Rancak Media – JAKARTA — Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) secara aktif mendorong peningkatan kepemilikan saham negara di PT Freeport Indonesia (PTFI). Langkah strategis ini menargetkan penambahan lebih dari 10%, dengan porsi signifikan akan dialokasikan khusus untuk Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) Papua. Inisiatif ini menandai upaya pemerintah untuk semakin mengukuhkan kontrol dan manfaat ekonomi bagi daerah di salah satu tambang terbesar dunia.
Menteri ESDM, Bahlil Lahadalia, mengonfirmasi bahwa pemerintah tengah bernegosiasi intensif untuk mencapai penambahan saham hingga 12%. Penambahan ini bertujuan untuk memperkuat kepemilikan Indonesia, yang saat ini telah mencapai 51,2% melalui holding BUMN tambang MIND ID dan BUMD Papua. Bahlil menjelaskan bahwa alokasi saham untuk BUMD Papua ini baru akan direalisasikan setelah tahun 2041, yang juga merupakan syarat utama bagi PTFI untuk mendapatkan perpanjangan Izin Usaha Pertambangan Khusus (IUPK) pasca-2041. Perpanjangan izin ini vital untuk memastikan keberlanjutan eksplorasi dan operasi tambang.
Negosiasi terkait divestasi saham Freeport yang terus berjalan ini direncanakan akan memasuki tahap final pada Oktober 2025. Mengenai valuasi, Bahlil menekankan bahwa pemerintah berupaya agar divestasi saham tambahan ini dapat diperoleh dengan harga “semurah-murahnya” bagi kepentingan negara, khususnya BUMD Papua dan MIND ID, mengingat nilai valuasinya yang relatif sangat kecil.
Opsi perpanjangan IUPK Freeport ini, menurut Bahlil, sejalan dengan arahan yang telah disampaikan oleh Presiden Prabowo Subianto dalam rapat bersama pihak Freeport-McMoran dan PT Freeport Indonesia. Presiden menekankan pentingnya perpanjangan izin untuk menjaga stabilitas dan keberlanjutan. Tanpa perpanjangan, PTFI diperkirakan akan mencapai puncak produksinya pada tahun 2035, diikuti oleh penurunan drastis. Kondisi ini akan berdampak signifikan terhadap produktivitas perusahaan, potensi pendapatan negara, ketersediaan lapangan pekerjaan, serta stabilitas ekonomi daerah di Papua.
Namun, di tengah pembahasan strategis ini, proses negosiasi terpaksa ditunda sementara. Menteri Bahlil menegaskan bahwa diskusi lebih lanjut mengenai divestasi saham Freeport dan perpanjangan IUPK akan dilakukan setelah operasi evakuasi bencana longsor di tambang Grasberg, Papua, berhasil diselesaikan sepenuhnya. PT Freeport Indonesia telah menghentikan seluruh aktivitas produksi sejak insiden luncuran material basah di tambang bawah tanah Grasberg Block Cave mine (GBC) pada 8 September 2025. Fokus utama saat ini adalah operasi pencarian dan penyelamatan para pekerja yang terjebak. Hingga berita ini diturunkan, produksi masih terhenti. Tragisnya, dua pekerja ditemukan meninggal dunia pada 20 September 2025, sementara upaya pencarian terhadap lima pekerja lainnya yang masih dinyatakan hilang terus dilakukan secara intensif.
Ringkasan
Kementerian ESDM secara aktif mendorong peningkatan kepemilikan saham negara di PT Freeport Indonesia (PTFI) lebih dari 10%, dengan porsi signifikan akan dialokasikan untuk BUMD Papua. Negosiasi intensif sedang berlangsung untuk mencapai penambahan hingga 12%, yang juga merupakan syarat utama bagi PTFI untuk mendapatkan perpanjangan Izin Usaha Pertambangan Khusus (IUPK) pasca-2041. Presiden Prabowo Subianto menekankan pentingnya perpanjangan izin ini untuk menjaga stabilitas, mengingat tanpa perpanjangan produksi PTFI akan menurun drastis setelah tahun 2035.
Proses negosiasi divestasi saham yang ditargetkan final Oktober 2025 ini ditunda sementara. Penundaan disebabkan oleh insiden longsor material basah di tambang bawah tanah Grasberg pada 8 September 2025, yang mengakibatkan penghentian seluruh aktivitas produksi PTFI. Saat ini, fokus utama adalah operasi pencarian dan penyelamatan para pekerja yang terjebak, di mana dua pekerja telah ditemukan meninggal dan lima lainnya masih dalam pencarian.
