Rancak Media – , Jakarta – Presiden Amerika Serikat Donald Trump mengeluarkan peringatan keras kepada Indonesia terkait potensi penetapan tarif balasan terhadap tarif resiprokal sebesar 32 persen yang telah diberlakukannya. Ancaman tegas ini tertuang dalam surat yang ditujukan kepada Presiden Prabowo Subianto, yang ditandatangani Trump pada Senin, 7 Juli 2025.
Dalam suratnya, yang kemudian diunggah di akun media sosial pribadi Truth Social miliknya pada Selasa, 8 Juli 2025, Trump dengan gamblang menyatakan, “Jika karena alasan apa pun Anda memutuskan untuk menaikkan tarif Anda, maka berapa pun angka yang Anda pilih untuk menaikkannya, akan ditambahkan ke tarif 32 persen yang kami kenakan.” Pernyataan ini menegaskan konsekuensi serius yang akan dihadapi Indonesia jika berani melakukan pembalasan tarif.
Trump menjelaskan bahwa penerapan tarif impor sebesar 32 persen ini merupakan langkah krusial untuk mengoreksi kebijakan tarif dan non-tarif yang telah diterapkan Indonesia selama bertahun-tahun. Menurutnya, kebijakan dan hambatan perdagangan Indonesia secara signifikan telah menyebabkan defisit perdagangan yang besar bagi Amerika Serikat. Ia bahkan menyebutkan, “Defisit ini merupakan ancaman besar bagi perekonomian kami, dan tentu saja, keamanan nasional kami,” menggarisbawahi urgensi tindakan yang diambilnya.
Mengacu pada data yang dirilis Kantor Perwakilan Dagang Amerika Serikat (USTR), perdagangan antara Amerika Serikat dan Indonesia mengalami defisit mencapai US$ 17,9 miliar pada tahun 2024. Angka ini menunjukkan peningkatan sebesar 5,4 persen, atau sekitar US$ 923 juta, dari tahun sebelumnya yakni 2023. Meskipun demikian, Trump mengklaim bahwa tarif sebesar 32 persen tersebut masih jauh lebih rendah dari angka yang sesungguhnya diperlukan untuk menyeimbangkan defisit perdagangan dengan Indonesia. Ia menegaskan, “Harap dipahami bahwa angka 32 persen jauh lebih sedikit daripada yang dibutuhkan untuk menghilangkan disparitas defisit perdagangan yang kami miliki dengan negara Anda.”
Di sisi lain, Trump juga membuka opsi untuk membatalkan tarif impor tersebut. Syaratnya, Indonesia harus bersedia mendirikan fasilitas manufaktur di Amerika Serikat. Ia berjanji akan mempermudah dan mempercepat seluruh proses yang berkaitan dengan pembatalan tarif resiprokal ini, jika Pemerintah Indonesia serius berencana membangun pabrik di Negeri Paman Sam. “Seperti yang Anda ketahui, tidak akan ada tarif jika Indonesia, atau perusahaan-perusahaan di negara Anda, memutuskan untuk membangun atau memproduksi produk di Amerika Serikat, dan pada kenyataannya, kami akan melakukan segala kemungkinan untuk mendapatkan persetujuan dengan cepat, profesional, dan rutin. Dengan kata lain, dalam hitungan minggu,” jelas Trump.
Selain penawaran tersebut, Trump juga mengumumkan penundaan implementasi tarif resiprokal hingga 1 Agustus 2025. Keputusan ini diambil setelah sebelumnya kebijakan tersebut telah ditunda selama 90 hari, yang seharusnya berakhir pada 9 Juli 2025. Menurut informasi yang disampaikan melalui situs Gedung Putih, perpanjangan penundaan implementasi tarif impor ini dipilih setelah mempertimbangkan informasi terbaru, rekomendasi dari pejabat senior, serta perkembangan positif dalam negosiasi dengan beberapa mitra dagang. Hal ini menunjukkan adanya ruang bagi diplomasi di tengah ketegangan perdagangan antara kedua negara.
Anastasya Lavenia Yudi berkontribusi dalam penulisan artikel ini.
Pilihan Editor: Bill Drayton: Dunia Tengah Menghadapi Ketimpangan Baru
Ringkasan
Presiden AS Donald Trump mengeluarkan peringatan keras kepada Indonesia terkait potensi tarif balasan, menyatakan bahwa setiap kenaikan tarif dari Indonesia akan ditambahkan ke tarif resiprokal 32 persen yang telah diberlakukan AS. Tarif 32 persen ini diterapkan untuk mengoreksi kebijakan perdagangan Indonesia yang menyebabkan defisit besar bagi Amerika Serikat, mencapai US$17,9 miliar pada tahun 2024.
Trump membuka opsi untuk membatalkan tarif jika Indonesia bersedia mendirikan fasilitas manufaktur di AS, menjanjikan proses persetujuan yang cepat. Selain itu, implementasi tarif resiprokal tersebut telah ditunda hingga 1 Agustus 2025, menunjukkan adanya ruang untuk diplomasi di tengah ketegangan perdagangan kedua negara.
