Rancak Media – JAKARTA — Menteri Keuangan, Purbaya Yudhi Sadewa, kembali menyuarakan penolakan tegas terhadap usulan Danantara yang meminta pemerintah turut menanggung beban utang proyek Kereta Cepat Jakarta-Bandung (KCJB). Sikap ini muncul di tengah diskusi hangat mengenai keberlanjutan pembiayaan infrastruktur vital tersebut.
Purbaya menekankan bahwa permintaan ini kurang tepat, terutama mengingat dividen dari Badan Usaha Milik Negara (BUMN) kini telah masuk ke Danantara dan tidak lagi menjadi bagian dari penerimaan negara bukan pajak (PNBP) yang nilainya bisa mencapai Rp80 triliun. Meskipun Purbaya menyatakan belum dihubungi langsung oleh Danantara terkait usulan ini, ia menegaskan bahwa PT Kereta Cepat Indonesia China (KCIC), sebagai entitas di bawah naungan Danantara, seharusnya sudah memiliki mekanisme manajemen pembiayaan sendiri.
“Seharusnya mereka mengurusnya sendiri, jangan terus-menerus kembali kepada kami. Jika tidak, semua beban akan kembali ditanggung pemerintah. Ini adalah upaya untuk memisahkan entitas swasta dengan pemerintah. Prinsipnya, jangan hanya saat menguntungkan dianggap swasta, tetapi ketika merugi dilemparkan kepada pemerintah,” kata Purbaya melalui siaran virtual pada acara Media Gathering APBN 2026, Jumat (10/10/2025).
Senada dengan Menteri Keuangan, Direktur Jenderal Pembiayaan dan Pengelolaan Risiko Kementerian Keuangan, Suminto, turut memastikan bahwa utang proyek KCJB, termasuk pembengkakan biaya atau cost overrun yang terjadi, bukanlah utang pemerintah pusat. Ia menegaskan bahwa proyek ini berlandaskan pada skema business-to-business.
“Kereta Cepat Jakarta-Bandung itu merupakan proyek business-to-business. Oleh karena itu, untuk proyek Kereta Cepat Jakarta-Bandung, tidak ada utang pemerintah yang terlibat,” jelasnya dalam acara Media Gathering APBN 2026 di Bogor, Jawa Barat, Jumat (10/10/2025).
Untuk diketahui, proyek yang kini dikenal dengan nama Whoosh tersebut dimiliki oleh konsorsium badan usaha Indonesia dan Tiongkok, yakni PT Kereta Cepat Indonesia China (KCIC). Porsi kepemilikan saham Indonesia dipegang melalui BUMN yang dipimpin oleh PT Kereta Api Indonesia (Persero) atau KAI. Skema pembiayaan proyek Kereta Cepat Jakarta-Bandung melibatkan ekuitas permodalan konsorsium dan pinjaman utang yang diajukan kepada China Development Bank (CDB). “Jadi, sama sekali tidak ada pinjaman pemerintah,” tegas Suminto kembali, memperjelas posisi pemerintah.
Sebelumnya, Danantara selaku superholding BUMN memang telah mengusulkan sejumlah opsi, di antaranya pemanfaatan peran Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) dalam menanggung utang proyek KCJB. Salah satu usulan yang diajukan adalah dengan menyerahkan infrastruktur prasarana Kereta Cepat kepada pemerintah.
Dalam praktik umum di Indonesia, sarana perkeretaapian seperti gerbong biasanya dimiliki oleh badan usaha (misalnya KAI), sementara prasarana seperti stasiun dikelola oleh pemerintah melalui Kementerian Perhubungan (Kemenhub). Namun, untuk Whoosh, sarana dan prasarana keseluruhan ditanggung oleh KCIC.
COO Danantara, Dony Oskaria, mengungkapkan bahwa berbagai alternatif solusi telah disampaikan kepada Menteri Koordinator Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan, serta Menteri Perhubungan. Salah satu opsi yang tengah dipertimbangkan adalah menjadikan sebagian infrastruktur KCIC dikelola oleh Badan Layanan Umum (BLU).
“Beberapa bagian infrastrukturnya mungkin akan kami pertimbangkan untuk dijadikan BLU dan sebagainya. Ini adalah beberapa opsi yang ada, tetapi intinya adalah kami ingin KCIC dapat berjalan dengan baik karena manfaatnya dirasakan oleh masyarakat banyak,” terang Dony kepada wartawan, dikutip Jumat (10/10/2025). Ia menambahkan bahwa Danantara saat ini masih menunggu keputusan dari pemerintah terkait opsi-opsi yang telah disampaikan.
Dony juga menyebutkan opsi lain, yaitu menyuntikkan lagi dana ke KAI guna menambah permodalan perseroan di KCIC. Pria yang juga menjabat sebagai Kepala BP BUMN itu menjelaskan, “Apakah kemudian kami akan menambahkan ekuitas sebagai opsi pertama, ataukah infrastruktur ini memang akan kami serahkan kepada pemerintah, seperti industri kereta api lainnya di mana infrastruktur adalah milik pemerintah. Dua opsi inilah yang sedang kami jajaki.”
Ringkasan
Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa secara tegas menolak usulan Danantara agar pemerintah turut menanggung utang proyek Kereta Cepat Jakarta-Bandung (KCJB). Purbaya menekankan bahwa dividen BUMN kini masuk ke Danantara, sehingga KCIC sebagai entitas di bawahnya seharusnya mengelola pembiayaan sendiri dan tidak mengandalkan pemerintah. Senada, Dirjen Pembiayaan dan Pengelolaan Risiko Kemenkeu Suminto menegaskan bahwa proyek Whoosh merupakan skema *business-to-business* (B2B) yang dibiayai ekuitas konsorsium dan pinjaman dari China Development Bank, sehingga utang ini bukanlah tanggungan pemerintah pusat.
Danantara, sebagai *superholding* BUMN, telah mengajukan beberapa opsi kepada pemerintah untuk penyelesaian utang KCJB, di antaranya pemanfaatan APBN atau penyerahan infrastruktur prasarana kepada pemerintah. COO Danantara, Dony Oskaria, menyebutkan alternatif lain seperti menjadikan sebagian infrastruktur KCIC sebagai Badan Layanan Umum (BLU) atau menyuntikkan dana ke KAI untuk menambah permodalan. Danantara berharap KCIC dapat berjalan baik demi manfaat masyarakat dan kini masih menunggu keputusan dari pemerintah terkait usulan-usulan tersebut.
