Badan Gizi Nasional (BGN) mengumumkan bahwa realisasi anggaran program Makan Bergizi Gratis (MBG) telah menembus angka Rp 10,3 triliun. Kepala BGN, Dadan Hindayana, mengungkapkan bahwa total anggaran program MBG tahun ini ditetapkan sebesar Rp 71 triliun, didukung oleh dana cadangan substansial senilai Rp 100 triliun, menunjukkan komitmen besar pemerintah terhadap inisiatif ini.
Dadan menjelaskan, peningkatan realisasi anggaran MBG diproyeksikan sejalan dengan pertumbuhan jumlah penerima manfaat. Ia menargetkan pembentukan sekitar 10 ribu Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) pada September 2025, yang akan mendorong pengeluaran bulanan hingga Rp 10 triliun. Dengan target 82,9 juta jiwa penerima manfaat di akhir tahun ini, BGN memperkirakan pengeluaran harian mencapai Rp 1,2 triliun. Menariknya, 85 persen dari alokasi dana tersebut akan dialokasikan untuk pembelian bahan baku, di mana mayoritas berasal dari produk sektor pertanian lokal. Harapannya, program MBG tidak hanya memenuhi kebutuhan gizi masyarakat, tetapi juga signifikan dalam menguatkan sektor pertanian nasional.
Visi jangka panjang program MBG juga tercermin dalam alokasi anggaran sebesar Rp 335 triliun pada Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) 2026. Angka fantastis ini dirancang untuk mempertahankan intervensi gizi harian sebesar Rp 1,2 triliun bagi 82,9 juta penerima manfaat, serta mendukung aspek manajemen, operasional, dan khususnya digitalisasi program. Dadan menekankan pentingnya integrasi digital, di mana setiap SPPG yang terbentuk akan langsung terhubung ke sistem pusat, memastikan data absensi anak-anak terekam secara real-time dan transparan.
Namun, di balik optimisme Badan Gizi Nasional, realisasi anggaran MBG yang masih rendah menuai sorotan tajam. Peneliti Centre for Strategic and International Studies (CSIS), Riandy Laksono, mengkritik keras fenomena ini, menyoroti bahwa lambatnya disbursement dana MBG berdampak langsung pada kontraksi belanja pemerintah. Kondisi ini, menurut Riandy, secara fundamental menghambat pertumbuhan ekonomi, yang tercermin dari kontraksi belanja pemerintah sebesar 0,33 persen secara tahunan pada kuartal II 2025.
Riandy menegaskan bahwa program MBG sesungguhnya memiliki potensi besar untuk memacu pertumbuhan ekonomi, asalkan disbursement atau penyaluran dananya berjalan lancar. Mirisnya, pada pekan kedua Agustus 2025, realisasi anggaran MBG baru mencapai Rp 8,2 triliun. Ia menambahkan, “Sementara dana justru sudah ditarik dari sektor infrastruktur dan pos perjalanan dinas. Maka wajar saja jika ekonomi kita masih mengalami kontraksi dari sisi belanja pemerintah.” Pernyataan Riandy ini disampaikan dalam media briefing di kantor CSIS, Jakarta Pusat, sehari sebelum Dadan Hindayana memberikan keterangannya.
Oleh karena itu, Riandy memberikan rekomendasi strategis agar pemerintah segera melakukan diversifikasi sumber pertumbuhan ekonomi. Sembari berupaya keras menyelesaikan isu disbursement anggaran MBG yang mandek, ia menyarankan agar pemerintah mempertimbangkan pengalihan dana ke sektor-sektor lain yang sebelumnya telah mengalami pemangkasan anggaran. Dalam situasi ekonomi yang penuh tantangan, Riandy berpendapat bahwa dana negara seyogianya harus mengalir dengan cepat ke masyarakat. “Untuk apa kita menahan-nahan dana di saat waktu sulit seperti ini? Paling tidak, ketika MBG menemui kendala, masih ada pilar-pilar pertumbuhan ekonomi lain yang dapat diandalkan,” pungkas Riandy.
Pilihan Editor: Plus-Minus Kredit Usaha Rakyat Perumahan
Ringkasan
Badan Gizi Nasional (BGN) melaporkan realisasi anggaran program Makan Bergizi Gratis (MBG) mencapai Rp 10,3 triliun dari total Rp 71 triliun tahun ini. Program ini menargetkan 82,9 juta penerima manfaat, dengan proyeksi pengeluaran besar harian dan alokasi jangka panjang Rp 335 triliun untuk RAPBN 2026, berfokus pada bahan baku pertanian lokal dan digitalisasi.
Namun, realisasi anggaran MBG yang masih rendah menuai sorotan tajam, dengan laporan CSIS menyebutkan angka Rp 8,2 triliun pada awal Agustus 2025. Peneliti CSIS Riandy Laksono mengkritik lambatnya penyaluran dana tersebut karena menghambat belanja pemerintah dan pertumbuhan ekonomi, padahal dana telah ditarik dari sektor lain. Riandy menyarankan agar pemerintah mempercepat pencairan dana atau mengalihkan fokus ke diversifikasi sumber pertumbuhan ekonomi.
