menyalurkan listrik ke 780 ribu rumah tangga melalui pembangunan pembangkit dengan total kapasitas 394 megawatt. Penekanan utama akan diberikan pada pengembangan energi baru terbarukan untuk desa-desa terpencil, selaras dengan visi keberlanjutan. Total investasi yang diproyeksikan untuk program ini diperkirakan mencapai Rp 50 triliun, angka yang menunjukkan skala besar dari upaya pemerintah.
Sekretaris Jenderal Kementerian ESDM, Dadan Kusdiana, menambahkan bahwa dalam jangka pendek, pemerintah memprioritaskan elektrifikasi di kawasan timur Indonesia. “Wilayah timur adalah last mile dari elektrifikasi nasional. Anggaran dan instrumen percepatannya sedang disiapkan,” pungkas Dadan di Jakarta, Kamis, 3 Juli 2025, menyoroti urgensi penyelesaian tantangan listrik di wilayah tersebut.
Pilihan Editor: Lamban Realisasi Penyediaan Listrik
Ringkasan
Delapan dekade setelah kemerdekaan, 1,28 juta rumah tangga di Indonesia masih belum memiliki akses listrik, setara 1,49% dari total nasional. Meskipun rasio elektrifikasi mencapai 98,51%, jutaan warga ini tersebar di 10.068 lokasi, termasuk Aceh hingga timur Indonesia. Data Kementerian ESDM juga menunjukkan 340 kecamatan atau 6.700 desa belum terhubung jaringan PLN, dengan sebagian besar masyarakat di sana masih bergantung pada listrik swadaya berbahan bakar minyak yang mahal.
Untuk mengatasi kesenjangan ini, pemerintah memperkirakan anggaran Rp 48 triliun dibutuhkan dalam lima tahun ke depan. Melalui program listrik desa, 5.758 desa ditargetkan teraliri listrik untuk 780 ribu rumah tangga, dengan fokus pada energi baru terbarukan di daerah terpencil. Program ini merupakan kewajiban negara dengan proyeksi investasi Rp 50 triliun, memprioritaskan elektrifikasi di kawasan timur Indonesia sebagai “last mile”.
