Rancak Media – Jakarta – Presiden Amerika Serikat Donald Trump kembali melontarkan ancaman kontroversial, kali ini menargetkan blok ekonomi BRICS. Ia menyatakan akan menambah tarif impor sebesar 10 persen bagi negara-negara yang tergabung dalam BRICS, dengan alasan dianggap ‘Anti-Amerika’.
Ancaman keras ini bukan kali pertama dilontarkan Trump kepada negara-negara anggota BRICS. Sebelumnya, pada akhir Januari lalu, ia secara terang-terangan meragukan kemampuan BRICS untuk menggantikan dominasi dolar AS dalam perdagangan global, sebuah posisi yang konsisten dipertahankannya.
Lebih lanjut, Trump menuntut agar negara-negara BRICS berkomitmen untuk tidak menciptakan mata uang baru atau mendukung alternatif lain sebagai pengganti dolar AS. “Kalau mereka tetap nekat,” tegas Trump, “maka akan dikenakan tarif sebesar 100 persen.” Pernyataan ini menimbulkan pertanyaan besar mengenai implikasinya terhadap perekonomian global dan hubungan diplomatik.
Lantas, bagaimana pemerintah Indonesia, sebagai salah satu negara yang tergabung dalam BRICS, menanggapi ancaman dan tuntutan dari Presiden AS tersebut?
Wakil Menteri Luar Negeri Arrmanatha Nasir
Menanggapi situasi ini, Wakil Menteri Luar Negeri Arrmanatha Nasir menegaskan bahwa Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) BRICS sama sekali tidak dimaksudkan untuk menentang Amerika Serikat atau negara mana pun. Menurutnya, forum BRICS justru bertujuan utama untuk mempererat kerja sama antarnegara berkembang dalam menghadapi berbagai tantangan global yang kompleks.
“Tidak ada upaya untuk menghadapi atau melawan negara tertentu maupun kelompok negara,” ujar Tata, sapaan akrabnya, dalam pernyataan resminya di Rio de Janeiro, Brasil, pada Senin, 7 Juli 2025. Ia menjelaskan bahwa topik yang dibahas dalam KTT BRICS mencakup isu-isu global esensial seperti multilateralisme, kesehatan, dan lingkungan, yang seluruhnya selaras dengan kepentingan negara berkembang tanpa bertentangan dengan pihak mana pun.
Arrmanatha juga menekankan bahwa pernyataan Trump, yang kebetulan muncul bersamaan dengan hari pertama KTT, tidak menjadi bagian dari pembahasan internal. “Kita tidak bisa mengendalikan apa yang disampaikan oleh Presiden AS atau pemimpin negara lain. Penting untuk digarisbawahi bahwa banyak hal di luar yang berkembang tidak mencerminkan pembahasan di dalam forum BRICS,” tegasnya, memisahkan narasi eksternal dari agenda inti pertemuan.
Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati
Sementara itu, Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati turut menyoroti kondisi perekonomian global yang saat ini tengah bergejolak. Dalam rapat kerja bersama DPR di Senayan, Jakarta, Senin, 7 Juli 2025, Sri Mulyani memaparkan, “Kita menyaksikan hari ini Presiden berada dalam pertemuan BRICS bersama para pemimpin dunia. Lalu Presiden Trump mengeluarkan pernyataan bahwa kelompok BRICS dianggap tidak mendukung Amerika, sehingga muncul ancaman pemberlakuan tarif tambahan.”
Sri Mulyani menilai dinamika global tersebut mencerminkan bahwa Indonesia akan terus menghadapi beragam tantangan dalam situasi dunia yang berubah cepat dan penuh ketidakpastian. Atas nama pemerintah, ia menyampaikan apresiasi mendalam kepada semua pihak yang telah mencermati dan mengkritisi secara saksama asumsi dasar ekonomi makro dalam penyusunan APBN 2026, menunjukkan kesiapan Indonesia dalam menghadapi gejolak ekonomi.
Eka Yudha Saputra dan Ilona Estherina ikut berkontribusi dalam penulisan artikel ini.
Pilihan Editor: Trump Terapkan Tarif Impor AS Buat Negara-negara Asia
Ringkasan
Presiden AS Donald Trump mengancam akan mengenakan tarif impor 10% pada negara-negara BRICS, menuduh mereka ‘Anti-Amerika’ dan meragukan dominasi dolar AS. Ia juga menuntut BRICS agar tidak menciptakan mata uang baru atau mendukung alternatif dolar, mengancam tarif 100% jika tuntutan ini diabaikan.
Menanggapi hal ini, Wakil Menteri Luar Negeri Arrmanatha Nasir menegaskan KTT BRICS bukan untuk melawan AS, melainkan forum kerja sama negara berkembang. Sementara itu, Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengakui ancaman Trump sebagai bagian dari dinamika global yang menantang, menegaskan kesiapan Indonesia menghadapi ketidakpastian ekonomi.
