Rancak Media – , Jakarta – Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati kembali menegaskan komitmen pemerintah untuk mengalokasikan anggaran sektor kesehatan sebesar 5 persen dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Penegasan ini menunjukkan prioritas pemerintah dalam memastikan akses dan kualitas layanan kesehatan bagi seluruh masyarakat Indonesia. “Sejak 2016, #UangKita konsisten mengalokasikan anggaran lebih dari 5 persen, agar masyarakat bisa mendapatkan layanan dan akses kesehatan berkualitas,” ujar Sri Mulyani melalui akun Instagram resminya, @smindrawati, seperti dikutip di Jakarta pada Sabtu, 2 Agustus 2025.
Untuk tahun anggaran 2025, pemerintah telah menganggarkan dana signifikan sebesar Rp 218,5 triliun khusus untuk sektor kesehatan. Anggaran kesehatan yang besar ini dirancang untuk mendukung berbagai program strategis, termasuk penguatan layanan dasar melalui Posyandu Integrasi Layanan Primer (ILP). Inisiatif ini bertujuan untuk menjangkau masyarakat hingga pelosok desa, memastikan bahwa pelayanan esensial dapat diakses oleh siapa saja.
Sri Mulyani lebih lanjut menjelaskan bahwa alokasi anggaran ini juga difokuskan untuk pemerataan akses layanan kesehatan dasar di seluruh negeri. Program-program yang didanai mencakup pemeriksaan kesehatan rutin, imunisasi lengkap, serta edukasi gizi yang krusial, terutama bagi warga yang tinggal jauh dari fasilitas kesehatan permanen. Menyadari pentingnya kesinambungan, Sri Mulyani menegaskan bahwa “Program baik ini akan terus dilanjutkan dan ditingkatkan pada tahun 2026 karena fasilitas layanan kesehatan adalah hak bagi setiap warga negara.”
Realisasi anggaran kesehatan pada semester I-2025 telah mencapai Rp 78,6 triliun, atau sekitar 36 persen dari total alokasi yang ditetapkan. Dari jumlah tersebut, sebanyak Rp 52,1 triliun disalurkan melalui belanja pemerintah pusat (BPP), yang mencerminkan investasi langsung pemerintah dalam program-program kesehatan. Sementara itu, Rp 26,5 triliun lainnya disalurkan melalui transfer ke daerah (TKD), mendukung inisiatif kesehatan di tingkat provinsi dan kabupaten/kota.
Sebagian besar dari anggaran yang terealisasi ini dialokasikan untuk revitalisasi fasilitas kesehatan. Sekitar Rp 1,9 triliun digunakan untuk program peningkatan rumah sakit D/D Pratama menjadi RS Kelas C. Revitalisasi ini memiliki prioritas pada penguatan layanan spesialis jantung, stroke, dan urologi, guna meningkatkan kemampuan penanganan kasus-kasus kritis di berbagai daerah.
Selain itu, pemerintah juga mengalokasikan dana substansial untuk beberapa program kesehatan vital lainnya. Sebanyak Rp 23,2 triliun dialokasikan untuk bantuan iuran Jaminan Kesehatan Nasional (JKN), memastikan jutaan warga tetap terlindungi dalam sistem jaminan kesehatan. Anggaran sebesar Rp 1,1 triliun disiapkan untuk pengadaan vaksin dan imunisasi, sedangkan Rp 140,1 miliar dialokasikan untuk program Pemeriksaan Kesehatan Gratis (PKG), yang berkontribusi pada upaya pencegahan dan deteksi dini penyakit di masyarakat.
Pilihan Editor: Strategi Lanjutan Setelah Tarif Trump Berlaku
Ringkasan
Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati kembali menegaskan komitmen pemerintah untuk mengalokasikan anggaran sektor kesehatan sebesar 5 persen dalam APBN, sebuah komitmen yang telah konsisten sejak tahun 2016. Untuk tahun anggaran 2025, pemerintah telah menganggarkan dana signifikan sebesar Rp 218,5 triliun untuk sektor kesehatan. Anggaran ini dirancang untuk mendukung penguatan layanan dasar melalui Posyandu Integrasi Layanan Primer dan pemerataan akses layanan kesehatan di seluruh negeri.
Fokus alokasi anggaran mencakup pemeriksaan kesehatan rutin, imunisasi lengkap, serta edukasi gizi bagi masyarakat. Realisasi anggaran kesehatan pada semester I-2025 telah mencapai Rp 78,6 triliun, sebagian besar digunakan untuk revitalisasi fasilitas kesehatan dan peningkatan rumah sakit. Dana juga dialokasikan untuk bantuan iuran Jaminan Kesehatan Nasional, pengadaan vaksin, dan program Pemeriksaan Kesehatan Gratis.
