Rancak Media – , Batam – Gubernur Kepulauan Riau, Ansar Ahmad, secara resmi melantik jajaran pimpinan baru Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas (BP KPBPB) Karimun pada Kamis, 12 Juni 2025. Prosesi pelantikan yang berlangsung di Rumah Dinas Bupati Karimun ini menandai babak baru bagi pengelolaan zona ekonomi strategis tersebut. Struktur kepemimpinan BP Karimun kini diisi oleh Agusnawarman sebagai kepala, Iwan Kurniawan sebagai wakil kepala, serta tiga anggota direksi: Muhammad Yunus (Direktur Administrasi dan Umum), Henry Aris Bawole (Direktur Perizinan dan Pemasaran), dan Budi Sufjan (Direktur Bina Sarana dan Prasarana).
Dalam arahannya, Gubernur Ansar Ahmad menegaskan urgensi bagi BP Karimun untuk mencapai kemandirian finansial, beralih dari ketergantungan semata pada anggaran pemerintah. Beliau menekankan perlunya inisiatif proaktif dalam mengembangkan proyek-proyek strategis yang mampu menghasilkan pendapatan dan menarik aliran investasi. “Sudah saatnya Badan Pengusahaan fokus mengembangkan proyek-proyek yang menghasilkan,” ujar Ansar. Ia menambahkan bahwa langkah ini krusial sebagai daya tawar kuat kepada pemerintah pusat, guna memastikan fasilitasi berkelanjutan dalam pengembangan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Karimun yang memiliki potensi besar.
Selain itu, Ansar turut mendorong percepatan dan kelanjutan pembangunan infrastruktur esensial, khususnya yang menjadi tulang punggung bagi sektor perdagangan, industri, dan pariwisata di Karimun. Proyek-proyek vital seperti pelabuhan Malarko, pengembangan industri galangan kapal, fasilitas penyimpanan minyak, kilang, serta sektor industri berat diidentifikasi sebagai fokus utama yang harus dikejar di masa mendatang oleh BP Karimun.
Gubernur juga menyoroti vitalnya sinergi dan kolaborasi antara pemerintah pusat dan daerah, termasuk kemitraan erat antara BP Karimun dengan pemerintah kabupaten dan provinsi. Menurut Ansar, kekuatan kerja sama ini akan menjadi katalis utama bagi Karimun untuk bertransformasi menjadi daerah yang maju dan inklusif, sekaligus berfungsi sebagai motor penggerak ekonomi di wilayah Kepulauan Riau (Kepri). “Dengan kolaborasi yang kuat, kita optimis Karimun akan tumbuh sebagai kabupaten maju, inklusif, dan berwawasan lingkungan. Bahkan menjadi lokomotif pembangunan ekonomi Kepri,” tegasnya, menggambarkan visi besar untuk masa depan pulau tersebut.
Meskipun Karimun telah ditetapkan sebagai kawasan perdagangan bebas sejak tahun 2007, performa dan visibilitas BP Karimun hingga saat ini dinilai belum optimal. Lembaga ini masih tertinggal jauh dalam hal popularitas dan pencapaian dibandingkan dengan BP Batam yang telah menunjukkan pertumbuhan pesat dan signifikan dalam mengembangkan potensi ekonominya.
Kendala lain yang mencolok adalah sulitnya melacak keberadaan BP Karimun secara daring. Beberapa alamat situs web resmi yang seharusnya menjadi gerbang informasi tidak dapat diakses, sementara akun media sosialnya menunjukkan minimnya aktivitas, jauh dari citra sebuah lembaga yang seharusnya aktif mempromosikan sektor ekonomi dan investasi.
Sebuah studi mendalam yang tertuang dalam skripsi mahasiswa Universitas Maritim Raja Ali Haji (Umrah) Tanjungpinang, yang mengkaji strategi BP Karimun dalam menarik investasi asing, mengungkapkan beberapa permasalahan fundamental. Isu-isu utama yang teridentifikasi meliputi aspek kelembagaan, kompleksitas perizinan, skema kompensasi staf, serta berbagai hambatan dalam pembangunan infrastruktur seperti pembebasan lahan dan optimalisasi pengembangan logistik.
Untuk mengatasi tantangan tersebut dan meningkatkan daya tarik bagi investor, penelitian tersebut merekomendasikan serangkaian langkah strategis bagi BP Karimun. Rekomendasi tersebut mencakup perluasan kawasan perdagangan bebas, peningkatan kualitas Sumber Daya Manusia (SDM), serta upaya promosi yang lebih gencar dan terarah untuk memperkenalkan potensi besar wilayah Karimun kepada calon investor.
Pilihan Editor: Di Balik Aturan OJK tentang Berbagi Risiko Asuransi
Ringkasan
Gubernur Kepulauan Riau, Ansar Ahmad, secara resmi melantik pimpinan baru Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas (BP KPBPB) Karimun pada 12 Juni 2025. Agusnawarman kini menjabat sebagai kepala, didampingi Iwan Kurniawan sebagai wakil kepala, dan tiga direktur. Pelantikan ini menandai babak baru bagi pengelolaan zona ekonomi strategis Karimun.
Gubernur Ansar Ahmad mendesak BP Karimun untuk mencapai kemandirian finansial, berfokus pada proyek-proyek penghasil pendapatan, dan menarik investasi. Beliau menekankan percepatan pembangunan infrastruktur vital seperti pelabuhan Malarko dan industri berat, serta pentingnya sinergi antar pemerintah. Namun, kinerja BP Karimun dinilai belum optimal dibandingkan BP Batam, menghadapi kendala kelembagaan dan perizinan. Oleh karena itu, diperlukan perluasan kawasan, peningkatan SDM, dan promosi yang lebih gencar.
